Jakarta, Arina.id - Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil bernama Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan delapan pesan kemerdekaan yang merupakan hasil sarasehan kebangsaan yang dilakukan pada 8 Juli 2025 dan melibatkan para pengajar, masyarakat yang membantu sipil, menteri dan wakil menteri.
Koordinator GNB Alissa Wahid mengatakan untuk memperkuat utas citra Indonesia meyakini perlunya upaya-upaya untuk merawat bangsa Indonesia terutama saat 80 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka. Melihat kondisi saat ini serta harapan Indonesia yang lebih baik, GNB menyampaikan delapan pesan.
Pertama, demokrasi sebagai perwujudan dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk.
Oleh karena itu, Indonesia harus bertumpu pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta menumbuhkan ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.
“Termasuk di antaranya melakukan upaya kemanusian terkait situasi khusus di Papua,” kata Alissa dalam konferensi pers GNB di Galeri Nasional, Kamis (14/8/2025).
Kedua, memastikan Presiden dan aparat penegak hukum harus benar-benar digunakan untuk menegakkan keadilan sebagai landasan utama demokrasi.
Ketiga, Presiden dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi, visi bersama bangsa Indonesia serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan saat yang merusak sendi – sendi kehidupan bernegara.
Keempat, sektor ekonomi dan kesejahteraan, Presiden dan jajarannya perlu memastikan perubahan paradigma, sehingga pendekatan kebijakannya lebih strategis, inklusif dan berbasis bukti.
“Pendekatan ekonomi dari bawah (bottom-up) yang melibatkan komunitas
dan dukungan teknokrat kredibel perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan dampak program – program kesejahteraan serta kelestarian lingkungan yang adil,” jelasnya.
Kelima, perbaikan program dan kebijakan negara seperti sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis penelitian yang mendalam serta penegakan reformasi hukum terhadap pinjaman online dan peradilan online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara massal.
Keenam, kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemerintah meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, tetapi memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.
Ketujuh, Media dan jurnalis adalah pilar demokrasi yang memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara.
“Negara harus memastikan dan menjamin kebebasan ruang pers serta keselamatan
jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban,” katanya.
Kedelapan, menjaga dan memperkuat upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi.
“Upaya bersama ini didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnya,” tukasnya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
