Arina.id - Iran memperingatkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Teheran akan membuka lagi program pengayaan uranium hingga 90 persen jika AS dan Israel kembali menyerang wilayahnya. Hal ini disampaikan Juru Bicara Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei.
“Kami akan meninjaunya di parlemen,” dalam sebuah unggahan melalui platform media sosial X, Selasa 12 Mei 2026. Pernyataan tersebut untuk merepons meningkatnya ketegangan regional sejak dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan dari Teheran terhadap Israel.
Perang selama sebulan lebih itu juga berdampak pada perekonomian dunia, terutama ketika Selat Hormuz diblokade oleh kedua belah pihak. Kemudian gencatan senjata dilakukan yang mulai berlaku pada tanggal 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan permanen.
Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan. Pada hari Minggu, Iran mengirimkan tanggapannya kepada Pakistan atas usulan AS untuk mengakhiri perang, tetapi Trump menolaknya dengan menyebut usulan "sama sekali tidak dapat diterima.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi mengatakan bahwa, mengakhiri perang, mencabut blokade, dan menghapus sanksi adalah "persyaratan minimum" untuk setiap kesepakatan perdamaian yang serius. Ia menuduh Amerika Serikat sengaja memilih melakukan tekanan daripada diplomasi.
Dalam sebuah unggahan di X, Gharibabadi kemudian menyebut "perdamaian sejati" tidak dapat dibangun melalui "penghinaan, ancaman, dan konsesi paksa."
“Ketika sebuah pihak yang terlibat langsung dalam perang, blokade, sanksi, dan ancaman kekerasan menolak menolak Iran hanya karena itu bukan dokumen penyerahan diri, menjadi jelas bahwa isu pada akhirnya bukanlah perdamaian, tetapi memaksakan keinginan politik melalui tekanan dan ancaman,” tulisnya.
Gharibabadi mengatakan Iran telah menekankan “prinsip-prinsip yang jelas,” termasuk pengakhiran perang secara permanen, pencegahan terulangnya perang, kompensasi, pencabutan blokade dan sanksi ilegal, serta penghormatan terhadap hak-hak Iran.
“Ini bukanlah tuntutan maksimalis; ini adalah persyaratan minimum untuk setiap pengaturan serius dan berkelanjutan yang sesuai dengan Piagam PBB untuk mengakhiri krisis yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang melanggar hukum,” tambahnya.
Wakil menteri luar negeri itu juga mengkritik apa yang ia sebut sebagai kebijakan Barat yang kontradiktif. “Anda tidak bisa berbicara tentang gencatan senjata sambil melanjutkan blokade, berbicara tentang diplomasi sambil memperketat sanksi,” ujarnya.
“Atau, mengklaim mendukung stabilitas regional sementara secara politik dan militer mendukung rezim yang merupakan sumber agresi dan ketidakstabilan,” tulisnya.
“Pendekatan seperti itu bukanlah negosiasi; itu adalah kelanjutan dari kebijakan koersif (paksaan) melalui bahasa diplomasi,” tambahnya.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
