Pemerintah Berencana Pindah ke IKN pada 2028

Jakarta, Arina.id -- Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengungkapkan bahwa pemerintah berencana pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 2028, setelah ibu kota baru dianggap sudah dapat menjalankan peran sebagai ibu kota politik.

Dalam artian seluruh kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berada di IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," terang Hasan, dikutip dari Antaranews, Selasa (10/12/2024). 

Sampai saat ini pembangunan IKN masih terus berlanjut. Jika semua berjalan lancar, maka sekira tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa berfungsi sebagai ibu kota politik di Indonesia.

Update terbaru, deretan pembangunan fasilitas di IKN antara lain adalah: gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri. Saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

"Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan," jelas Basuki Hadimuljono, selaku Kepala Otorita IKN.

Gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri jadi salah satu infrastruktur yang dalam tahap pembangunan di IKN. Proyek pembangunan sudah selesai dilelang serta ditetapkan. Namun demikian penandatanganan kontrak masih menunggu selesainya revisi DIPA.

Sementara di tempat terpisah, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI menyatakan kesiapan lembaga yang ia pimpin untuk mengikuti keputusan pemerintah. Termasuk pemindahan Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024) dikutip dari Kompas.

Puan menegaskan kesiapan pihak DPR untuk mengikuti arahan pemerintah. Termasuk soal kesiapan DPR RI di IKN.

"Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," tegas Ketua DPP PDI-P tersebut.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur mulai pada 2022, alias masa periode ke-2 pemerintahan presiden katika itu, Joko Widodo. Tahap I pembangunan dalam rentang 2022-2024.

Kini Ibu Kota Nusantara memasuki tahap II pembangunan, yakni rentang 2025-2029 alias pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Tak berhenti di situ Pembangunan IKN masih berlanjut pada tahap III (2030-2034), tahap IV (2035-2039), lalu tahap V (2040-2045). Tahun 2045 diharapkan pembangunan IKN sudah selesai sepenuhnya, serta bisa menjadi simbol ideal untuk peringatan 100 tahun Indonesia merdeka.