Jakarta, Arina.id – Muhaimin Iskandar mengabsen satu per satu undangan yang hadir dalam Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-27 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu malam kemarin, 23 Juli 2025. Presiden dan wakilnya datang. Sejumlah menteri juga hadir. Ketua umum partai politik--kecuali Megawati (Ketum PDI Perjuangan) dan Surya Paloh (Ketum Nasdem)--nongol di kursi tamu undangan.
Akan tetapi, Muhaimin, Ketum PKB itu tidak menyebut undangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Suatu hal yang tidak lazim, mengingat PKB memiliki ikatan historis yang kuat dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Semua tahu, PKB lahir dari rahimnya PBNU. Namun malam itu mengisyaratkan seolah ada sebuah penegas, bahwa hubungan PBNU dan PKB tidak baik-baik saja.
Presiden Prabowo Subianto seperti memahaminya. Hal ini terlihat dalam beberapa kalimat dalam pidatonya yang menyinggung Nahdlatul Ulama (NU)—tentu Merujuk pada organisasi—meskipun sedang berdiri di depan Muhaimin dan kader-kader PKB. "Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB," kata Prabowo.
Presiden juga mengungkit kedekatannya dengan mendiang presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Gus Dur adalah guru bangsa, pendiri PKB bersama sejumlah kiai dan ulama PBNU waktu itu. Menurut Prabowo, PKB dan NU selalu konsisten menghadirkan citra Islam moderat dan bisa masuk ke semua kalangan. "NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana."
Hal itu, kata Prabowo, menjadi alasan PKB dan NU bisa diterima di banyak lapisan masyarakat. Prabowo berpesan agar NU dan PKB terus menjalankan peran menjadi Islam yang moderat. “Berbakti, bermanfaat bagi semua. Ini kuncinya: politik kita harus demikian, rahmatan lil alamin,” kata Prabowo dalam penggalan kalimat penutup pidatonya.
Malam itu PKB sedang merayakan hari lahir. Partai yang lahir untuk mewadahi aspirasi politik Nahdliyin—sebutan untuk warga NU—itu usianya genap 27 tahun. Usia yang matang untuk sebuah partai. Namun, seperti sejarah partai-partai politik pada umumnya, perjalanan partai berlambang bumi yang diselimuti sembilan bintang itu juga penuh dengan dinamika. Begitu pula secara keseluruhan dengan PBNU yang tidak selalu seirama.
Sejarah hubungan PKB dan PBNU memang penuh drama. Episodenya panjang dan terus berlanjut. Dari konflik antara Gus Dur hingga Cak Imin, dari Ciganjur ke Ancol, hubungan NU dan PKB mengalami pasang surut, menandai dinamika politik Islam Indonesia pasca-reformasi.
PKB lahir dari rahim NU
Tarikh tertanda 21 Mei 1998, adalah titik balik sejarah Indonesia. Presiden Soeharto, penguasa rezim Orde Baru selama 32 tahun akhirnya tumbang oleh perpaduan tekanan internasional dan dinamika politik dalam negeri. Lengsernya Soeharto membuka kran kebebasan publik termasuk kebebasan berorganisasi. Di era inilah PKB lahir.
Saat itu PBNU memfasilitasi pembentukan partai baru ini dengan harapan menjadi wadah perjuangan politik kaum Nahdliyin. PKB resmi dideklarasikan di Ciganjur, Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998. Lima kiai NU yang menjadi deklaratornya yakni KH.Ilyas Ruchiat, KH Muchit Muzadi, KH Munasir Ali, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Musthofa Bisri.
Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi Wakil Sekjen PBNU dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma`ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.
Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.
“Keluarga besar jam'iyah NU akan menyaksikan lahirnya suatu wadah baru bagi jamaah NU dalam menyampaikan aspirasi politiknya yaitu mereka yang selama ini merasa belum tersalurkan aspirasinya,” kata Kiai Ilyas Ruhiat di Jakarta, 22 Juli 1998.
Munculnya PKB tentu menjadi pertanyaan karena keputusan Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 NU bukan organisasi politik praktis. Gus Dur menjawab pertanyaan dalam satu tarikan nafas bahwa NU sebagai jam'iyah tidak menjadi dan tidak pernah menjadi partai politik.
“NU sudah enjoy dan pas dengan keberadaanya saat ini sebagai ormas Islam. Kita tidak akan pernah mencederai hasil Muktamar NU Situbondo, begitu pula dengan keputusan di Yogyakarta dan Cipasung,” ujar Gus Dur ditulis dalam dokumen deklarasi PKB.
Struktur kepemimpinan PKB meniru pola NU. Dewan Syuro ditempatkan sebagai pemegang otoritas tertinggi setelah dewan tanfidz (pelaksana eksekutif) sebagaimana tertuang dalam AD/ART PKB 1998 pasal 16.
Dinamika konflik PKB
Semuanya berubah drastis sejak digelarnya Muktamar PKB di Ancol pada tahun 2008. Muhaimin Iskandar, ponakan Gus Dur itu mengambil alih kepemimpinan partai. Ketegangan antara Gus Dur, Yenny Wahid dan Cak Imin tak kunjung reda hingga saat ini karena dalam muktamar luar biasa itu Gus Dur dikeluarkan Cak Imin.
Seiring waktu, ketegangan terjadi antara PBNU dengan PKB. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan PKB tak lagi berfungsi dengan baik sebagai tempat aktivitas politik warga NU. Padahal, partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu didirikan sebagai wadah perjuangan politik NU.
"Dari awal lahir, PKB itu didirikan sebagai wadah dan aktivitas politik warga NU. Tapi, kok, lama-lama, komunitasnya jadi macet," ujar Said dalam diskusi Gerakan Jalan Lurus di kantor Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat pada 2008 dilansir NU Online.
Kang Said begitu panggilan akrabnya menjelaskan, pada awal terbentuknya, warga NU memberikan suaranya pada PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1999 dan 2004. Namun, karena banyaknya kepentingan, suara itu menjadi menyebar ke partai politik lain. Namun hubungan tetap membaik.
Konflik mulai kembali di era kepemimpinan Gus Yahya Cholil Staquf, Ketua PBNU secara terbuka menyatakan tidak akan terlibat dalam politik praktis dan memilih menjauh dari partai politik mana pun termasuk PKB. Keputusan PBNU memecat sejumlah pengurus yang berafiliasi dengan PKB menjelang Pemilu 2024 mempertegas sikap itu.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat itu maju menyalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Anies Baswedan berusaha mencari dukungan warga NU lewat pendekatan kultural dengan menggandeng anak muda NU dan pesantren alih-alih merangkul struktur formal PBNU.
Ketegangan itu semakin menjadi ketika PBNU membentuk Pansus untuk mengajak kepada segenap muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART sebagaimana aslinya lantaran PKB menyimpang dari desain aslinya.
Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni mengatakan, setelah melakukan pendalaman melalui serangkaian studi dokumen historis dan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan, Tim PBNU melaporkan temuan-temuannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang mendukung kesimpulan tersebut.
"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dengan mengacu pada nilai-nilai dan spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998, dan untuk mencegah kemungkinan semakin jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya," kata Amin dikutip Antara, 2024.
Dia mengatakan bahwa keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di lembaga legislatif. Menurut dia keberhasilan substansial adalah seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya.
PKB melenceng dari desain awal pendirian?
Salah satu poin deklarasi, Pansus menilai sejak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya.
“Yang paling prinsipil adalah mengubah posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai, melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai (Pasal 17 M PKB Tahun 2019),” kata Amin.
Selain itu juga terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awalnya, PKB dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut kesejahteraan anggota. Hanya saja, Pansus menilai Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khittahnya. Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya Mandataris Muktamar.
Kekuasaan semakin memusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Dia mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan apa saja atas nama menjaga keutuhan organisasi. Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan menghentikan anggota pengurus Pasal 19 AD PKB Tahun 2019.
Alih-alih menggubris putusan tersebut, PKB tetap menggelar Muktamar Luar Biasa di Bali tanpa PBNU. Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa menetapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai ketua umum partai ijo bersama KH Ma'ruf Amin sebagai Dewan Syuro.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan konflik terbuka kali ini adalah puncak dari rangkaian perseteruan di masa lalu yang tak selesai. Dimulai sejak Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang disebutnya mengambil alih tampuk kekuasaan PKB dari tangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 2008 silam.
"Akar masalahnya dulu, dua kubu PKB Cak Imin dengan PKB Gus Dur terpecah. PKB Gus Dur kalah, yang menang PKB Cak Imin. Sekarang PBNU dipegang kubu PKB Gus Dur, ya tentu [mereka] kini ingin mendegradasi, menjegal, dan mengganti PKB Cak Imin," kata Ujang.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
