Kita terbiasa mendapat kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa sejarah dan kisah. Tuntutan agar disajikan penjelasan sejarah mungkin terlalu berat saat birokrasi sedang sibuk dengan agenda-agenda besar. Kebijakan mendingan dipatuhi demi capaian-capaian dan penciptaan kesan-kesan. Konon, penjelasan dalam kebijakan condong mengesahkan selera penguasa ketimbang membentuk arus kesejarahan dan pembentukan masa depan.
Pada saat publik tak mendapat suguhan sejarah, permintaan agar kebijakan-kebijakan pemerintah mengikutkan kisah pun susah terpenuhi. Kita mengerti bila kebijakan berpijak undang-undang atau peraturan tak memerlukan kisah. Dokumen resmi menghindar dari penggunaan bahasa-bahasa mengandung imajinasi. Kebijakan tertulis bila diamati redaksi kebahasaan bakal sulit membentuk teks naratfif dan penciptaan kisah-kisah.
Kita pelesiran dulu ke masa lalu. Di hadapan, buku terbuka berjudul Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 (1992) garapan Anthony Reid. Penjelasan untuk mengerti ratusan tahun silam:
“Pakain yang dijahit lengan dan kakinya tampaknya baru belakangan saja masuk ke Asia Tenggara. Ketika orang Portugis tiba, jubah hanya dipakai oleh kaum muslimin atau kalangan yang berhubungan erat dengan mereka atau segala sesuatu yang dipakai langka di sana-sini oleh mereka yang sanggup membelinya. Dua penyebabnya boleh jadi adalah lunaknya cuaca dan kurang tersebarnya keahlian jahit-menjahit. Namun, penerimaan atas jubah juga diperlambat oleh bertahannya pandangan bahwa tubuh itu sendiri adalah sesuatu yang indah. Jauh sebelum munculnya pakaian jahitan atau pakaian buatan mesin, orang-orang Jawa, Bali, dan Thai membiarkan sebanyak mungki bagian atas tubuhnya telanjang dalam acara-acara resmi sambil melapisi kulitnya dengan harum-haruman dan kosmetik pewarna.”
Sekian abad silam, terjadi “persaingan” ungkapan identitas melalui tubuh dan pakaian di Nusantara. Perdagangan global berdampak dengan kedatangan benda-benda dari pelbagai negeri. Nusantara mengalami beragam perubahan dalam mendefinisikan ulang tubuh dan bersikap atas kain atau pakaian. Penolakan dan penerimaan mendasarkan adat, iman, modernitas, dan politik. Kita sedang mendapat contoh mengenai jubah, belum sarung, baju, tutup kepala, alas kaki, dan lain-lain. Reid mengingatkan bahwa pakaian “menutupi” tubuh turut mengibah peradaban tapi tak dijamin terwujud secara cepat. Penolakan atau perlawanan kadang menimbulkan sikap-sikap bertentangan lestari melewati abad-abad.
Perubahan-perubahan terjadi di Nusantara tapi tak merata. Kain dan pakaian mulai mengandung pemaknaan sosial-kultural, mengejawantahkan identitas, dan selebrasi iman. Lakon besar kolonialisme memberi hak peniruan atau perlawanan. Keinginan menjadi modern memerlukan keberanian “meniru” meski mustahil setara kaum Eropa selaku “teladan” modernitas. Kesanggupan menebalkan iman memungkinkan gagasan pakaian berdasarkan kuasa Tuhan. Di panggilan kultural, orang-orang menerima gagasan pakaian secara terbatas atas nama adat.
Di buku berjudul Kebudayaan Jawa (1984) garapan Koentjaraningrat, kita mendapat penjelasan mengenai pelestarian dan perubahan. Jawa tak lagi sama dengan sekiab abad silam. Pada abad XIX dan XX, Jawa tampak baru tapi tetap memiliki ikatan kesilaman dengan ketentuan ketat dan “kepatuhan” atas warisan leluhur.
Kita menemukan alur berbeda dalam pemaknaan pakaian oleh petani, priyayi, ulama, dan lain-lain. Pakaian menjadi identitas. Ketentuan-ketentuan mengenakan pakaian memiiki dasar-dasar pembedaan kelas sosial, hierarki kekuasaan, atau jenjang pengalaman keberagamaan. Koentjaraningrat mencatat perubahan besar terselenggara di kalangan elite berlatar kota. Pakaian dalam sengketa makna saat zaman menuntut penampilan dan pemberian pesan-pesan. Situasi makin rumit bila mengamati pakaian dalam arus islamisasi dan pembaratan atau pengukuhan feodalisme.
Birokrasi (modern) dan kemunculan jenis-jenis pekerjaan baru turut berpengaruh dalam penerimaan gagasan pakaian. Di Jawa, gejolak itu menghebat sejak awal abad XX. Koentjaraningar mengingatkan orang-orang Jawa bekerja di birokrasi atau berpredikat sebagai pegawai negeri menjadi referensi sekian perubahan. Pakaian melekat di tubuh disebut seragam (dinas). Sejak masa kolonial sampai Orde Baru, pakaian atau seragam di kalangan pegawai negeri memberi pesona kekuasaan. Pakaian itu menentukan kehormatan dan kesuksesan.
Kita mengikuti keterangan diberikan Marcel Danesi dalam buku berjudul Pesan, Tanda, dan Makna (2010). Penjelasan memiliki kaitan dengan situasi mutakhir di Jawa Tengah. Pemerintah membuat kebijakan bagi para pegawai pria mengenakan sarung (batik). Peraturan itu mencakup pakaian (atas-bawah), tutup kepala, dan alas kaki.
Kita membaca keterangan Marcel Danesi: “Sebab pakaian dikenakan di tubuh dan tubuh merupakan tanda dari diri, pakaian dapat didefinisikan sebagai tanda yang memperluas makna dasar tubuh dalam konteks budaya. Pakaian dan tubuh yang ditutupi olehya disusupi oleh signifikansi moral, sosial, dan estetis.” Kita bisa membawa keterangan itu saat ikut menanggapi kepatuhan dan keluhan mengenai peraturan setiap Jumat. Para pegawai pemerintah diminta mengenakan bawahan bagi pria berupa sarung (batik). Pihak pemerintah mengungkapkan itu identitas (khas). Argumentasi lanjutan agar dagangan kain atau pakaian paraq pedagang laku membuktikan keberpihakan dalam nalar ekomoni lokal.
Kita simak keterangan resmi dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah, Nomor B/800.1.12.5/83/2025, 31 Oktober 2025. Deretan kata mengenai PDH (pakaian dinas harian) bagi ASN di Jawa Tengah: “Ketentuan khusus untuk penggunaan PDH Jawa tengah bagi ASN pria dengan alternatif berupa kemeja kerah berdiri atau kemeja kerah shanghai lengan panjang dan/atau pendek warna putih dengan bawah sarung batik; atas batik/lurik/tenun lengan panjang dan/atau pendek dengan bawah sarung batik; pegawai pria dapat menggunakan peci dan alas kaki berupa sandal selop/sandal.”
Kita berimajinasi tentang pergelaran pakaian atas nama birokrasi. Pakaian itu dicap identitas (lokal) meski kita bisa membantah, sedikit demi sedikit. Kerja dalam birokrasi direpotkan oleh penggunaan pakaian setiap hari. Konon, pakaian diinginkan menjadikan semangat dalam bekerja.
Masalah sarung (batik) dalam lakon birokrasi di Jawa Tengah cuma diberi penjelasan pendek. Di lembaran resmi, kita mustahil menemukan sejarah atau kisah. Pihak pemerintah mungkin menganggap itu tak penting. Sejarah atau kisah justru bikin bertele-tele. Kita bukan pegawai diharuskan taat aturan. Kita bingung saja bila setiap Jumat melihat para pegawai dengan penampilan “istimewa” demi memenuhi logika gubernur dan penjelasan tak utuh.
Kita menduga kebijakan itu bisa menular ke tempat-tempat lain. Para gubernur di Jawa, Sumatra, Kalimantan, atau Sulawesi bisa berpikiran mengenai birokrasi dan pakaian agar dianggap membuat kebijakan “penting” Kita justru dibingungkan dampak dan pemaknaan pakaian dalam kerja. Keributan mengenai sarung (batik) bakal bertambah dengan pakain-pakaian di seantero Indonesia. Kebijakan “aneh” tetap tak mengalirkan sejarah dan menghimpun kisah. Begitu.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
