Kontroversi Trump Hendak Ambil Alih Greenland Tuai Kritik dari Kanselir Jerman

Arina.id -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini kembali melempar kontroversi, terkait keinginannya agar AS dapat menguasai wilayah Greenland yang kini jadi bagian negara Denmark. Trump bahkan menyebutnya sebagai kebutuhan absolut.

"Untuk tujuan Keamanan Nasional dan Kebebasan di seantero dunia, Amerika Serikat memandang memiliki dan mengendalikan Greenland sebagai kebutuhan absolut," ucap Trump melalui Truth Social, dikutip dari Antaranews, Senin (23/12/2024).

Keinginan Trump tersebut sejatinya bukanlah hal baru. Pasalnya pada Agustus 2020, ketika wawancara bersama MSNBC, Miles Taylor seorang mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sempat mengatakan bahwa Trump pernah mempertimbangkan untuk menukar Puerto Rico (teritori AS di Karibia) dengan wilayah Greenland.

Niatan yang kini muncul kembali dari orang nomor 1 di AS tersebut sontak mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Tak terkecuali Kanselir Jerman, Olaf Scholz.

Olaf Scholz mengkritik rencana kontroversi Trump tersebut dapat mengancam landasan tatanan perdamaian.

"Perbatasan tidak boleh diubah dengan kekerasan. Prinsip ini berlaku dan menjadi landasan tatanan perdamaian kita," terang Scholz, lewat pernyataan resmi, pada Rabu (8/1/2025) kemarin.

"Perbatasan yang tidak dapat diganggu gugat berlaku di tiap negara," tegas Scholz. Ini berlaku di seluruh dunia. Scholz menambahkan bahwa prinsip tersebut merupakan bagian inti dari apa yang ia sebut sebagai "nilai-nilai Barat."

"Prinsip ini tidak boleh digoyahkan," imbuhnya.

Bagi Amerika Serikat, Greenland sejatinya merupakan wilayah yang sangat strategis. Pasalnya pulau besar tersebut merupakan jalur paling pendek yang bisa menghubungkan Eropa dengan Amerika Serikat, yakni melalui wilayah Arktik.

Menguasai Greenland tentu punya nilai yang sangat tinggi dari sisi militer. Itu merupakan pintu masuk bagi kapal-kapal angkatan laut, dan bahkan kapal selam nuklir Rusia. Greenland juga diperkirakan memiliki kandungan mineral berharga dengan jumlah banyak, yang tentu saja menambah nilai ekonomi.  

Greenland dikelola sebagai koloni Denmark hingga tahun 1953. Meski tetap menjadi bagian wilayah Denmark, Greenland mendapat otonomi luas mulai 2009. Mereka memungkinkan membentuk pemerintahan sendiri, bahkan membuat kebijakan domestik mandiri.