Tentara (Berhak) Tertawa

Pada suatu masa, publik mengetahui pamrih dan dampak dwifungsi ABRI. Tata politik bentukan rezim Orde Baru menempatkan tentara dan kerja-kerja akbar, tak cuma urusan militeristik. Tentara berada dalam arus politik. 

Dua nama tenar teringat dari masa lalu: AH Nasution dan Soeharto. Kekuasaan ditangan Soeharto. Sejarah mencatat AH Nasution dalam gejolak-gejolak besar di Indonesia. Mereka pernah “bersama” tapi memiliki kiblat berbeda. Penentu nasib politik bagi mereka dan tentara itu 1965. 

Kita sudah melewati peringatan-peringatan merujuk 30 September dan 1 Oktober. Kini, 5 Oktober 2024, jutaan orang melihat siaran di televisi untuk mengingat tentara. Sekian jam acara di televisi mengenai TNI. Posisi mereka masih rawan debat berdasarkan sejarah dan kebijakan-kebijakan Joko Widodo.

Peringatan tampak serius dan tegang berbarengan dengan agenda-agenda politikdan demokrasi mutakhir. Kita mundur saja dalam memikirkan tentara di Indonesia. Di Kompas, 5 Desember 1988, kita membaca editorial mengenai AH Nasution berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan tentara (berpolitik) di Indonesia: “Doktrin dwifungsi ABRI lahir dari pengalaman dan perkembangan sejarah angkatan bersenjata, terutama asal-usulnya yang dari rakyat, hidup perjuangannya di tengah rakyat, serta peranan teritorialnya yang merata di seluruh Nusantara.” AH Nasution, nama penting bagi kita bila memikirkan tentara, politik, dan keintelektualan.

Pada masa rezim Orde Baru jatuh, publik bersuara kritis mengenai tentara. Mereka ingin keberakhiran dwifungsi tentara setelah mengetahui akibat-akibat berlatar masa Orde Baru. Dunia akhir abad XX pun menginginkan tak “terjerat” militerisme. Di buku Martin Shaw berjudul Bebas dari Militer (2001), kita membaca penjelasan: “Sekarang ini terdapat ketidakpastian yang lebih besar tentang peranan perang dan institusi-institusi militer dalam masyarakat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya di abad XX.” Dampak global sampai ke Indonesia bersinggungan dengan kecamuk politik dan pasang-surut bisnis. 

Kita mudah membincangkan tentara di Indonesia berpolitik dan berbisnis. Gugatan dan kritik bermunculan tanpa jawaban-jawaban jelas. Kebijakan pemerintah jarang memberi terang. Publik biasa menuduh terjadi tumpang-tindih atau kerancuan. Kita membuka buku berjudul Militer dan Politik (1984) susunan Amos Perlmutter. Di situ, ada rekaman situasi zaman: “Secara historis, atribut paling penting dari prajurit profesional adalah keberanian dan disiplin. Namun, prajurit profesional zaman ini sekalgus harus dapat menjadi seorang birokrat dan seorang pahlawan.” Beban berat tapi memberi penggandaan peran terjadi dalam militer.

Abad XXI, abad masih bercerita perang dan guncangan politik di pelbagai negara. Indonesia makin rumit dalam urusan politik dan tentara. Kita memiliki ribuan dugaan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden: tentara bakal makin memiliki peran-peran besar atau dipertimbangkan ulang di kancah politik.

Kita lupakan segala tegang dan serius dengan tertawa. Sumber tawa itu tentara. Pada 1950-an, terbit buku kecil dan tipis berjudul Dul Djangkung dan Mat Pendek susunan Subagyo P. Di halaman pengantar, terbaca pengakuan: “Dengan membuka lembaran risalah ini akan terkenanglah kembali pengalaman-pengalaman jang telah lampau, dikala kita bersama-sama dengan kawan-kawan senasib memenuhi panggilan Ibu Pertiwi.” Penulis cerita lucu bergambar itu prajurit. Ia berbagi kenangan dan tawa bersama prajurit. Pembaca umum boleh iktu tertawa untuk mengetahui kehidupan para prajurit pada masa 1940-an dan 1950-an.  

Kita ikuti percakapan dua tokoh. Mat Pendek berkata: “Merdeka! Aman, Dul? Lho, kenapa pipi dan dagumu itu?” Wajah Dul Djangkep tampak bersedih dan malu. Jawaban diberikan: “Karena ingin djenggot! Sudah kukeruk-keruk sampai begini, belum djuga mau tumbuh. Zonder djenggot dan kumis, revolusi kurang seram, Mat!” 

Kita berimajinasi prajurit dalam tampilan gagah dan berwajah garang. Dul Djangkep ingin menjadi prajurit pujaan. Di wajah, ia mengharuskan memiliki kumis dan jenggot. Konon, wajah seperti itu revolusioner. Ia tak ingin meniru penampilan Soekarno, Hatta, atau Sjahrir. Prajurit revolusioner dipengaruhi jenggot dan kumis. Dulu, sekian prajurit mungkin tampak makin eksentrik jika berambut panjang.
Lelucon “bersejarah” ditampilkan dalam omongan singkat. Kita diajak menengok ke Perjanjian Linggadjati turut menentukan nasib republik. Mat Pendek meminta keterangan kepada Dul Djangkep: “Persetudjuan Linggadjati, Dul! Bambu runtjing ditukar tank. Dimana ja mendaftarkannja, saja masih simpan bambu runtjing tahun 1945.” Indonesia dalam kecamuk besar. Prajurit-prajurit itu masih mungkin terhibur dan tertawa sejenak sebelum melaksanakan tugas-tugas besar. Mereka belum berpolitik praktis. 

Tawa mengejutkan diungkap dalam kasus korupsi. Kita menilik masa lalu, para prajurit melakukan korupsi dan mendapat hukuman. Kita belum perlu membandingkan dengan masa sekarang. Dul Djangkep dan Mat Pendek dihukum! Atasan bicara kepada Mat Pendek: “Kenapa kau dihukum?” Jawaban jujur: “Saja korupsi gula satu bungkus, Pak.” Berganti kepada Dul Djangkep: “Dan, kau kenapa?” Dul Djangkep pun jujur: “Saja kopi satu bungkus, Pak.” Hukuman untuk dua orang melakukan korupsi: berdiri tegak di atas kepala mereka sebungkus gula dan kopi. Mereka dibuat malu tapi memberi pemandangan lucu.

Buku kecil itu membuktikan tentara berhak tertawa. Tentara berani di medan perang. Tentara membela kedaulatan Indonesia. Tentara pun memiliki kedaulatan untuk tertawa. Kisah-kisah lucu diberi gambar dalam buku silam berjudul Dul Djangkung dan Mat Pendek itu sedikit ingatan tentang lakon tentara dalam kehidupan keseharian, sebelum tentara di Indonesia sibuk mengurusi politik dan bisnis. Begitu.