Jakarta, Arina.id — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan para petugas haji Indonesia akan mulai menjalani pelatihan intensif dengan pendekatan ala militer sebagai upaya memperkuat disiplin, kekompakan tim, dan komitmen pelayanan jemaah.
Hal itu disampaikan Dahnil dalam penutupan Training of Trainer (ToT) PPIH Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Kamis (8/1/2026).
Dahnil menjelaskan, mulai 10 Januari 2026 para petugas haji akan memasuki masa karantina atau masuk barak. Pelatihan difokuskan di Asrama Haji Jakarta, dengan sebagian kegiatan juga dilaksanakan di Halim Perdanakusuma.
Para petugas akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih tiga minggu sebagai persiapan diklat petugas haji. Dahnil menjelaskan, durasi pelatihan tahun ini diperpanjang sebagai respons atas berbagai kritik publik dan jemaah terkait komitmen pelayanan petugas haji.
Pemerintah ingin memastikan orientasi utama seluruh petugas adalah pelayanan jemaah, bukan sekadar kesempatan menunaikan ibadah haji. "Bukan nebeng naik haji. Kami ingin meluruskan niat semuanya. Memang ada petugas yang belum pernah naik haji, tapi kami pastikan niat utamanya adalah pelayanan terhadap jamaah," ujarnya.
Selain itu, pelatihan juga difokuskan pada penguatan integritas, kedisiplinan, dan kekompakan tim, mengingat pelayanan haji di Madinah dan Makkah merupakan kerja tim.
Dahnil mengakui, evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya menunjukkan adanya persoalan dalam kerja tim, tingkat disiplin, dan koordinasi. "Kerja timnya bermasalah, kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya bermasalah. Itu yang ingin kami perbaiki," katanya.
Dahnil menyebut instansi yang memiliki kapasitas kuat dalam membangun kerja tim adalah militer. Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah mengadaptasi nilai-nilai kedisiplinan dan kerja tim dari militer dalam pelatihan petugas haji.
"Kalau ada yang menyebut ini militerisme, iya. Kami ingin mengadaptasi nilai-nilai kedisiplinan dan kerja tim yang kuat dari militer," katanya.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui berbagai simulasi, termasuk simulasi di Masya’ir dan Tanah Haram, serta pelatihan kedisiplinan seperti Peraturan Baris Berbaris (PBB) sebagai dasar pembentukan ketertiban.
Selain itu, petugas juga akan menjalani uji fisik karena sekitar 90 persen tugas petugas haji merupakan kerja fisik. "Saya sering menyebut ini kerjanya 25 jam," ujarnya.
Terkait persiapan mengikuti pelatihan, Dahnil menekankan pentingnya kesiapan fisik dan waktu. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi calon petugas yang tidak siap mengikuti pelatihan dengan durasi panjang. "Kalau alasannya kerja dan segala macam, ya enggak usah jadi petugas haji. Kirim orang yang siap," ujarnya.
Ia menambahkan, termasuk kepada tenaga kesehatan dan pihak lain yang memprotes lamanya pelatihan, pemerintah tidak akan memberikan kelonggaran. "Kalau tidak siap, enggak usah ikut. Yang mau jadi petugas haji itu ngantri jutaan orang," katanya.
Dahnil mengatakan pelatihan juga difokuskan pada penguatan integritas, kedisiplinan, dan kekompakan tim, mengingat pelayanan haji di Madinah dan Makkah merupakan kerja tim.
Ia mengakui, evaluasi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya menunjukkan adanya persoalan dalam kerja tim, tingkat disiplin, dan koordinasi. "Kerja timnya bermasalah, kedisiplinannya bermasalah, koordinasinya bermasalah. Itu yang ingin kami perbaiki," ujarnya.
Dahnil juga menyampaikan rencana pemberian reward bagi petugas haji berprestasi. Petugas yang dinilai memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan jemaah akan diprioritaskan untuk kembali bertugas pada tahun berikutnya.
"Kami akan memberikan reward yang berprestasi nanti dirjen akan menilai, kami akan memberikan kesempatan untuk bisa menjadi petugas tahun berikutnya. Termasuk MCH, kalau MCH-nya bagus, kerja-kerjanya bagus," ujar Dahnil.
Editor: Muhammad Taufiq


