Arina.id — Rencana rekonstruksi Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi hambatan sebelum pekerjaan pembangunan dimulai. Israel belum mengizinkan kontraktor Arkel International membangun pos militer yang akan digunakan pasukan stabilisasi internasional di wilayah Palestina tersebut.
Dua bulan setelah kontrak konstruksi diterbitkan pada awal Agustus 2026, kontraktor dan truk pengangkut material masih belum diizinkan memasuki Gaza. Informasi itu disampaikan seseorang yang mengetahui langsung persoalan tersebut.
“Israel tidak akan membuka perbatasan,” kata sumber rahasia yang dikutip Guardian.
Juru bicara Dewan Perdamaian, Angkatan Pertahanan Israel, dan pemerintah Israel menolak berkomentar mengenai persoalan itu.
Terhambatnya proyek tersebut berpotensi memengaruhi program Dewan Perdamaian lainnya. Pembangunan pos militer dirancang sebagai salah satu langkah awal untuk mendukung pengerahan pasukan internasional yang bertugas menjaga stabilitas dan memungkinkan pelaksanaan rekonstruksi.
Menurut sumber yang mengetahui proyek tersebut, tanpa kehadiran pasukan stabilisasi internasional atau International Stabilization Force (ISF), pekerjaan pembangunan infrastruktur tidak dapat dimulai.
"Anda tidak bisa masuk tanpa (pasukan stabilisasi internasional (ISF)). Anda tidak bisa membangun kembali,” kata sumber itu.
Ia menjelaskan, tanpa ISF, pengiriman peralatan konstruksi, pemasangan utilitas, dan pembangunan fasilitas pendukung kehidupan dasar tidak dapat dilakukan.
Kontrak Pertama Belum Berjalan
Pada awal Agustus 2026, Dewan Perdamaian menerbitkan kontrak konstruksi pertamanya untuk Gaza kepada Arkel International, perusahaan yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat.
Proyek tersebut mencakup pembangunan pos sementara untuk mendukung operasi misi internasional. Fasilitas itu direncanakan berdiri di area berukuran sekitar 100 meter kali 100 meter, di lokasi yang sebelumnya menjadi bagian dari Gaza Humanitarian Foundation (GHF).
GHF merupakan organisasi penyalur bantuan yang didukung Amerika Serikat dan beroperasi di Gaza pada Mei hingga Oktober 2025. Organisasi tersebut menggunakan kontraktor swasta dalam pelaksanaan operasinya sebelum akhirnya berhenti beroperasi.
Pos yang direncanakan Arkel akan menjadi tempat penempatan bergilir jangka pendek bagi sekitar 150 personel bersenjata. Mereka berasal dari komponen pasukan yang lebih besar, dengan total 500 personel yang telah dikirim dari Maroko dan Kosovo.
Namun, tanpa izin masuk bagi kontraktor dan material, pembangunan fasilitas tersebut belum dapat dimulai.
Sumber yang sama mengatakan Dewan Perdamaian memperkirakan pemerintah Israel akan mengizinkan proyek itu berjalan setelah pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.
Serangan Masih Berlanjut
Di tengah rencana rekonstruksi, situasi keamanan di Gaza masih menjadi persoalan. Menurut otoritas kesehatan Gaza, serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober 2025 telah menewaskan sekitar 1.400 orang.
Angka tersebut merujuk pada data yang disampaikan otoritas kesehatan Gaza. Perkembangan terbaru mengenai jumlah korban dan kondisi keamanan perlu diperiksa berdasarkan pembaruan resmi sebelum publikasi.
Terhambatnya proyek pos militer Arkel International menambah tantangan bagi pelaksanaan agenda Dewan Perdamaian. Tanpa izin akses dan dimulainya pembangunan fasilitas pendukung pasukan internasional, sejumlah tahapan yang dirancang untuk menopang rekonstruksi Gaza berpotensi ikut tertunda.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
