Jakarta, Arina.id
Dua faksi besar Palestina, Hamas dan Fatah serta 12 kelompok faksi kecil lainnya menandatangani perjanjian rekonsiliasi nasional Palestina di Beijing, China.
Kesepakatan itu terwujud setelah pihak-pihak politik Palestina difasilitasi Tiongkok untuk melakukan perundingan secara intensif, termasuk menghasilkan kesepakatan membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara guna memerintah Gaza pasca serangan genosida Israel.
"Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional," kata pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk dalam konferensi pers di Beijing, China, Selasa (23/7/2024)
Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Palestinian National Initiative, salah satu dari 14 faksi yang menandatangani perjanjian, mengatakan bahwa kesepakatan itu "jauh lebih berkembang" daripada kesempatan perjanjian yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir.
Barghouti mengatakan, ada empat elemen utama dalam perjanjian itu, yakni pembentukan pemerintahan persatuan nasional sementara. Kedua, pembentukan kepemimpinan Palestina yang bersatu menjelang pemilihan di masa depan. Ketiga, menggelar pemilihan Dewan Nasional Palestina yang baru. Keempat, deklarasi persatuan dalam menghadapi serangan Israel yang masih berlangsung.
“Langkah menuju pemerintahan persatuan ini sangat penting, karena bisa memblokir upaya Israel untuk menciptakan semacam struktur kolaboratif yang bertentangan dengan kepentingan Palestina,” kata Barghouti, dilansir dari kantor berita Al Jazeera, Rabu (24/7/2024).
Barghouti menyebut perang di Gaza adalah faktor utama yang memotivasi pihak-pihak di Palestina untuk mengesampingkan perbedaan mereka.
"Tidak ada cara lain sekarang selain bagi orang-orang Palestina untuk bersatu dan berjuang bersama melawan ketidakadilan yang mengerikan ini," katanya menambahkan.
Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah ini akan menjadi titik balik penting dalam hubungan internal Palestina. Sebab, dua partai politik utama di Palestina ini telah bersaingan sengit selama 18 tahun yang menyebabkan masyarakat Palestina terbelah.
Pada pemilu 2006 silam, Hamas memenangkan parlemen Palestina dan membuat figur utama Hamas, Ismail Haniyeh, terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina.
Kemenangan Hamas paling dominan terjadi di wilayah Gaza, yang merupakan pemukiman terpadat di negara itu.
Sementara, Fatah mengendalikan otoritas pemerintahan di wilayah Tepi Barat. Selama ini dunia internasional mengakui otoritas Palestina di Tepi Barat sebagai pemerintahan yang resmi.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
