Jakarta, Arina.id—Kementerian Sosial RI mengusulkan 40 tokoh dari berbagai latar belakang untuk diberi gelar pahlawan nasional 2025. Usulan diserahkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa (21/10/2025).
Gus Ipul menjelaskan, usulan ini merupakan hasil kerja panjang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang telah menelusuri rekam jejak dan kontribusi para tokoh.
"Kami ingin memastikan bahwa gelar pahlawan nasional yang diberikan kepada mereka benar-benar berjasa dan telah memberikan dampak nyata bagi kemerdekaan, pembangunan, dan kemanusiaan," katanya di Jakarta.
Nama-nama yang berasal dari berbagai daerah dan profesi, mulai dari presiden, tokoh agama, aktivis buruh, hingga aktivis kemanusiaan.
Sejumlah tokoh tersohor disebut masuk dalam 40 daftar nama yang diserahkan dalam usulan. Nama-nama tersebut di antaranya adalah Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh NU hingga Marsinah yang merupakan tokoh buruh dan aktivis perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur.
"Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan kita putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," kata Gus Ipul.
Selain Gus Dur, Soeharto dan Marsinah, beberapa nama yang juga diusulkan di antaranya Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh ulama asal Bangkalan Madura; kemudian KH Bisri Syamsuri, dulu Rais Aam PBNU; KH Muhammad Yusuf Hasyim, Tebuireng Jombang; lantas ada nama Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf, Sulawesi Selatan dan Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, Jakarta.
Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menerima 40 usulan nama penerima gelar pahlawan nasional. Daftar nama tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
"Kami akan menyampaikan hasil dari sidang Dewan Gelar tersebut kepada Presiden. Jumlah 40 nama itu merupakan rekomendasi dari kami, tapi selanjutnya tetap bergantung dari hak prerogatif Presiden," tambahnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku belum menerima daftar nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional. Penyusunan daftar nama pahlawan nasional disebut masih dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).
"Ya, nanti kami lihat. Kemarin Kementerian Sosial dengan Dewan Gelar Tanda Jasa sudah menyusun nama-nama yang diusulkan. Kami belum menerima secara resmi," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
