Tahun Penuh Gulma dan Wajah Kekuasaan di Balik Kerusakan Hutan

Ada sebuah novel bertema ekologis yang amat menarik. Novel itu dari India, ditulis oleh Siddhartha Sarma. Membaca kisah di dalamnya bisa membuat pembaca memahami arti penting alam dan cara-cara kotor yang dilakukan berbagai pihak untuk merusaknya. Bacaan yang terasa tepat untuk ditatap saat isu lingkungan di Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat.

Novel itu berjudul Tahun Penuh Gulma, diterbitkan ulang oleh Margin Kiri tahun 2020. Buku ini menceritakan kisah Korok, seorang remaja dari suku Gondi di Odisha, India, yang hidup sederhana sebagai tukang kebun. Kehidupan Korok berubah ketika ia bertemu Anchita, putri seorang pejabat yang baru pindah ke desa.

Pertemuan mereka membuka jalan bagi sebuah konflik besar: rencana pemerintah dan perusahaan tambang untuk mengeksploitasi bukit sakral yang selama ini menjadi pusat spiritual dan identitas budaya masyarakat Gondi. Dari titik ini cerita berkembang, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman bagi kelestarian alam dan keberlangsungan hidup komunitas adat.

Penulis menggambarkan dengan detail bagaimana aparat negara dan perusahaan bersekutu dalam proyek penambangan. Bukit yang dianggap suci oleh masyarakat adat dipandang hanya sebagai sumber keuntungan ekonomi. Aparat keamanan dikerahkan untuk menekan warga yang menolak, memperlihatkan wajah kekuasaan yang represif. Dalam narasi ini, jelas terlihat bahwa kerusakan hutan bukan semata akibat ulah rakyat kecil, melainkan hasil keputusan politik dan ekonomi yang lahir dari meja penguasa. Novel ini menyingkap kontradiksi: negara yang mengaku melindungi lingkungan, tetapi justru memberi izin eksploitasi yang merusak.

Kerusakan hutan dalam novel tidak hanya digambarkan sebagai hilangnya pepohonan, tetapi juga sebagai runtuhnya ekosistem sosial dan budaya. Flora dan fauna endemik terancam punah, siklus air terganggu, dan masyarakat adat kehilangan sumber pangan, obat, serta identitas spiritual. Bukit sakral yang hendak ditambang bukan sekadar tanah, melainkan simbol kosmologi dan sejarah panjang suku Gondi. Ketika hutan hilang, maka akan turut musnah pula memori kolektif dan hubungan emosional masyarakat dengan alam. Sarma menekankan bahwa perusakan lingkungan selalu berimbas pada manusia, terutama mereka yang paling bergantung pada hutan untuk hidup.

Novel ini juga mengangkat perlawanan dari sudut pandang generasi muda. Korok dan Anchita menjadi simbol harapan, meski mereka hanya remaja dengan banyak keterbatasan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kesadaran ekologis bisa lahir dari bawah dengan tetap membutuhkan dukungan kebijakan dari atas. Tanpa perubahan regulasi dan keberanian penguasa untuk berpihak pada rakyat, perjuangan masyarakat adat akan selalu berhadapan dengan tembok besar kekuasaan. 

Sarma seolah ingin menegaskan bahwa pendidikan ekologis dan kesadaran lingkungan tidak cukup jika hanya ditanamkan pada rakyat kecil; justru elite politik dan ekonomi harus terlebih dahulu bertanggung jawab. Pada akhirnya, Tahun Penuh Gulma menjadi sebuah karya yang menyimpan kritik tajam terhadap wajah kekuasaan. Wajah yang sering kali menjadi dalang kerusakan hutan. 

Presiden dan kebijakan 
Belum lama ini, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menanggapi bencana alam di Sumatra dengan mendorong sekolah memasukkan materi pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum. Tujuannya agar anak-anak sejak dini memiliki kesadaran ekologis dan mampu mencegah kerusakan hutan maupun sungai. Ide ini patut diapresiasi, tetapi presiden juga perlu jujur melihat kondisi nyata negeri ini.

Generasi muda kini lebih mengenal air dari botol plastik, kran, atau truk tangki, bukan dari tanah dan akar pohon. Rumah dan sekolah yang serba beton membuat mereka kehilangan kedekatan dengan alam. Akibat pembangunan, pohon-pohon ditebang dan anak-anak kehilangan memori kolektif tentang lingkungan.

Pertanyaannya, bagaimana guru bisa mengajarkan cinta lingkungan jika kebijakan pemerintah justru merusak alam? Bagaimana anak-anak bisa membangun ikatan emosional dengan hutan dan sungai yang sudah hilang akibat sawit dan tambang?

Data Kompas (12/12/2025) menunjukkan hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menyusut 1,2 juta hektar antara 1990–2024, setara 139 lapangan sepak bola hilang setiap hari. Lahan tersebut berubah fungsi menjadi perkebunan, tambang, kawasan industri, hingga pertanian. Dampaknya besar: flora-fauna punah, siklus air terganggu, masyarakat adat kehilangan sumber pangan dan identitas, pesisir makin rentan abrasi, dan stok ikan berkurang.

Situasi ini jelas menghambat tumbuhnya kesadaran ekologis anak-anak. Tanpa pengalaman langsung berinteraksi dengan alam, pelajaran di sekolah hanya menjadi hafalan kosong.

Karena itu, solusi tidak bisa sekadar menuntut rakyat lewat pendekatan bottom-up. Kebijakan dari atas harus dibenahi terlebih dahulu. Jika regulasi, pengawasan, dan transparansi tidak diperbaiki, ajakan menjaga alam akan kontradiktif dengan perilaku elite yang justru merusak lingkungan.

Contoh lain terlihat pada kasus keracunan program makan bergizi gratis. Pemerintah cenderung menyalahkan petani, padahal masalah pangan lebih kompleks: rantai pasok, penyimpanan, sanitasi, hingga kontaminasi silang. WHO pun menekankan bahwa penyakit bawaan makanan lebih sering dipicu oleh buruknya kebersihan.

Dengan demikian, sebelum menggagas kurikulum ekologis untuk sekolah, presiden perlu memastikan fondasi kebijakan lingkungan kuat. Jika tidak, program sekolah hanya menjadi slogan. Seperti yang dipaparkan dalam novel Tahun Penuh Gulma, kerusakan lingkungan sering  terjadi bukan dari rakyat, tetapi ambisi para penguasa yang berorientasi hanya pada keuntungan.