Arina.id. Ratusan pasien asal Gaza, Palestina, melintasi perlintasan Rafah menuju Mesir pasca perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diterapkan mulai 19 Januari 2025. Sementara PBB merespons dengan tegas terkait sikap keras kepala Israel yang tetap menduduki Tepi Barat.
Menurut pemberitaan AP News, Selasa, 25 Februari 2025, sekitar hampir 600.000 warga Palestina mulai kembali ke Gaza utara. Angka ini berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa memperkirakan setidaknbya dibutuhkan biaya sekitar 53 Miliar dolar AS dalam rangka membangun kembali Gaza setelah hancur akibat pengeboman Israel dan serangan yang dilancarkan terhadap Hamas.
"Saya tidak bisa datang ke sini karena saya takut. Saya memiliki gambaran tentang rumah saya dalam pikiran saya - keindahan dan kehangatannya ... Saya takut menghadapi kenyataan ini," ujar Asmaa Dwaima, seorang dokter gigi berusia 25 tahun.
"Mereka tidak hanya menghancurkan batu, mereka juga menghancurkan kami dan identitas kami," lanjutnya.
Asmaa Dwaima bersama keluarga sudah kembali ke Kota Gaza. Nanum, rumahnya di daerah Tel al-Hawa telah hancur. Mereka kini menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggal.
Rumah Asmaa Dwaima yang sebelumnya berdiri megah empat lantai sekarang tinggal puing-puing dan sudah rata dengan tanah.
Sementara berdasarkan laporan pusat pers Mesir sebagaimana mengutip Antaranews, 878 pasien asal Gaza dan 2.400 orang pendamping sudah memasuki Mesir melalui perlintasan Rafah usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang diterapkan sejak 19 Januari 2025.
Selain itu, sejumlah 8.000 truk pengangkut 150.000 ton pasokan bantuan dan lebih dari 20.000 tenda masuk ke Gaza melalui perlintasan Rafah sisi Mesir.
Respons PBB tentang Situasi di Tepi Barat
Di lain sisi, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, menyatakan prihatin atas meningkatnya kekerasan, serangan, dan operasi besar-besaran yang dilakukan Israel di Tepi Barat.
PBB juga menolak keras niat Israel untuk tetap berada di sejumlah daerah di Tepi Barat sebelah utara yang sudah diduduki untuk jangka waktu yang cukup lama.
Tak hanya itu, PBB juga dilaporkan menentang terhadap upaya penolakan yang dilakukan Israel setelah rakyat Palestina kembali ke rumah masing-masing.
Sekjen PBB Antonio Guterres turut menyerukan agar Israel mematuhi kewajiban sesuai hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Sumber PilihanEditor: Abdul Fatah
