Bandarlampung, Arina.id— Ulama sebagai pemimpin spiritual memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya dalam konteks agama, ulama memiliki posisi strategis dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, tak terkecuali dalam hal politik. Dalam konteks politik, ulama sering kali menjadi penengah dan penyejuk di tengah gejolak sosial akibat dinamika politik.
Sejarah mencatat bahwa konflik yang timbul selama masa kampanye politik dapat memicu ketegangan di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peran ulama menjadi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Konflik horizontal memang sering kali muncul akibat perbedaan pandangan politik yang menimbulkan ketegangan selama masa kampanye dan dapat dengan mudah menyulut pertikaian di tingkat akar rumput.
“Terlebih jika diiringi dengan ujaran kebencian dan berita hoaks yang menyebar melalui media sosial. Maka sangat rentan sekali memunculkan polarisasi di tengah masyarakat,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Prof. Moh. Mukri di Bandarlampung Rabu (7/8/2024).
Menurutnya, penting upaya preventif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati perbedaan. Pasalnya, perbedaan menjadi sebuah keniscayaan dalam kontestasi pesta demokrasi. “Sekeras apapun dinamika yang terjadi dalam Pilkada, tidak boleh menjadikan perpecahan di tengah-tengah umat,” tegasnya ajang Pemilihan Kepala Daerah serentak seluruh Indonesia yang akan digelar pada November 2024.
Menurutnya, sangat perlu mempererat hubungan antara tokoh agama dan masyarakat menjadi wadah untuk berdialog dan berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan selama proses Pilkada berlangsung.
Para ulama juga perlu mendapatkan informasi atau isu-isu kekinian kebangsaan sebagai tambahan bekal pengetahuan dan pandangan sehingga dapat memberikan pencerahan dan pandangan yang menyejukkan kepada masyarakat, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan cara yang damai.
“Ini penting karena Pilkada tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang akan memimpin suatu daerah, tetapi juga menjadi cerminan stabilitas politik dan sosial masyarakat. Di tengah dinamika politik yang sering kali diwarnai dengan persaingan yang keras,” imbuh Ketua PBNU ini.
Sementara Ketua MUI Lampung H Suryani M Nur mengatakan untuk mewujudkan harapan ini semua, MUI Lampung akan menggelar Silaturahmi Alim Ulama Provinsi Lampung Tahun 2024 jelang Pilkada dengan tema “Bersama Ulama, Lampung Damai”.
“Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 10-11 Agustus 2024 di Hotel Novotel Bandarlampung dan dihadiri oleh para alim ulama di Provinsi Lampung,” ungkap ketua pelaksana kegiatan ini.
Silaturahmi Alim Ulama ini akan mensinergikan frekuensi ulama, cendikiawan, dan umara yang menghadirkan Ketua MUI Pusat Prof KH Asrorun Niam dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Gubernur, Kapolda, Kajati, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
“Acara akan dihadiri dari unsur Pengurus MUI Lampung dan 15 kabupaten/kota serta unsur Ormas keagamaan dan pimpinan perguruan tinggi,” ungkapnya.
Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memperteguh Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah di kalangan alim ulama Provinsi Lampung untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024 yang damai dan bermartabat. Diharapkan pula nantinya para ulama dan cendikiawan di Lampung dapat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sosial.
“Penting untuk membangun kesadaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan dan beradab dan suasana yang harmonis agar proses Pilkada di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gesekan yang berarti,” pungkasnya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
