Arina.id. Argentina dikabarkan menjadi negara pertama yang menarik pasukan UNIFIL PBB di Lebanon. Sementara DPR RI mendukung langkah pemerintah Indonesia jika ingin mengirim tentara ke Gaza, Palestina.
Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian menyebutkan Argentina telah menarik empat tentara United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) alias Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang ditempatkan di Lebanon.
Menurut Lacroix, penarikan pasukan PBB seperti UNIFIL di Lebanon sudah menjadi hak setiap negara. Sebanyak empat tentara Argentina yang ditugaskan bersama UNIFIL di Lebanon pun diyakini sudah pulang.
"Argentina telah membawa pulang, saya yakin, empat tentara dari kelompok pemantau UNIFIL di Lebanon. Sudah menjadi hak prerogatif semua negara anggota untuk membuat keputusan tersebut. Jadi, kami mencatat ini," tegas Jean-Pierre Lacroix, seperti diwartakan Antaranews, Rabu, 20 November 2024.
Melalui keputusan itu, maka Argentina kini menjadi negara pertama yang telah menarik pasukannya dari misi penjaga perdamaian PBB yang ditugaskan di Lebanon seiring dengan peningkatan eskalasi di kawasan perbatasan Israel-Lebanon serta aksi serangan yang dilakukan Israel terhadap posisi UNIFIL di negara Timur Tengah itu.
Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL dibentuk PBB pada tahun 1978. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama mengakhiri perang yang melibatkan pasukan Israel dengan kelompok bersenjata yang menguasai wilayan Lebanon selatan.
Menurut Resolusi Nomor 1701, UNIFIL memiliki tugas utama menghentikan pertikaian di Lebanon selatan. Lalu mengupayakan penarikan pasukan Israel.
Selain itu, mereka bertugas menjamin akses kemanusiaan ditambah pemulihan keamanan. Kemudian membantu pemerintah setempat dan tentara Lebanon dalam rangka memulihkan keadaan.
Di lain sisi, aksi serangan Israel yang menyasar pasukan UNIFIL mulai terjadi pada 10 Oktober 2024. Hal ini terjadi setelah peningkatan eskalasi perang antara Israel dengan Hizbullah di Lebanon selatan, termasuk melukai dua orang dua personel TNI yang bertugas di sana.
Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekjen PBB, menegaskan serangan terhadap UNIFIL termasuk pelanggaran hukum internasional dan merupakan kejahatan perang.
DPR Dukung RI Kirim Pasukan ke Gaza
Presiden Prabowo Subianto sempat menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap mengirim tentara dalam rangka mendukung tugas Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, khususnya yang berada di Palestina.
"Kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional, kami siap menyediakan pasukan," beber Prabowo.
Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Sekjen PBB António Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, hari Minggu (17/11).
Terkait rencana pengiriman pasukan ke Palestina, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengungkapkan pihaknya tidak mempermasalahkan rencana tersebut.
Alasannya, kata Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Indonesia sudah biasa mengirim pasukan penjaga perdamaian selama puluhan tahun.
"Selama puluhan tahun untuk mengirim pasukan penjaga keamanan. Jadi tentu tidak masalah bila dibutuhkan untuk di Gaza," katanya.
Kendati demikian, ia menekankan agar dilakukan kesepakatan atas penyelesaikan konflik Israel-Palestina dan tidak sampai membuat pasukan Indonesia berada di tengah-tengah konflik.
"Tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan untuk menghentikan konflik. Jangan sampai prajurit kita justru jadi target serangan dari pihak yang bertikai," tambah Dave Akbarshah Fikarno Laksono.
Pada bulan Juni 2024 silam, Komisi I DPR RI juga turut mendukung rencana Prabowo Subianto yang akan mengirim pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina, kendati Prabowo saat itu belum dilantik secara resmi sebagai Presiden RI.
"Komisi 1 DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina," ungkap Meutya Hafid, yang masih menjadi Ketua Komisi I DPR RI, seperti dikutip Indonesia Defense.
Menurut Meutya Hafid, DPR saat itu telah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza, Palestina.
"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya ‘two state solution’ atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," kata perempuan yang kini sudah menjadi Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sumber PilihanEditor: Abdul Fatah
