Jakarta, Arina.id — Pemerintah berencana mengadakan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai langkah evaluasi hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Rencana ini mendapat tanggapan dari berbagai kalangan salah satunya dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan sejauh ini masyarakat belum dilibatkan dalam diskusi mengenai seluk beluk gagasan Ujian Nasional (UN). Tetapi, satu hal yang perlu dipertimbangkan yakni integrasi seluruh sistem pendidikan Indonesia dengan standar pendidikan internasional.
"Selama ini kita sudah mendengar berbagai masalah terkait standar pendidikan domestik ketika dibawa ke lembaga pendidikan internasional," ucap Gus Yahya saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).
Gus Yahya mencontohkan siswa-siswi lulusan Madrasah Aliyah (MA) baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh NU. Ketika mereka melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional seperti Al Azhar, mereka masih harus menyesuaikan diri dengan standar pendidikan yang diterapkan di sana.
"Sekolah yang kita miliki ini lulusannya ternyata berbeda-beda. Di sini, kita harus buat seleksi supaya ketemu dengan lulusan kualitas standar dan ketika dibawa ke sana ternyata harus disesuaikan dulu, tidak semuanya bisa langsung masuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi internasional," ungkap Gus Yahya.
Menurutnya, hal-hal semacam ini perlu menjadi pertimbangan matang ketika menggagas perlunya ujian nasional sehingga sistem pendidikan di Indonesia lebih terintegrasi dengan sistem pendidikan global yang sekarang berkembang di seluruh dunia.
"Saya kira itu satu hal yang memang menjadi konsen kita, cuma nanti bentuknya seperti apa, membutuhkan pengelolaan lebih lanjut. Saya kira satu hal yang harus dipikirkan," tuturnya.
PBNU sendiri telah memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi internasional, yang memberikan pandangan lebih luas terkait tantangan sistem pendidikan Indonesia.
"Dan ini juga menjadi pengalaman NU ketika melakukan engagement dengan beberapa lembaga pendidikan tinggi internasional," tandasnya.
Ujian Nasional (UN) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengemukakan wacana untuk menghidupkan kembali sistem evaluasi yang telah dihapuskan sejak tahun 2021.
Rencana ini tidak bisa diimplementasikan segera, dengan target pelaksanaan paling cepat pada pertengahan 2026. Mu’ti menekankan pentingnya kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sebelum keputusan final diambil.
Proses ini mencerminkan pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif dalam merancang sistem evaluasi pendidikan nasional.
Sebagai sistem evaluasi yang telah mengalami berbagai transformasi selama 74 tahun, pemberlakuan kembali UN memerlukan pertimbangan matang yang memperhatikan kebutuhan siswa, kesiapan sistem pendidikan, dan tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan.
Keputusan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia yang akan mempengaruhi generasi mendatang.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
