Jakarta, Arina.id–Menteri Agama RI, Prof Nasaruddin Umar, mengungkapkan bahwa tantangan ulama dan umat beragama di masa depan semakin kompleks, terutama ketika definisi kebenaran kini melibatkan banyak pihak dan dipengaruhi berbagai kepentingan.
Menurut Menag, kondisi hari ini sangat berbeda dengan masa lalu ketika otoritas keagamaan cukup dipegang oleh ulama melalui rujukan langsung kepada Al-Qur'an, hadis, dan konsensus ulama.
"Dahulu kala tidak terlalu sulit menjadi ulama karena apa kata Qur’an dan hadis, apa kata mayoritas ulama, itulah pegangan masyarakat,” ungkapnya saat memberi sambutan pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang digelar di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Kamis (20/11/2025).
"Tetapi dalam era sekarang, ada kalanya sebuah dalil sangat otoritatif, namun tidak didukung oleh kondisi riil. Media dan bahkan politik dapat menentukan apa yang tadinya dianggap benar menjadi tidak lagi demikian,” imbuhnya.
Dengan perkembangan ini, ia menegaskan perlunya ulama dan organisasi keagamaan seperti MUI untuk memperkokoh diri. Ia menilai bahwa ke depan umat beragama ditantang untuk lebih solid, adaptif, dan mengantisipasi perkembangan yang semakin cepat.
"Kita ditantang untuk semakin kokoh, baik sebagai individu maupun organisasi. Kita harus menciptakan soliditas untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang,” katanya pada Munas yang mengangkat tema besar Meneguhkan Peran Ulama Untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Menag juga mengungkapkan 3 upaya dan komitmen dari Deklarasi Istiqlal bersama tokoh agama dunia untuk bekerja dalam tiga agenda besar.
Pertama, komitmen bersama untuk memproteksi dan mengimunisasi umat dari berbagai potensi peperangan, konflik, dan bentuk destruksi lain dengan memanfaatkan kekuatan moral agama. Kedua, upaya pemeliharaan lingkungan berbasis bahasa agama, karena menurut Menag, narasi keagamaan terbukti paling efektif menumbuhkan kesadaran ekologis.
“Bahasa agama sangat efektif untuk melahirkan kesadaran perlindungan lingkungan hidup,” tegasnya.
Ketiga, penguatan spiritual dan moral bagi umat, termasuk pendampingan dan bimbingan dari para pemimpin agama. Menag mengingatkan bahwa tanpa adanya arah moral dan spiritual yang jelas, perkembangan teknologi yang begitu cepat, termasuk teknologi kecerdasan buatan, dapat melahirkan masalah besar.
“Tanpa direction, perkembangan AI bisa membawa kontradiksi. Jangan sampai lahir ‘monster-monster’ baru. Dalam Al-Qur’an, iqra selalu bergandengan dengan bismi rabbik. Ilmu harus dibarengi moral,” ujarnya.
Ia berharap Munas XI MUI mampu merespons tantangan global itu dengan melahirkan keputusan-keputusan penting yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam Indonesia, tetapi juga relevan bagi dunia internasional.
“Sebagai bangsa Indonesia yang kini menjadi perhatian publik internasional, mari kita melahirkan keputusan-keputusan yang paralel dengan tuntutan dunia masa depan,” tambahnya.
Menag juga menyinggung tentang perubahan pusat gravitasi dunia Islam yang kini bergerak ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurutnya, negara-negara lain dinilai sudah ‘selesai’ dalam merawat khazanah keislaman, dan estafet kepemimpinan dunia Islam masa depan berpotensi besar berada di kawasan ini.
“Kalau estafet kepemimpinan dunia Islam itu bergerak ke Asia Tenggara, maka Indonesia adalah profil utamanya,” tegasnya pada Kegiatan Munas XI MUI yang dihadiri oleh sekitar 600 peserta se-Indonesia ini.
Menag berharap Munas XI MUI menjadi forum strategis yang melahirkan kebijakan penting, bukan hanya bagi umat Islam Indonesia tetapi juga bagi masyarakat global.
“Mudah-mudahan Munas ini melahirkan keputusan yang ditunggu, bukan hanya oleh umat Islam Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional,” harapnya pada acara yang dihadiri Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan K.H. Ma'ruf Amin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri serta tokoh nasional.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
