Dengan jumlah perwakilan yang signifikan di lembaga legislatif, saatnya PDI-P kembali mengambil peran oposisi dalam lima tahun ke depan. Dalam sejarahnya, partai ini telah menunjukkan peran penyeimbang yang kuat.
***
Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu menyuguhkan sebuah dinamika politik yang rumit. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, termasuk Litbang Harian Kompas, menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden. Pasangan yang didukungnya, Ganjar-Mahfud, hanya memperoleh sekitar 16-18 persen suara dan berada di posisi buncit. Di atasnya ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24-26 persen suara, dan Prabowo Subianto memenangi pemilu dengan 56-58 persen suara.
Uniknya, Partai Banteng ini unggul dalam pemilihan legislatif. Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas, PDI-P memimpin dengan 17-18 persen suara, diikuti Golkar, Gerindra, dan PKB. Meski bukan hasil akhir, perolehan suara ini menandakan PDI-P masih menjadi partai utama di kancah politik nasional. Kinerja dalam pemilihan legislatif membuktikan kekuatan dan ketahanan partai.
Namun pada saat yang sama hal ini menempatkan PDI-P di persimpangan penting yang mendorong partai untuk mengevaluasi strategi dan mendefinisikan kembali perannya dalam lanskap politik yang berubah setelah sepuluh tahun berkuasa. Kekalahan Ganjar-Mahfud di daerah basis tradisional PDI-P, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, menunjukkan dinamika pemilih yang kompleks, yang melampaui loyalitas partai. Di samping itu, kenyataan ini menunjukkan perubahan paradigma politik dan munculnya garis patahan baru di kalangan pemilih Indonesia.
Tentu saja hal ini membuat PDI-P harus mengkalibrasi ulang strategi politiknya dan menegaskan kembali pengaruhnya sebagai oposisi yang kuat. Hal ini sangat penting di tengah naiknya Prabowo Subianto ke kepresidenan, yang bisa menandakan pergeseran ke arah otoritarianisme kompetitif di Indonesia. Otoritarianisme kompetitif, yang ditandai dengan kompetisi elektoral semu sambil mengikis prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, mengingatkan kita pada lintasan politik di Rusia di bawah Vladimir Putin.
Dalam situasi ini, peran PDI-P sebagai penyeimbang pemerintah yang berkuasa sangat diperlukan untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Kekhawatiran akan pergeseran ini didasari oleh faktor-faktor seperti dugaan kecurangan pemilu, seperti yang ditunjukkan dalam film "Dirty Vote" yang mengungkap upaya manipulasi hasil pemilu. Faktor lainnya, latar belakang Prabowo sebagai mantan menantu diktator Soeharto serta catatan pelanggaran HAM-nya, menimbulkan pertanyaan tentang komitmennya terhadap demokrasi.
Kekhawatiran lainnya adalah munculnya kecenderungan di antara beberapa pendukung Prabowo untuk membungkam kritik dengan cara melaporkan para kritikus ke Polisi. Hal ini menunjukkan kurangnya toleransi terhadap kebebasan berekspresi, yang merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Gabungan dari faktor-faktor ini menunjukkan bahwa kepresidenan Prabowo berpotensi membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang lebih otoriter, di mana ada semacam kompetisi elektoral tetapi inti dari demokrasi tergerus.
Peran Penting PDI-P Sebagai Oposisi
Dalam situasi kritis seperti ini, posisi yang dimiliki PDI-P sebagai oposisi sangat berharga. Dengan jumlah perwakilan yang signifikan di lembaga legislatif, PDI-P memiliki peluang untuk memperjuangkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam demokrasi. Partai ini bisa memanfaatkan pengaruhnya di legislatif untuk mengawasi kebijakan pemerintah, mendorong reformasi, dan memobilisasi dukungan publik untuk prinsip-prinsip demokrasi.
Kembalinya PDI-P ke posisi oposisi setelah satu dekade berkuasa memberikan kesempatan untuk mendefinisikan kembali identitas politiknya dan terhubung kembali dengan basis dukungannya di akar rumput. Dengan memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan inklusivitas politik, PDI-P dapat meningkatkan daya tarik ideologisnya dan memperkuat posisinya sebagai pelopor demokrasi di Indonesia.
Bagi PDI-P, menjadi partai oposisi bukan hanya untuk menciptakan keseimbangan legislatif, tetapi juga tentang prinsip ideologis dan komitmen historis partai untuk memperjuangkan masyarakat Indonesia yang kurang mampu dan terpinggirkan.
Kecenderungan kiri PDI-P, yang terinspirasi oleh pemikiran Soekarno atau "Marhaenisme", menekankan pada keadilan sosial, nasionalisme, dan pemberdayaan rakyat kecil atau "Marhaen". Sikap ideologis ini secara alami menempatkan PDI-P sebagai partai yang dapat secara efektif mengkritik dan menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang mungkin mendukung kepentingan elite atau merugikan kesetaraan sosial.
Kembalinya PDI-P ke peran oposisi juga sesuai dengan karakteristik partai sebagai organisasi dengan basis akar rumput yang militan dan loyal. Jaringan akar rumput ini, yang telah dibangun selama beberapa dekade, memberikan PDI-P platform yang kuat untuk memobilisasi dukungan publik dan mengorganisir perlawanan terhadap perubahan pemerintahan yang tidak demokratis.
Sejarah PDI-P sebagai partai oposisi yang gigih selama era Soeharto, kemudian naik ke puncak kekuasaan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, menunjukkan ketangguhan dan komitmen partai terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2014, PDI-P terus memainkan peran signifikan sebagai oposisi dalam politik Indonesia.
Peran oposisi yang kuat sangat penting dalam konteks rezim otoriter yang kompetitif, di mana partai yang berkuasa sering mencoba untuk mengkooptasi atau menetralisir penantang potensial. Dengan mempertahankan identitas politik dan kejelasan ideologinya, PDI-P dapat mencegah pengikisan norma-norma demokrasi dan memastikan bahwa arena politik tetap menjadi ruang untuk kontestasi dan perdebatan yang otentik. Hal ini sangat penting untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada semua segmen masyarakat.
Tantangan ke Depan yang Tak Mudah
Bagi PDI-P, menjadi oposisi memiliki implikasi strategis bagi masa depan partai. Hal ini memungkinkan PDI-P untuk menjauhkan diri dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer dan memposisikan diri sebagai pembela kepentingan rakyat, khususnya wong cilik. Ini bisa menjadi aset berharga dalam membangun kembali citra partai dan mendapatkan kembali kepercayaan publik, terutama setelah kekalahan dalam pemilu. Dengan mengartikulasikan visi alternatif yang jelas dan koheren untuk Indonesia, PDI-P dapat memperkuat basisnya dan menarik pendukung baru yang kecewa dengan status quo.
Namun, jalan ke depan bagi PDI-P sebagai partai oposisi penuh dengan tantangan. Partai ini harus menavigasi medan politik Indonesia yang kompleks, mencapai keseimbangan antara kritik konstruktif dan kolaborasi. Oposisi PDI-P tidak boleh dianggap sebagai penghalang, melainkan sebagai upaya tulus untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.
Selain itu, PDI-P harus tetap waspada terhadap upaya-upaya untuk melemahkan legitimasi politiknya dan menekan suaranya di dewan legislatif. Partai ini harus memanfaatkan kekuatan media digital dan mobilisasi akar rumput untuk memperkuat pesannya dan menggalang dukungan publik untuk agenda demokrasinya.
Pemilu Indonesia baru-baru ini telah menegaskan pentingnya oposisi yang dinamis dan tangguh dalam menjaga etos demokrasi bangsa. Keberhasilan konsisten PDI-P dalam pemilu legislatif menempatkannya sebagai kekuatan penting dalam lanskap politik, yang mampu menantang arah pemerintahan saat ini.
Jika hasil penghitungan cepat konsisten dengan hasil resmi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sangat penting bagi PDI-P untuk tetap waspada dan tidak terpengaruh oleh narasi persatuan pasca-pemilu yang disampaikan oleh Prabowo, yang pada dasarnya berusaha untuk mengurangi peran oposisi di Indonesia.
Tanpa adanya sistem checks and balances yang kuat dalam struktur pemerintahan, kesehatan demokrasi bangsa akan terancam. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan oposisi yang berpengetahuan luas, tangguh, kritis, dan pandai menyuarakan pendapatnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa PDI-P memiliki posisi yang unik untuk memenuhi peran yang sangat diperlukan ini.
Virdika Rizky Utama, Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Faizin
