Indonesia Desak Negara G20 Dukung Tata Kelola Global dan Penegakan Hukum Internasional

Arina.id -- Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota G20 untuk terus mendukung reformasi tata kelola global, serta berkomitmen menjunjung tinggi hukum internasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Arrmanatha Nasir selaku Wakil Menteri Luar Negeri RI, saat menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri (FMM) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

“Multilateralisme terus tergerus, sementara negara-negara yang membangun sistem ini semakin enggan mempertahankannya. Jika tren ini berlanjut, sistem global berisiko gagal,” ucap Arrmanatha, dikutip dari Antaranews, Jumat (21/2/2025).

Wamenlu RI mengajak semua negara untuk belajar dari kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah perang besar pada 80 tahun silam. Hal itu berawal dari lemahnya penegakan hukum internasional, kegagalan mencegah agresi negara besar, serta para negara anggota yang kurang berkomitmen.

“Jika kondisi ini dibiarkan, kita berisiko mengalami kegagalan serupa,” imbuhnya.

Multilateralisme mesti diwujudkan lewat aksi nyata. Hukum internasional mesti ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

“Jika hukum internasional hanya digunakan ketika menguntungkan pihak tertentu, maka kredibilitasnya akan semakin melemah,” jelas Wamenlu RI.

Arrmanatha Nasir mendorong agar kelompok G20 dapat berkoordinasi dengan organisasi multilateral seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), agar keduanya dapat bergerak selaras.

“Kita harus bergerak maju mendorong kemajuan reformasi sistem multilateralisme untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua,” pungkas Arrmanatha.

Pertemuan G20 FMM resmi dibuka hari Kamis (20/2025) lalu oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

Ketika berkesempatan menyampaikan pandangan masing-masing, mayoritas negara anggta G20 menyoroti soal konflik dan situasi global yang tidak stabil. Termasuk dalam hal ini soal krisis yang tengah terjadi di Gaza dan Ukraina.  

Secara umum negara anggota G20 menyoroti soal komitmen penegakan hukum internasional dalam menjaga stabilitas serta perdamaian dunia. Kemudian perihal peningkatan angka kemiskinan global, serta imbas konflik geopolitik.

Dalam pertemuan Pertemuan G20 FMM 2025 di Afrika Selatan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memutuskan absen alias tidak hadir.

Menurut Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, ketidakhadiran Menlu AS bukan sebagai bentuk boikot. Ramaphosa berpendapat bahwa absennya AS bukan menjadi masalah besar, lantaran mereka tetap diwakili serta menjadi bagian dari G20.