Jakarta, Arina.id - Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) mengungkap kekecewaannya terhadap hasil final Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP 30 yang diketok di Belém, Brasil, Sabtu, 22 November 2025. COP30 yang disebut-sebut sebagai COP of the Truth justru dianggap gagal menjawab tantangan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan dengan rencana dan aksi nyata.
Meski Indonesia merupakan negara dengan salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis sebagai anggota G20, namun Indonesia tidak menunjukkan peran diplomasi yang kuat, serta gagal mendorong komitmen ambisius untuk keluar dari energi fosil dan menghentikan deforestasi.
Country Director Greenpeace untuk Indonesia, Leonard Simanjuntak mengatakan delegasi Indonesia bahkan mengingkari amanat konstitusi. Karena dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa Indonesia harus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Krisis iklim yang saat ini terjadi juga mempengaruhi kondisi dunia.
"Namun di Belem, Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pemain utama, sayangnya memilih untuk menjadi penonton,” kata Leonard pada konferensi pers Refleksi dari COP30: Langkah Lanjut untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan, Selasa (25/11/2025) di Jakarta.
Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung menambahkan, Indonesia hanya mengekor dari belakang dan tidak menggunakan kesempatan untuk bisa lebih memimpin, mendukung penghentian penggunaan energi fosil dan menghentikan deforestasi.
"Saya tidak melihat peran signifikan diplomasi Indonesia. Indonesia hanya di sana karena negara kita menjadi pemilik hutan tropis terbesar ketiga, bukan karena kinerja atau pun diplomasinya," katanya.
Senada, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL Torry Kuswardono menyayangkan negara-negara G20 tidak menunjukan kepemimpinannya, terlebih Indonesia. "Indonesia dari dulu memang aneh. Tidak pernah mengambil kepemimpinan, namun menunggu saja dari belakang," katanya.
Menurutnya pernyataan-pernyataan delegasi dalam COP30 tidak sesuai kenyataan di lapangan. Minyak dan hutan yang dibahas dalam COP adalah milik masyarakat adat, namun pembahasannya sangat minim melibatkan masyarakat adat.
Dalam ajang tersebut, pemerintah Indonesia membuka paviliun yang sangat megah. Pemerintah Indonesia juga menawarkan solusi ekonomi hijau dalam paviliun. “Padahal di Papua dibuka dua juta hektare hutan. Saya sedih sekali. Ada rasa marah sekali,” katanya.
Direktur Sosio-Bioeconomy CELIOS, Fiorentina Refani menilai bahwa posisi Indonesia dalam COP30 justru bertolak belakang dengan urgensi krisis iklim yang menuntut untuk segera beranjak dari ketergantungan terhadap energi fosil.
"Penetapan Indonesia sebagai Fossil of the Day karena membawa delegasi dan pelobi fosil terbanyak menjadi tamparan dan bukti bahwa komitmen Indonesia terhadap transisi energi masih jauh dari memadai," ujarnya.
Dalam COP30, kata Fiorentina, Indonesia justru menjadikan COP30 sebagai arena untuk berjualan karbon melalui sesi seller meet buyer setiap hari dan target transaksi hingga Rp16 triliun.
Fio menilai dorongan agresif ini berpotensi jadi beban fiskal karena mengharuskan sistem monitoring, pelaporan, dan verifikasi yang mahal. Selain itu juga hingga kini belum ada perlindungan hak tenurial masyarakat adat.
"Tanpa pengesahan RUU Masyarakat Adat yang melindungi hak teritorial mereka, carbon market hanya akan mengeksploitasi wilayah adat yang menjadi penyangga utama penyerap karbon."
Climate Change and Energy Lead WWF Ari Mochamad, mengatakan dari tahun ke tahun perkembangan pembahasan COP sangat lambat. Ini bisa terjadi salah satunya karena perubahan kebijakan pemimpin suatu negara. Oleh karenanya kelompok masyarakat sipil bisa memberikan kontribusi dalam mendorong kesepakatan global.
"Mungkin ke depan bikin konferensi masyarakat sipil selama dua minggu, suaranya didorong ke nasional,” ujarnya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
