Arina.id~Peringatan 14 tahun wafatnya Presiden RI yang keempat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu (16/12/2023). Tahun ini, peringatan haul digelar secara hybrid (daring dan luring) dengan mengusung tema Meneladani Budaya Etika Demokrasi Gus Dur.
Inayah Wulandari Wahid atau yang juga dikenal dengan Inaya Wahid mengatakan bahwa tema tersebut dipilih karena masyarakat Indonesia saat ini tengah menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Hari ini kita akan menuju Pemilu 2024, makanya hari ini kami bicara soal meneladani etika demokrasi Gus Dur," kata putri bungsu Gus Dur ini.
Berkaitan dengan sikap demokratis Gus Dur, Inaya menyampaikan, praktik demokrasi di Indonesia mungkin tidak sepenuhnya berhasil. Namun, katanya, sosok Gus Dur justru memandangnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari pembungkaman negara terhadap suara rakyat.
"Lalu sebenarnya apa kontribusi Gus Dur terhadap demokrasi di Indonesia? Demokrasi adalah tujuan untuk mencapai kedaulatan rakyat. Gus Dur membela rakyat, bukan minta dibela rakyat," ucap Inaya.
Ia menuturkan, kekuasaan Gus Dur digunakan untuk membela orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Presiden keempat itu bahkan memilih untuk turun dari jabatan karena mengutamakan kemaslahatan demokrasi dan orang-orang yang selama ini dibelanya.
"Gus Dur, 23 Juli 2001 bisa saja semua perangkat kekuasaan ada di tangan Gus Dur. Gus Dur bisa saja dengan mudah meneruskan, melanjutkan kekuasaan, karena saat itu Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan masyarakat. Gus Dur tidak sedang berhadapan dengan rakyat. Gus Dur sedang berhadapan dengan elit yang sedang berlomba-lomba mendapatkan kekuasaan" ungkapnya.
Inaya melanjutkan, bagi Gus Dur, membela rakyat berarti membela kemanusiannya tanpa pandang bulu. Termasuk yang dilakukan oleh Gus Dur semasa menjabat adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berekspresi.
"Tapi kalau Gus Dur masih hidup saat ini, apakah akan bahagia jika kebebasan bersuara itu digunakan untuk menyuarakan kebencian di media-media sosial atau di kehidupan nyata, jika suara-suara itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan curang?" tanyanya.
Ia mengatakan, dari kontribusi ayahnya terhadap demokrasi di Indonesia terdapat benang merah akhlak budaya demokrasi yakni "mengabaikan etika sama dengan mengabaikan kemanusiaan."
Manusia lanjutnya memiliki derajat karena memiliki kesadaran etis, dan Tuhan telah memercayai manusia dengan akhlak sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk paripurna.
"Kita disebut dengan al-khalqu karena kita dibebani oleh akhlak, dan itulah etika. Karena etika adalah soal menjaga harkat dan martabat bangsa ini," ujar Inaya.
Haul ini juga menghasilkan Amanat Ciganjur oleh sejumlah tokoh nasional untuk memberikan tanggapan terkait pemilu mendatang. Amanat itu dibacakan dengan lantang oleh istri Gus Dur Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (2014-2019), Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Gomar Gultom, Pastor Romo Benny Susetyo, dan Filsuf Karlina Rphima Supelli secara bergilir.
Berikut isi Amanat Ciganjur:
Bismillahirrahmaanirrahiim
Bahwa kekuasaan politik pada hakikatnya adalah sarana manifestasi kemasyarakatan dalam wujud kesejahteraan dan tegaknya harkat martabat umat manusia. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, kekuasaan perlu diawasi dan dibatasi agar tidak terjebak dalam otoritarianisme yang justru dapat menghancurkan tujuan baik dari kekuasaan itu sendiri. Demokrasi adalah ikhtiar untuk menjaga agar kekuasaan dapat terkendali dan terkelola dengan baik.
Pemilu menjadi penting sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Agar pemilu dapat benar-benar menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka dengan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Kami menyampaikan pesan dan amanat kepada penyelenggara, pengawas, peserta, dan semua warga bangsa yang memiliki hak pemilih dalam pemilu 2024 sebagai berikut:
- Pemilu 2024 harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan dari nilai Ketuhanan, dijalankan dengan penghormatan penuh terhadap Hak Asasi Manusia, dan menjadi sarana yang adil untuk memperjuangkan harkat dan martabat manusia Indonesia tanpa kecuali.
- Pemilu 2024 harus diarahkan bagi terbentuknya pemerintahan dan pengelolaan negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemakmuran dan kemaslahatan bersama, tidak mementingkan kelompok tertentu, tidak meninggalkan dan meminggirkan satu pun elemen bangsa.
- Pemilu 2024 harus dijalankan secara berkeadaban dengan komitmen penyelenggaraan yang damai, jujur, adil, dan bermartabat. Peserta, penyelenggara, dan pengawas pemilu, juga semua pihak dan segenap rakyat agar benar-benar mencegah tindak kekerasan dan praktik kecurangan. Aparatur dan alat negara, termasuk aparat keamanan, aparat pertahanan, dan aparat penegak hukum harus terjaga netralitasnya.
- Pemilu 2024 harus digunakan sebagai pengikat dalam mengatur berbagai perbedaan kepentingan dan keberagaman, menjaga nilai luhur, hak dan kemerdekaan seluruh warga bangsa yang telah dijamin dan diamanatkan oleh konstitusi sebagai warisan para pendiri bangsa. Pemilu 2024 harus menaati konstitusi sebagai pijakan utama.
- Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai konsensus untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa berdaulat dan disegani, memiliki kemandirian dengan segala anugerah sumber daya manusia dan alam yang melimpah, serta memiliki jati diri dan kepribadian yang kuat di tengah peradaban global.
Amanat ini dibuat dengan penuh kesadaran dan pengharapan agar Pemilu 2024 dapat menjadi sarana kemaslahatan bangsa dan bukan sekadar lomba berebut kekuasaan semata yang pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi bangsa kita.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
