Rekor Fadli Zon, Perkataan, dan Sumber-sumber Bacaan

Berita cukup mengejutkan bertema rekor. Fadli Zon dianggap berhak mendapat rekor. Sekian hari setelah dilantik menjadi Menteri Kebudayaan, ia mendapat tepuk tangan dan pujian. Rekor diberikan gara-gara ia dianggap Menteri Kebudayaan pertama di Indonesia. Predikat menteri menjadikan Fadli Zon mengawali hari-hari bekerja dengan “beban” rekor. Berita pemberian penghargaan (rekor) oleh MURI (Jaya Suprana) itu bukan lelucon saat Indonesia sedang salah tingkah memuliakan kebudayaan.

Kita lupakan rekor dulu untuk mengerti gagasan-gagasan kebudayaan bakal diwujudkan Fadli Zon. Sekian gagasan mungkin bertahan sebagai omongan atau kata-kata dalam dokumen jika mustahil dan rumit diwujudkan. Fadli Zon bukan tokoh “mendadak” dihadirkan dalam kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran. Ia sudah sering menjadi berita dalam beragam peristiwa kebudayaan.

Kejutan tanpa perlu mendapat rekor kita ketahui di Kompas, 13 November 2024. Di situ, kita membaca hasil wawancara tim Kompas dan Fadli Zon. Kepribadian dan kehormatan tokoh terbukti dalam pilihan tempat wawancara: “perpustakaan pribadi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta.” Wawancara diadakan Minggu, 3 November 2024. Wawancara penting saat awal ia menjadi Menteri Kebudayaan, sebelum menerima penghargaan-rekor, 4 November 2024.

"Kita ini adikuasa di bidang kebudayaan," kata Fadli Zon. Kalimat tak sembarangan. Ia pasti sudah memikirkan persoalan kebudayaan dalam waktu lama untuk menghasilkan kalimat penting. Kita simak kalimat lanjutan: "Seharusnya Indonesia menjadi ibu kota kebudayaan dunia.” Kita membaca kata-kata itu saat diucapkan di ruang perpustakaan. Di situ, ada beragam koleksi buku, naskah kuno, keris, uang kuno, dan piringan hitam. Kalimat terucap sesuai tempat. Ikhtiar mencari dan mengoleksi itu mengesankan Fadli Zon terus menekuni kebudayaan Indonesia dan dunia.

Kita menduga ia mengoleksi buku lawas berjudul Ki Hadjar Dewantara: Kebudayaan (1977). Buku memuat tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara, sejak masa kolonial sampai masa kemerdekaan. Ia memang tak mendapat penghargaan rekor sebagai penulis paling rajin menghasilkan artikel bertema kebudayaan atau menjadi menteri awal untuk mengurusi pendidikan dan kebudayaan setelah proklamasi.

Tulisan-tulisan lawas sebagai dokumentasi gagasan-gagasan mengenai kebudayaan. Ki Hadjara Dewantara tak lekas mendefinisikan “kebudayaan Indonesia” saat lakon kalonial masih terselenggara dengan segala dampak besar. Pada masa setelah Indonesia merdeka, ikhtiar mendefinisikan “kebudayaan Indonesia” terjadi dalam beragam kepentingan.

Pada awal abad XX, Ki Hadjar Dewantara menemukan konflik dan harmoni beragam kebudayaan lokal di Nusantara dengan beragam kebudayaan asing dari Barat dan Timur. Semula, ia memahami nasib kebudayaan Jawa. Lestari dan berubah menjadi perkara besar merujuk feodalisme, perdagangan Tiongkok, pesona India, kolonialisme, dakwah Islam, dan lain-lain.

Pada 1929, Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan: “Zaman sekarang adalah zaman asosiasi antara Timur dan Barat, yakni zaman adanya hubungan dan percampuran kultur Timur dan kultur Barat. Menurut kejadian-kejadian yang tercatat dalam tambo, maka segala hubungan antara keduanya mendatangkan kejadian: ada yang baik tetapi ada juga yang jahat. Tidak adalah evolusi (kemajuan) yang tak disertai kemunduran dalam sesuatu hal, lahir maupun batin.” Ia mengerti kebudayaan-kebudayaan bercampur menguak pamrih pengakuan “asli” atau “lokalitas”.

Rumusan-rumusan kebudayaan dibuat Ki Hadjar Dewantara terus bergeser, sejak awal abad XX sampai masa 1950-an. Ia sadar berada dalam tatanan hidup terus berubah. Pada 1948, ia menjelaskan: “Kebudayaan itu tidak pernah mempunyai bentuk yang abadi, tetapi terus-menerus berganti-ganti wujudnya. Ini disebabkan karena berganti-gantinya alam dan zaman. Kebudayaan dalam zaman yang lampau menggampangkan dan menguntungkan hidup, boleh jadi dalam zaman sekarang menyukarkan dan merugikan hidup kita. Itu sebabnya kita harus senantiasa menyesuaikan kebudayaan kita dengan tuntutan alam dan zaman baru.” Rumusan itu masih terbaca tapi kita berhak mengubah tatanan kalimat atau meralat (sedikit) gagasan.

Kita berganti memikirkan perkataan Fadli Zon. Ia mengucap kata-kata, bukan memberi tulisan. Kita menemukan ada kaitan dengan jejak-jejak pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Fadli Zon berkata: “Budaya tak bisa dipisahkan dari alam atau ekologi. Ini menyatu sistemik. Kami akan menggali semua potensi budaya dan menyentuh para pelaku budaya. Kita harus berkontribusi bagi peradaban dunia.” Kita tak sekadar menerima kata-kata itu berasal dari pemikir kebudayaan. Penjelasan itu condong sebagai kemauan “berpolitik” agar berlaku otoritas membuat kebijakan-kebijakan kementerian.

Kita masih mengimajinasikan perpustakaan milik Fadli Zon dan koleksi ribuan buku. Di situ, buku berjudul Polemik Kebudayaan (1948) pasti terdapat dalam rak dan tercatat dalam katalog. Buku penting berisi pemikiran kebudayaan para tokoh besar berlatar masa 1930-an. Mereka mengajukan pelbagai gagasan berkiblat Barat dan Timur. Debat santun dan keras terjadi melalui tulisan. Tokoh terpenting dalam debat panjang itu Sutan Takdir Alisjahbana. Di Indonesia, kita mengenal sebagai pengarang novel, penulis buku kebahasaan, dan penggerak filsafat.

Pendapat memicu debat dari Sutan Takdir Alisjahbana saat Indonesia masih terjajah, masa 1930-an: “Semangat keindonesiaan yang hidup di kalangan rakyat Indonesia sekarang tentu akan melahirkan kebudayaan sendiri. Kebudayaan baru itu akan berbeda dari kebudayaan pra-Indonesia. Perbedaan bukan berarti sekali-kali bahwa dalam kebudayaan Indonesia itu tidak sedikit juga akan terkandung elemen zaman pra-Indonesia. Perbedaan itu hanya berarti bahwa kebudayaan Indonesia itu harus sesuai dengan semangat Indonesia.” Fadli Zon pasti mengetahui debat-debat masa silam.

Kita sudah mengetahui perkataan-perkataan Fadli Zon dalam wawancara. Ia memberi pemikiran untuk segera menjadi kebijakan-kebijakan. Kita pun menanti hamparan pemikiran itu terbaca melalui tulisan-tulisan, berharap bakal terjadi polemik atau debat menjadikan kebudayaan di Indonesia makin meriah. Kita belum perlu menjadi “adikuasa” atau bermimpi besar sebagai “ibu kota kebudayaan dunia.” Begitu.