Jakarta, Arina.id - Pemerintah berambisi memutus rantai kemiskinan melalui Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang menawarkan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun program ini menuai pro kontra.
Lalu apakah ini solusi efektif atau justru menciptakan kesenjangan baru dalam sistem pendidikan? Padahal Program Sekolah Rakyat ini segera diluncurkan dalam waktu dekat. Program itu dirancang khusus untuk membantu siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, sekolah rakyat tidak menjawab persoalan pendidikan, justru akan menimbulkan masalah baru.
"Layanan pendidikan itu harus inklusif untuk semua, sekolah rakyat ini menjadikan sekolah eksklusif dan pengucilan atas anak-anak miskin," ujar Ubaid kepada Arina.id, Sabtu (15/3/2025).
Ubaid membayangkan Sekolah Rakyat akan semakin membelah antara si miskin dan si kaya, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial dan memperburuk kualitas pendidikan. "Sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat," kata Ubaid.
Anak-anak dari keluarga miskin akan terus terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan. "Ini dapat memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada dan sulit diatasi," jelasnya.
Ubaid juga mempertanyakan penamaan "sekolah rakyat untuk anak miskin" yang dapat menciptakan labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap siswa yang belajar. Anak-anak di sekolah rakyat, kata dia, akan dianggap sebagai siswa kelas dua atau tidak sebaik siswa di sekolah unggulan.
"Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta persepsi teman sebaya dan masyarakat terhadap mereka," ucap Ubaid menambahkan.
Stigmatisasi tersebut, Ubaid melanjutkan, akan memperkuat stereotip dan bias yang merugikan, dan semakin memarjinalkan kelompok anak miskin yang sudah rentan dan memperpetuasi siklus diskriminasi.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program gagasan Prabowo Subianto dengan penanggung jawab Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan dapat memutus mata rantai kemiskinan.
Sekolah Rakyat dirancang menyerupai sekolah asrama atau Boarding School. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juni atau Juli 2025 dengan target 100 Sekolah Rakyat. Tahap awal akan dimulai dengan jenjang pendidikan SMA berlokasi di Bekasi, Jawa Barat.
"Mudah-mudahan mulai tahun ini kami mulai di Bekasi. Nanti dekat sentra kami di sana. Dimulai dari tingkat SMA dulu," ujarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bahkan mengusulkan agar madrasah dan pesantren yang kondisinya kurang terawat atau terbengkalai dioptimalkan sebagai Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat Dikhawatirkan Lahirkan Diskriminasi
Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono, mengatakan program Sekolah Rakyat belum terlalu mendesak dilaksanakan karena melihat kenyataan bahwa masih banyak sekolah konvensional yang membutuhkan perhatian pemerintah. Mulai dari bangunan sekolah yang rusak hingga gaji para guru terutama guru honorer.
"Saya kira ini menjadi problematik berada di bawah Kementerian Sosial karena tupoksinya bukan mengurusi masalah pendidikan. Jadi ini dipertanyakan mengenai domain dari kebijakan itu," ujar Subarsono dilansir laman UGM.
Sekolah Rakyat memiliki sejarah di masa penjajahan Belanda. Dengan adanya program ini akan membentuk stigma negatif di kalangan masyarakat mengenai penamaannya. Selain itu, istilah Sekolah Rakyat dikhawatirkan melahirkan diskriminasi.
Sekolah Alam Gusdurian Tasikmalaya, Mendidik dari Pinggir Menaungi yang Tersingkir
Ingatan saya kembali ke teman-teman Jaringan Gusdurian Tasikmalaya yang mendirikan Sekolah Alam sebagai pendidikan inklusif yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.
Penggerak Gusdurian Tasikmalaya, Zainda Usmana Aulia mengatakan Sekolah Alam ini diperuntukkan bagi semua siswa yang tidak mendapatkan akses setara seperti kelompok Jemaat Ahmadiyah, siswa berkebutuhan khusus, siswa yang hamil di luar nikah.
Sejak didirikan pada tahun 2022, Sekolah Alam menerima siswa dari semua golongan tidak ada tembok besar bagi mereka yang ingin merasakan pendidikan. Sekolah ini menganut kurikulum adaptif hingga modul berbasis nilai utama Gus Dur.
Pada 2022 setelah advokasi panjang, Sekolah Alam mendapatkan legitimasi dan diresmikan pemerintah bahkan siswa sekolah binaan Gusdurian Tasikmalaya disetarakan ijazahnya dengan ijazah lulusan SMA.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
