Perkuat Partisipasi Perempuan, Menteri PPPA Resmikan Sekolah Kepemimpinan Kartini

Bogor, Arina.id— Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan Sekolah Kepemimpinan Perempuan Kartini yang diinisiasi oleh Kartini Love AI.

Inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas dan keberanian perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang pembangunan.
 
"Saya melihat bahwa forum ini sangat strategis dan penting. Salah satu pola yang harus kita lakukan adalah memastikan perempuan tidak kehilangan ruang," kata Menteri PPPA, Arifah Fauzi, Senin (20/102025).

Arifa berharap Sekolah Kepemimpinan Kartini ini harus  dukung bersama dan terus diupayakan oleh pemerintah.  

"Perempuan harus diperjuangkan agar berdaya, memiliki kapasitas yang mumpuni dan dapat mengekspresikan potensinya," ujar Arifa.

Sekolah Kepemimpinan Kartini bertujuan memberdayakan perempuan melalui pengembangan diri yang holistik, mencakup peningkatan kapasitas pribadi dan kepemimpinan. 

"Program ini dirancang untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, serta membangun jejaring profesional yang kuat agar perempuan mampu menjadi pemimpin berintegritas dan berdaya saing," jelasnya.

Selain itu, kata Arifa, sekolah ini juga membekali peserta dengan pemahaman hukum, khususnya terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), agar perempuan memahami hak-haknya dan berani mengambil langkah hukum dalam memperjuangkan keadilan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, jumlah perempuan mencakup 49,88 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, baru sekitar 22,46 persen perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen. 

"Angka ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi dan kepemimpinan perempuan masih perlu terus diperluas," jelasnya.

Kepemimpinan perempuan juga perlu dilihat secara lebih luas, tidak hanya di lembaga politik, tetapi juga di sektor lainnya, baik di lembaga pemerintahan, sektor swasta, dunia pendidikan, maupun di tingkat desa. 

"Banyak perempuan hebat yang berpotensi menjadi kepala desa, pejabat tinggi pratama dan madya, atau pemimpin komunitas yang menjadi ujung tombak pembangunan di akar rumput," imbuhnya.

Menteri PPPA pun menggarisbawahi bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya soal representasi, tetapi juga tentang menghadirkan perspektif yang inklusif, empatik, dan berkeadilan.

"Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, kita harus menguatkan dulu perempuan-perempuannya," kata Arifa.

Tetapi, kata Arifa, banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari penguatan ekonomi melalui kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mitra pembangunan, hingga pemberdayaan di bidang pendidikan dan kepemimpinan. 

"Untuk kepemimpinan, penting bagi perempuan untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat, dan ikut menentukan arah pembangunan, bahkan hingga tingkat desa," tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Arifa mencontohkan salah satu inisiatif Kemen PPPA dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan calon kader desa di Kabupaten Cilacap. Dari program tersebut, kerja sama dengan mitra menghasilkan dukungan program senilai Rp1,2 triliun selama dua tahun untuk penguatan ekonomi perempuan.

"Ini bukan angka kecil, dan semuanya berawal dari pendidikan politik bagi perempuan di tingkat desa," imbuh Menteri PPPA.

Melalui Sekolah Kepemimpinan Kartini, Arifa berharap lahir lebih banyak perempuan pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata di lingkungannya. 

"Forum seperti ini adalah ruang kolaborasi yang luar biasa. Kami di Kemen PPPA sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Sekolah Kepemimpinan Kartini," jelasnya.

Founder Kartini Love AI, Awaludin Marwan mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan salah satu solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan. 

"Menguatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dengan mendorong kemandirian ekonomi dan pendidikan mereka diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan,” imbuh Awaludin.

Awaludin menjelaskan, program Sekolah Kepemimpinan Kartini saat ini masih dalam tahap piloting. Program ini diselenggarakan dalam bentuk short course selama dua hari, yang diselingi dengan jeda waktu dua minggu. 

Dalam masa jeda tersebut, para peserta akan mendapatkan penugasan agar dapat mengembangkan dan menyampaikan gagasannya pada pertemuan berikutnya.

Materi dalam sekolah ini antara lain kepemimpinan perempuan dalam struktur dan kultur birokrasi; kebijakan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan; tantangan dan peluang penggunaan kecerdasan artifisial untuk perempuan di ruang politik dan demokrasi; pokok-pokok pemikiran kartini; kepemimpinan dalam manajemen talenta/ sumber daya manusia.

Ada pula kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis; kepemimpinan perempuan dalam pengembangan organisasi/perusahaan/bisnis; dan perempuan menghadapi masalah hukum, kekerasan terhadap perempuan, dan resolusi konflik.

Untuk tahap awal, program ini menyasar peserta di tingkat manajerial, yaitu mereka yang telah memiliki pengalaman kerja minimal tujuh tahun dan memiliki perspektif gender. Adapun, pesertanya tidak harus semuanya perempuan, laki-laki pun boleh ikut selama memiliki perspektif yang berpihak pada perempuan. 

"Semoga dengan peluncuran Sekolah Kepemimpinan Kartini ini, gagasan dan cita-cita Kartini tidak sirna atau padam, tetapi justru menjadi semangat baru untuk mendorong berbagai terobosan," pungkasnya.