Bahlil Lahadalia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional XI Golkar di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu satu-satunya kandidat ketua umum untuk menggantikan Airlangga Hartarto dalam forum tertinggi partai berlambang pohon beringin.
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar semula direncanakan diselenggarakan pada Desember 2024. Namun, menyusul keputusan mendadak Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum, kemudian posisinya digantikan sementara oleh Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum, Munas dimajukan menjadi tanggal 20-21 Agustus.
Segera setelah pengunduran diri Airlangga, sebenarnya muncul sedikitnya tiga nama yang disebut kandidat kuat pemimpin Golkar, yakni Bambang Soesatyo (Ketua MPR), Agus Gumiwang Kartasasmita (Menteri Perindustrian), dan Bahlil Lahadalia (sebelumnya menjabat Menteri Investasi kemudian digeser oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri ESDM).
Namun, beberapa hari kemudian, nama Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita meredup. Agus, tak lama setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum, terang-terangan menyatakan tidak akan maju sebagai calon ketua umum. Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengaku sudah tidak lagi ngotot untuk maju karena rivalnya, Airlangga, sudah mundur lebih dulu.
Menyusul terpilihnya Bahlil sebagai ketua umum, muncul sejumlah suara yang mengusulkan Jokowi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Meski baru sebatas usulan, tidak ada reaksi penolakan dari internal Golkar sejauh ini.
Hubungan Bahlil dengan Jokowi disoal
Bahlil, dalam pidato perdananya sebagai ketua umum, di forum Munas, menyinggung sebagian kalangan yang sempat mempersoalkan profil dan latar belakangnya serta hubungannya dengan Presiden Jokowi. Dia berterus terang memang memiliki hubungan dekat dengan Jokowi, tetapi dia mengingatkan sebagian ketua umum pendahulunya juga memiliki kedekatan yang serupa dengan para presiden ketika mereka menjabat.
Dia mencontohkan ketika Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merebut Partai Golkar dari Akbar Tanjung. Kemudian Aburizal Bakrie yang, menurutnya, didukung SBY, menggantikan Jusuf Kalla. Setelah itu Setya Novanto yang juga dikenal dekat dengan Jokowi pada periode pemerintahannya menjadi ketua umum Golkar.
Airlangga Hartarto, kata Bahlil, sebagai pengganti Novanto, pun dekat dengan Presiden Jokowi mengingat posisinya waktu itu sebagai menteri perindustrian.
"Nah, kemudian saya muncul menjadi salah satu kompetitor," katanya, mulai menyinggung pihak-pihak yang sempat mempersoalkan sebagian kalangan yang meragukan kapasitasnya. "Apa yang membuat seperti itu? Apakah karena memang saya adalah kader dari ufuk timur, yang bukan anak siapa-siapa di Jakarta ini? Apakah memang pengurus DPD I Golkar se-Indonesia enggak boleh mencalonkan diri jadi calon ketua umum Golkar?"
Dia memahami mereka yang mempersoalkan latar belakang dan kedekatannya dengan Jokowi bagian dari dinamika politik di Golkar karena di tubuh partai itu terdapat sejumlah kelompok atau faksi. Maka dalam kepemimpinannya, Bahlil bertekad menghilangkan faksi-faksi tersebut untuk menjadi Golkar sebagai satu kesatuan.
"Untuk itu, misi saya ke depan, selain dari apa yang saya sampaikan tadi, adalah kita ingin untuk tidak boleh lagi Golkar ke depan ada faksi A, faksi B, faksi C. Faksi kita cuma satu, Partai Golkar, sudah, sudahlah; gaya-gaya lama ini sudahlah, abang-abang semua, mohon maaf," katanya.
Selain itu, Bahlil juga ingin memangkas kepengurusan Partai Golkar. Menurut dia, pengurus partai seharusnya tidak lebih dari 100 orang. "Saya juga izin dalam forum ini menyampaikan pengurusnya tidak usah terlalu banyak-banyak, di bawah 100, karena makin banyak pengurus kita bukan bikin pikir program, kita bikin pengurus."
Kursi Dewan Pembina
Beberapa hari menjelang Munas, sempat santer isu bahwa Jokowi diusulkan menjabat ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Rumor itu mula-mula berkembang dari pernyataan Ali Mochtar Ngabalin, seorang politikus Partai Golkar yang menjabat Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan.
"Di forum ini juga, ya, sekarang aspirasi sedang terus berkembang, dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini, meminta kesediaan Bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin di lokasi Munas Golkar, Jakarta, Selasa malam.
Munas, menurut Ketua Panitia Pengarah-nya Adies Kadir, tak mengagendakan pembahasan tentang pengusulan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Posisi itu, katanya, biasanya dijabat oleh kader senior Golkar, sementara Jokowi tidak tercatat sebagai kader. Meski demikian, tak diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar bahwa posisi itu haruslah diisi oleh kader.
Yang pasti, kata Adies merujuk pada aturan internal Golkar, jabatan ketua Dewan Pembina Golkar memang ditentukan oleh Munas beserta ketua umum partai terpilih, dalam hal ini Bahlil. “Semua kemungkinan ada,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu.
Aburizal Bakrie, mantan ketua umum Partai Golkar yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pembina, meragukan Jokowi bersedia jika diusulkan untuk menggantikan posisinya. Namun, dia menekankan, “siapapun [yang] bergabung Partai Golkar kita menerima penuh sesuai dengan AD/ART,” katanya.
Bahlil selaku ketua umum yang baru mengaku tak memiliki rencana untuk menjadikan Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina Partai Golkar. "Jadi, enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini enggak ada. Saya sudah diskusi kok, enggak ada," kata Bahlil kepada wartawan di arena Munas, Rabu.
Walaupun begitu, dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena, menurutnya, di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk mengusulkan sekalian mendoakan agar terwujud. "Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah, paten barang itu kan."
Dia pun membantah anggapan bahwa dia menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena ada intervensi dari pemerintah. Sebab, dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah.
Bahlil sempat menyinggung "Raja Jawa" dalam pidato perdananya setelah terpilih sebagai ketua umum Golkar. Tidak begitu terang "Raja Jawa" yang dia maksud, tapi dia meminta para kader Partai Golkar tidak main-main dengan si "Raja Jawa" jika ingin selamat.
"Jadi, kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini, kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu," ujarnya.
Bahlil mengeklaim tidak memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain sebagai Ketua Umum Golkar, kecuali membuat Golkar lebih baik, juga mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Mengendalikan Golkar
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai peristiwa politik pengunduran diri Airlangga sampai terpilihnya Bahlil sebagai ketua umum Golkar merupakan upaya Jokowi untuk mengendalikan partai beringin.
"Nama Bahlil dekat dengan Jokowi. Dan via Bahlil Jokowi bisa kendalikan Golkar," kata Ujang, dikutip dari Kompas.com.
Pengamat politik pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai bukan hal yang mengherankan jika Presiden Jokowi atau calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar pada era kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Partai Golkar, katanya, merupakan partai yang terbuka dan isu bakal masuknya Jokowi dan Gibran ke partai berlambang pohon beringin itu sudah berembus sejak lama. "Tidak mengherankan kalau kemudian Golkar di eranya Pak Bahlil ini ketua Dewan Pembina-nya, misalnya, itu betul diberikan kepada Jokowi ataupun Gibran. Ya, saya kira, inilah Golkar. Sangat terbuka," ujar dikutip dari Kompas.com.
Adi menjelaskan, Golkar merupakan partai yang fleksibel, adaptif, dan terbuka bagi dinamika politik yang sedang berkembang. Yang terpenting, katanya, penunjukan Jokowi atau Gibran sebagai ketua Dewan Pembina Golkar sudah melalui persetujuan para pengurus Golkar.
Dia mengingatkan memang banyak orang yang sebenarnya bukan kader Golkar tapi tiba-tiba mendapat jabatan di Golkar. Contoh, Ridwan Kamil. Mantan gubernur Jawa Barat itu langsung diberi jabatan Wakil Ketua Umum Golkar padahal belum pernah menjadi kader.
"Jadi, wajar kalau kemudian presiden saat ini, yaitu Jokowi, dikaitkan dengan Dewan Pembina atau Gibran dengan Dewan Pembina. Ya, karena memang sejak awal Golkar itu ditampilkan menjadi bagian dari kekuasaan," katanya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
