Jakarta, Arina.id – Hampir 8,3 juta pengungsi dan orang yang terpaksa mengungsi lainnya terancam kehilangan bantuan penting dari UNHCR, badan PBB yang menangani urusan pengungsi. UNHCR memperingatkan pada Selasa bahwa layanan perlindungan bagi mereka mulai tergerus akibat pemangkasan pendanaan yang parah.
“Kemampuan UNHCR untuk melindungi dan membantu pengungsi, pengungsi internal (IDP), serta orang tanpa kewarganegaraan terus tergerus akibat kekurangan pendanaan yang berkepanjangan dan semakin memburuk,” kata UNHCR dalam sebuah laporan yang memaparkan dampak pemangkasan anggaran terhadap masyarakat dikutip dari laman channelstv.com, Selasa (29/9/2026).
UNHCR menyebutkan, dana yang tersedia turun dari 5,2 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 3,9 miliar dolar AS pada 2025. Sementara itu, jumlah orang yang berada dalam mandat perlindungan UNHCR masih berada pada tingkat yang secara historis sangat tinggi.
UNHCR mengatakan membutuhkan dana sebesar 8,5 miliar dolar AS tahun ini untuk melindungi para pengungsi. Namun, hingga akhir Juli, badan tersebut baru menerima 32 persen atau sekitar 2,7 miliar dolar AS dari kebutuhan tersebut.
Kondisi itu membuat hampir 8,3 juta orang yang terpaksa mengungsi “berisiko kehilangan akses terhadap bantuan UNHCR”.
“Pemangkasan dana yang terus berlanjut dan parah mendorong struktur dukungan serta perlindungan bagi pengungsi menuju titik kritis di berbagai wilayah utama yang mengalami pengungsian di dunia,” kata UNHCR.
Layanan Perlindungan Terancam
UNHCR mengatakan telah melakukan reformasi dan menetapkan skala prioritas untuk mempertahankan program-program yang paling penting. Namun, besarnya kekurangan dana dan berlangsungnya kondisi tersebut membuat sejumlah program prioritas utama kini ikut terdampak.
“Kapasitas perlindungan tidak dapat terus dikurangi tanpa batas karena pada akhirnya sistem akan runtuh,” kata Kepala Hubungan Eksternal UNHCR Dominique Hyde.
“Di bawah ambang batas tertentu, layanan tidak sekadar menjangkau lebih sedikit orang. Layanan tersebut dapat berhenti berfungsi sama sekali dan membuat orang-orang yang paling berisiko kehilangan perlindungan yang mereka butuhkan,” ujarnya.
UNHCR menyebutkan, di Chad sebanyak 319.000 pengungsi menghadapi keterlambatan proses registrasi. Kondisi tersebut membuat mereka tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengakses berbagai layanan. Sekitar 233.000 anak juga berisiko kehilangan layanan perlindungan anak.
Di Ethiopia, cakupan layanan perlindungan anak di sejumlah wilayah menurun hingga 85 persen.
Sementara di Sudan, puluhan ribu penyintas kekerasan seksual dan anak-anak yang menghadapi risiko serius terancam kehilangan akses terhadap layanan perlindungan penting.
“Ketika proses registrasi terhenti atau layanan perlindungan anak menghilang, risiko yang membuat mereka meninggalkan tempat asal—kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan—kembali muncul di tempat pengungsian,” kata Hyde.
Seperempat Tenaga Kerja Dipangkas
Menurut UNHCR, sebanyak 117,8 juta orang di seluruh dunia terpaksa meninggalkan rumah mereka pada akhir 2025. Jumlah tersebut turun dari rekor 123,2 juta orang pada 2024.
Dari total tersebut, sebanyak 35,6 juta orang merupakan pengungsi yang berada di bawah mandat UNHCR. Sekitar dua pertiganya berasal dari Venezuela, Ukraina, Suriah, Afghanistan, dan Sudan.
UNHCR memangkas hampir 5.000 posisi pekerjaan pada 2025 atau lebih dari seperempat total tenaga kerjanya. Amerika Serikat yang selama ini menjadi donor terbesar dunia juga memangkas bantuan luar negeri secara signifikan, sementara sejumlah donor utama lainnya memperketat anggaran bantuan mereka.
Badan yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut mengatakan pemangkasan dana turut menghambat upayanya membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.
Di Irak, hingga 350.000 pengungsi dan pencari suaka berisiko kehilangan akses terhadap program yang mendukung kemandirian ekonomi, menurut UNHCR.
Bantuan juga semakin berkurang bagi masyarakat yang kembali ke negara asalnya, baik secara sukarela maupun karena tekanan.
Di Suriah, sebanyak 162.500 pengungsi internal yang rentan dan pengungsi yang telah kembali ke daerah asal tidak akan menerima bantuan keuangan awal apabila pendanaan tidak segera tersedia.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan mereka untuk membangun kembali kehidupan setelah kembali ke daerah asal.
Sumber PilihanEditor: Kendi Setiawan
