Arina.id— Di atas tanah yang hijau dan subur, lubang-lubang raksasa menganga. Ekskavator bekerja siang malam tanpa henti, memindahkan tanah, mengeruk isi bumi, dan menebar debu ke udara.
Di luar pagar perusahaan tambang, kehidupan warga tetap berjalan, tapi dengan banyak kompromi. Debu halus dari aktivitas pengerukan beterbangan ke udara, mengendap di daun-daun, dan atap rumah warga. Di musim kemarau, saluran air mengecil dan berwarna cokelat pekat.
Di tengah dilema ini, masyarakat lokal berdiri di titik paling rapuh. Mereka menggantungkan ekonomi pada tambang, namun harus membayar mahal dari sisi kesehatan dan kerusakan alam. Pemerintah memang mewajibkan revegetasi juga reklamasi, tapi pengawasan lemah dan sanksi sering tak efektif.
Tambang memang memberi pekerjaan, namun juga merebut banyak hal: hutan, air bersih, dan ruang hidup. Kegiatan “keruk-jual” ini meninggalkan jejak panjang: dari lubang di tanah, hingga luka di kehidupan sosial.
Tambang sebagai Kutukan?
Di balik perekonomian pertambang yang menjanjikan jutaan dolar bagi negara, ada sebuah ironi besar: mengapa daerah yang kaya sumber daya justru menjadi miskin, korup, bahkan penuh konflik?
Ini bukan pertanyaan baru. Para ekonom dan peneliti sudah mengajukannya sejak dekade 1980-an. Hasilnya pun mengejutkan: kekayaan alam, khususnya dari sektor pertambangan, bisa jadi bukan anugerah, melainkan kutukan. Ini yang disebut sebagai teori Resource Curse atau mashur dengan sebutan “Kutukan Sumber Daya”.
Kutukan sumber daya alam berangkat dari penelitian sejumlah ekonom terkemuka seperti Nankani (1979), Corden & Neary (1982), Alan Gelb (1988), hingga Sachs & Warner (1995–2001). Mereka mengemukakan dengan lugas bahwa negara-negara kaya tambang cenderung gagal membangun perekonomian jangka panjang yang berkelanjutan. Tesis mereka berdiri di atas tiga saluran utama: ekonomi, politik, dan sosial.
Direktur Center for Energy Policy, M Kholid Syeirazi, mengemukakan, di jalur ekonomi, sektor tambang cenderung mendorong kemalasan struktural. "Keruk-jual" “tebang-jual”, “petik-jual” jadi mentalitas umum: tidak perlu riset, tidak perlu inovasi, karena itulah rentan terhadap siklus boom and bust (naik turunya keadaan). “Kalau harga tinggi, foya-foya. Kalau pas harga jatuh, utang. Gimana gak miskin? Itu seperti ekonomi anak kos. Mereka gak mikir meningkatkan industri sehingga negara bisa ambil pajak,” tulis M Kholid Syeirazi lewat akun facebooknya, Selasa (17/6/2025).
Di jalur politik, kata Kholid mengutip teori Resource Curse, kekayaan tambang justru mendorong lahirnya rezim yang otoriter dan koruptif. Kekuasaan dijual kepada pemilik modal, kebijakan lahir dari transaksi, dan suara rakyat dikesampingkan. “Tidak ada demokrasi, karena kebijakan adalah produk perselingkungan penguasa dan pengusaha (pengpeng). Lalu sistem politik semakin otoriter. Negara memunggungi rakyat dan jadi pawang oligarki. Ini menimbulkan gejolak politik: konflik separatis, kekerasan paramiliter, dan konflik akibat depresi sosial. Alhasil, ekonomi tambang korosif terhadap demokrasi,” lanjut Kholid.
Secara sosial, negeri berbasis tambang kerap tidak terdorong untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Mereka mengandalkan berkah alam dan malas meningkatkan modal sosial. “Karena tingginya tingkat pendapatan non-upah atau upah berbasis SDA, negeri kaya tambang tidak membangun human capital”. Banyak juragan tambang itu cuma lulusan SD “tapi mereka jadi donatur Pilkada, bahkan Pilpres,” ujarnya. Ironi pun terjadi, yang kuliah tinggi-tinggi malah jadi karyawan atau "kacung" mereka.
Tambang Tidak Selalu Mengutuk?
Namun teori itu tidak berdiri tanpa sanggahan. Sejumlah ekonom melihat sisi lain dari keburaman memandang pertambangan: tambang berkorelasi positif dengan pembangunan. Para ilmuan tidak asal bicara, mereka mengemukakan dengan data: banyak negeri jadi kaya karena tambang. Amerika Serikat, Kanada, Norwegia—yang nilai SWF-nya sundul langit—,Chile, hingga Botswana — semuanya membuktikan bahwa sumber daya alam bisa jadi berkah.
Kuncinya, menurut Daron Acemoglu dan James Robinson, dua ekonom peraih Nobel tahun lalu, adalah tata kelola, Institutions matter. Negara yang punya sistem yang kuat, akuntabel, dan inklusif bisa menjadikan tambang sebagai fondasi kemakmuran. Negara yang lemah institusinya justru akan jadi korban kerakusannya sendiri.
“Negara kaya SDA tetapi miskin tata kelola akan jadi negara miskin. Negara kaya SDA yang mengelola SDA dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan partisipatif akan jadi negara kaya. Negara miskin SDA akan jadi negara kaya dengan institusi yang terpercaya seperti Singapura,” lanjut Kholid.
Indonesia: Di Tengah Dua Takdir
Bagaimana dengan Indonesia? Sebuah studi berbasis data statistik dari era kolonial hingga BPS hari ini menyebutkan bahwa Indonesia pernah lolos dari kutukan tambang. Saat minyak bumi berjaya, teknokrat era Orde Baru berhasil meyakinkan Presiden Soeharto untuk tidak menghamburkan uang minyak.
“Hasilnya mengonfirmasi tesis Gelb (1988: 136) dan Auty (2007: 630-31): Indonesia tidak kena kutukan sumber daya alam. Ini berkat anak-anak sekolah, persisnya didikan Barkeley. Dengan kebijakan teknokratis, mereka berhasil meyakinkan Pak Harto untuk tidak boros. Uang minyak harus jadi tabungan masa depan,” kata Kholid.
Dana hasil migas dialihkan untuk membangun SD Inpres, Puskesmas, dan irigasi. Hasilnya: swasembada beras 1984, dan peningkatan signifikan dalam sektor kesehatan dan pendidikan dasar.
Namun itu dulu. Kini, era minyak (migas) mulai redup. Tambang minerba—batubara, nikel, timah—menjadi primadona. Tapi ini sektor yang jauh lebih brutal. Tidak seperti migas yang memerlukan riset dan teknologi tinggi, minerba cukup dengan alat berat dan izin.
“Tambang minerba ini wajah brutal sektor ekstraktif. Ibarat kata, tidak perlu mikir. Orang pakai kolor, modal cangkul, bisa nambang, lalu jadi kaya. Banyak yang ngemplang pajak dan meninggalkan alam rusak purna tambang” cetus Kholid.
Tambang minerba merusak kontur tanah, memusnahkan hutan, dan meninggalkan lubang besar yang tak terurus. Konflik sosial, pelanggaran HAM, dan praktik penghindaran pajak mengiringi ekspansi tambang-tambang besar.
Hilirisasi Bukan Jawaban, Industrialisasi yang Dibutuhkan
Pemerintah mengandalkan hilirisasi tambang sebagai solusi, tapi Kholid mengingatkan: hilirisasi tanpa industri hanya memperpanjang model “keruk-jual”. Yang dibutuhkan adalah industrialisasi berbasis inovasi, riset, dan manufaktur dalam negeri.
“Saya setuju, tambang minerba harus dikontrol. Keruk-jual harus ditekan minimal. Hilirisasi diganti dengan industrialisasi,” kata Kholid.
Kholid bahkan mengingatkan agar organisasi keagamaan tidak terseret dalam bisnis tambang, yang bisa merusak citra moral dan memperparah konflik kepentingan di lapangan.
Apakah tambang akan menjadi berkah atau kutukan? Jawabannya bukan di tanah, tapi bagaimana tata kelolanya. Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kurang adalah komitmen terhadap tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
*Artikel ini merupakan rangkuman dari tulisan M Kholid Syeirazi
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
