Jakarta, Arina.id— Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah memanasnya situasi sosial setelah demonstrasi yang terjadi pada 28 Agustus lalu.
Tokoh-tokoh GNB diantaranya adalah Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno SJ, Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Fransicia Saveria Sika Seda, Laode Muhammad Syarif, A. Setyo Wibowo SJ, dan Lukman Hakim Saifuddin.
Perwakilan tokoh GNB Alissa Wahid menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap tuntutan ini dijalankan pemerintah.
"Pertama, evaluasi kepolisian dengan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar HAM," ujar Alissa dalam konferensi pers di Griya Gus Dur, Rabu 3 September 2025.
Kedua, menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan menegakkan keadilan ekonomi serta memastikan pengelolaan APBN transparan dan akuntabel.
Ketiga, menghapus biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan, yang dinilai memboroskan keuangan negara. Keempat, menguatkan program kesejahteraan sosial dan menghindari kebijakan pajak maupun program yang mengurangi hak dasar rakyat.
Kelima, menegakkan prinsip Supremasi Sipil dalam demokrasi serta memastikan TNI/Polri kembali fokus pada tugas pokok dan fungsinya.
Sejumlah, Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum.
Tuntutan berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera melakukan perbaikan bahkan hingga reformasi tata kelola pemerintah. Ada 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya, dan berikut daftarnya:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
- Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31
- Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
- Publikasikan transparansi anggaran
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
- Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat 8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
- Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo.
- Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
- TNI segera kembali ke barak
- TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
- Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
- Pastikan upah layak untuk buruh
- Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
- Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.
8 tuntutan lainnya
- Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
- Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
- Reformasi sektor perpajakan dengan adil
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
- TNI kembali ke barak
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
