Jakarta, Arina.id - Strategi kebijakan tarif barang-barang impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) kepada sejumlah negara mitra dagangnya menjadi isu hangat dalam beberapa waktu belakangan ini. Kebijakan yang disebut sebagai "Tarif Trump" tersebut diberlakukan kepada 23 negara dan diumumkan pada Senin, 07 Juli 2025 lalu.
Negara-negara tersebut dikenai kenaikan tarif bea impor beragam antara 20 hingga 50%. Indonesia dan Thailand misalnya, dikenai tarif 32% sama dengan kebijakan sebelumnya. Adapun negara yang tarifnya naik di antaranya Brazil dari 10 menjadi 50%. Kanada dari 25 menjadi 35%, lalu Malaysia dari 24 menjadi 25%, Jepang dari 24 menjadi 25%, kemudian Filipina dari 17 menjadi 20%.
Lalu beberapa negara lain yang justru tarifnya diturunkan, misalnya Libya dari 31 menjadi 30%, Tunisia dari 28 menjadi 25%, Serbia dari 37 menjadi 35%, Laos dari 48 menjadi 40% dan Myanmar dari 44 menjadi 40%, Kamboja dari 49 menjadi 36%, dan Bangladesh dari 37 menjadi 35%.
Strategi perang tarif ini paling membetot dunia ketika Washington mematok tarif bea masuk barang-barang impor China sebesar 145%. Hal itu kemudian dibalas oleh Beijing dengan menaikan tarif 125% untuk bea masuk barang-barang Amerika. Sampai kedua petinggi negara bersepakat menurunkan tarif, AS menurunkan tarif dari 145 menjadi 30%, sementara China dari 125 menjadi 10%.
Strategi perang tarif ala Trump ini juga dibungkus dengan berbagai narasi 'ancaman' yang dilemparkan oleh presiden berlatar belakang pedagang tersebut ketika merespons isu dan gejolak dunia yang melibatkan seterunya. Misalnya saat merespons BRICS yang ia sebut sebagai gerakan "anti-Amerika", kemudian saat merespons serangan kepada Israel dan perang Ukraina vs Rusia.
Terbaru, Amerika juga berencana menaikan tarif bea impor kepada sejumlah negara anggota NATO dengan dalih untuk membiayai perang Ukraina. Dikutip dari kantor berita Rusia TASS, Trump mengatakan Washington akan memasok senjata ke Ukraina, dan negara-negara Eropa akan menanggung seluruh biayanya.
Trump menyebut hal itu sebagai "kesepakatan sangat besar" dengan "peralatan militer senilai miliaran dolar" yang akan dibeli dari AS. "Kita telah membuat kesepakatan hari ini dimana kita akan mengirim mereka senjata dan mereka (NATO) akan membayarnya," kata Trump dalam pertemuannya dengan Sekretaris Jendral NATO Mark Rutte, Senin 14 Juli 2025.
Presiden AS tersebut bahkan mengatakan bantuan militer akan mencakup sistem pertahanan udara Patriot beserta seluruh komponen senjatanya. Mark Rutte merespons siasat Trump itu dengan menakut-nakuti China, India, dan Brasil. Rutte meminta negara-negara anggota BRICS tersebut agar menekan Rusia terkait kemungkinan tarif yang akan diberlakukan AS atas perdagangan mereka dengan Moskow.
Lalu Senin, 14 Juli 2025, Trump menegaskan AS akan memberlakukan tarif sekunder sebesar 100% terhadap Rusia jika tidak ada kesepakatan mengenai konflik Ukraina dalam 50 hari ke depan. Amerika Serikat juga mengancam bakal kembali memberlakukan kenaikan tarif terhadap negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Rusia.
"Jadi hari ini, jika Anda berada di Beijing, di New Delhi, atau di Brasil, dan Anda tahu bahwa ini akan berdampak pada Anda. Anda mungkin ingin menelepon (Presiden Rusia) Vladimir Putin, dan berkata ‘Hei, kawan, kami masih membeli barang dari Anda, tetapi Anda harus bersikap serius dalam negosiasi gencatan senjata atau kesepakatan damai ini, kalau tidak, kami juga akan mendapat sanksi sekunder,” kata Rutte.
"Akan ada dampak langsung ke Rusia, tentu saja. Tapi ini benar-benar signifikan, dan ini dirancang dengan cerdas oleh sang presiden," ujar Rutte memuji setinggi langit kebijakan Trump tersebut.
Akan tetapi ancaman Trump dan sekutunya dari NATO agaknya tidak terlalu menarik untuk direspons oleh Moskow. Media-media Rusia justru mengunggah headline mereka dengan menyorot pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Sebelumnya Lavrov juga berkunjung ke Korea Utara bertemu langsung dengan Kim Jong Un.
Di Beijing, seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, Lavrov mendoakan yang terbaik bagi Xi Jinping. "Dalam pertemuan itu juga mendiskusikan sejumlah isu politik bilateral tingkat tinggi, termasuk persiapan kunjungan Kepala Negara Rusia ke China untuk berpartisipasi dalam konferensi SCO dan perayaan 80 tahun kemenangan atas militer Jepang," kata departemen.
Hubungan Moskow-Beijing memang semakin mesra akhir-akhir ini. China menegaskan menyambut baik rencana kunjungan Putin ke Negeri Panda tersebut. "Pemimpin China dan Rusia memiliki ikatan hubungan persahabatan yang lama dan baik. Xi Jinping menilai positif hubungan bilateral kedua negara dan mengkonfirmasi akan fokus dalam rencana perluasan lebih lanjut kemitraan mereka."
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
