Hizbullah Tepis Tuntutan Pelucutan Senjata, Anggap Israel Diuntungkan

Arina.id -- Kelompok Hizbullah di Lebanon tegaskan menolak soal tuntutan agar mereka melucuti senjatanya, dan menganggap hal tersebut justru dapat menguntungkan kepentingan Israel.

Hal tersebut disampaikan oleh Naim Qassem selaku pimpinan Hizbullah, dalam pidato publik hari Jumat (18/4/2025).

"Tidak seorang pun diizinkan melucuti senjata kelompok perlawanan ini," jelas Naim Qassem, dikutip dari Xinhua.

"Israel ingin melihat Lebanon lemah dan tidak berdaya agar dapat memenuhi ambisi ekspansionisnya," imbuh Qassem.

Naim Qassem juga berkesimpulan bahwa usulan soal pelucutan senjata Hizbullah dengan dalih memperkuat negara, justru sama saja dengan memberikan hadiah kepada Israel.

Ia menganggap gerakan perlawanan Hizbullah adalah sebuah respons terhadap upaya pendudukan dan agresi militer yang selama ini dilakukan pemerintah zionis Israel.

Keberadaan Hizbullah dianggap penting untuk menjaga Lebanon. Qassem melihat bahwa kekuatan militer Lebanon saja belum cukup untuk melindungi negara.

"Tentara Lebanon saja tidak cukup untuk mempertahankan negara ini," ujar Qassem.

Namun demikian selama ini keberadaan otonomi militer Hizbullah sejatinya juga turut menimbulkan perpecahan politik di dalam negeri Lebanon.

Qassem menuduh para kritikus dan politikus dalam negeri Lebanon yang menyerukan pelucutan senjata Hizbullah, justru turut mempromosikan kepentingan asing. Bagi mereka, ancaman sesungguhnya adalah Israel.

"Bahaya yang sesungguhnya adalah pendudukan Israel dan agresi yang sedang dilakukannya," tegas Qassem.

Belum lama ini Presiden Lebanon Joseph Aoun ketika berkunjung ke Qatar, menegaskan soal komitmen pemerintahannya untuk memegang kendali senjata sepenuhnya di bawah negara.

Untuk mencapai hal itu, Joseph Aoun mengatakan semua bisa dicapai lewat konsensus dalam negeri Lebanon sendiri, dan bukan dari pihak eksternal.

Akan tetapi Joseph Aoun juga memberi apresiasi terhadap Hizbullah yang dianggap mampu menahan diri sejak gencatan senjata dengan Israel.

Sementara itu PM Lebanon Nawaf Salam juga punya pendapat senada dengan sang presiden.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Al Arabiya, Nawaf Salam menyampaikan poin bahwa hanya pemerintahan negara yang dapat memutuskan perkara soal perang dan perdamaian.

Sejumlah pihak menilai naiknya sosok Joseph Aoun dan Nawaf Salam dalam posisi puncak pemerintahan Lebanon, menjadi salah satu indikator bahwa pengaruh Hizbullah di masyarakat Lebanon agaknya mulai memudar.