Melihat Citra Politik PDIP dan Ganjar: Barisan Kata ‘Tuanku ya Rakyat’

Citra atau image menjadi kekuatan penting untuk menarik suara. Politik citra telah menjadi bagian integral taktik kemenangan elektoral. Berbagai momentum politik, baik skala lokal maupun nasional, tidak ada partai beserta kandidatnya yang tidak memakai politik citra untuk menggaet suara. Inilah realitas politik hari ini.

Bisa dibilang PDI Perjuangan (PDIP) adalah satu-satunya partai yang konsisten membangun branding dirinya ke hadapan publik. Sejak Orde Baru, PDI yang menjadi awal mula PDIP, selalu membangun citra bahwa mereka adalah partai yang peduli kepada orang kecil atau ‘wong cilik’.

Citra ini tidak muncul begitu saja dari langit. Ada dinamika sejarah yang melatarbelakanginya. Menurut Retor A.W. Kaligis dalam Marhaen dan Wong Cilik (2014), istilah ‘wong cilik’ sebenarnya berasal dari ideologi marhaenisme warisan Soekarno. Hanya saja, pemerintahan Soeharto cenderung alergi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Soekarno, maka ide marhaenisme disiasati eksistensinya dengan membuat istilah baru sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil.

Sejak akhir 1980an, PDI terus memopulerkan istilah ‘wong cilik’ sebagai pengganti dari diksi marhaen yang merupakan derivasi dari marhaenisme. Meski diksi ini memakai bahasa Jawa, tapi istilah tersebut menjadi populer tidak hanya di kalangan etnis Jawa semata. Orang-orang Batak, Bugis, hingga suku di pedalaman Papua mengenal “wong cilik” dengan logat pengucapan masing-masing. 

Penyebab mengapa ‘wong cilik’ bisa diterima publik karena istilah tersebut dipandang netral di kalangan internal PDI maupun penguasa saat itu. Karena penguasa cenderung setuju dengan diksi demikian, maka ‘wong cilik’ kemudian direproduksi sebagai identitas partai dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa branding ‘wong cilik’ ala PDI bukan semata-mata strategi elektoral, tapi juga strategi politik untuk mempertahankan basis ideologi yang menjadi pondasi partai.

Gambaran partai ‘wong cilik’ menjadi branding yang tidak pernah berubah dari PDIP. Hal ini berbeda dengan partai-partai lain yang tiap pemilu branding-nya cenderung berubah. PDIP uniknya selalu sama dan konsisten dengan branding yang sekian lama dibuatnya. Konsistensi itulah yang membuat PDIP secara organisasi punya akar kuat di masyarakat, dan memiliki banyak kader ideologis di berbagai level jabatan.

Citra ‘wong cilik’ yang dimiliki PDIP dipakai dalam banyak momentum politik. Citra ini tidak hanya disebarkan secara verbal lewat orasi maupun pidato-pidato politik, tapi juga disampaikan lewat berbagai permaninan simbol di ruang publik. Pada pemilu 2009 misalnya. Kala itu, Megawati Soekarnoputri maju pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Uniknya, keduanya mendeklarsikan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena di situlah tempat rakyat kecil banyak berada. Hal ini merupakan permainan simbolik keduanya untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa Megawati-Prabowo adalah pasangan yang berpihak terhadap rakyat kecil. Citra demikian sayangnya tidak berhasil membawa mereka memenangkan pilpres 2009. Megawati-Prabowo kalah dari pasangan SBY-Boediono.

Ganjar: Tuanku ya Rakyat

Ketika PDIP mencalonkan Ganjar Pranowo, dan menduetkan dengan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres di pilpres 2024, permainan citra ‘wong cilik’ nampak kentara ketika Ketua Umum PDIP, Megawati menyebut Mahfud sebagai pembela ‘wong cilik’. Di sini Megawati seperti sedang menegaskan kembali identitas partai yang telah direproduksi bertahun-tahun ke hadapan publik, bahwa partainya adalah pembela orang kecil. Megawati ingin memberi pesan kalau partai yang ia pimpin menunjuk seseorang untuk maju menjadi cawapres berdasarkan keberpihakannya terhadap orang kecil, bukan karena ia anak presiden atau pengusaha kaya raya.

Hal yang sama juga terjadi pada Ganjar. Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia sudah punya branding politik tersendiri yang masih satu napas dengan identitas PDIP tersebut, yaitu ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat.’ Tagline ini memberi kesan bahwa meskipun Ganjar menjabat sebagai pemimpin, tapi yang menjadi bos pada prinsipnya adalah rakyat. Karena itu pada hakikatnya jabatan yang ia emban merupakan bentuk usaha melayani rakyat. Branding ini berhasil membangun citra Ganjar sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, tidak berjarak, tidak birokratis, selalu mengedepankan kepentingan publik. Citra itulah yang menjadi sebab mengapa elektabilitasnya tinggi hingga kemudian ditetapkan sebagai capres oleh PDIP.

Image Ganjar yang demikian masih beririsan dengan citra ‘wong cilik’ yang dibangun PDIP sebagai partai yang menaungi Ganjar. Keduanya sama-sama memakai citra yang menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Sebenarnya tidak ada yang istimewa ketika Ganjar memakai citra seperti yang selama ini dibangun untuk menarik suara. Karena pada dasarnya citra tersebut memang telah diproduksi sejak lama dan citra itu merupakan bagian dari identitas partai yang membesarkan Ganjar sendiri.

Slogan ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’ menjadi menarik dicermati apabila dikontekskan dengan situasi politik terkini, khususnya terkait dengan hubungan antara PDIP, Ganjar, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini cenderung tegang. Jokowi selama mengikuti pemilu dan didukung PDIP, bisa dipastikan mendukung Prabowo-Gibran yang jelas-jelas bukan kandidat yang didukung PDIP. Hal ini memantik gesekan di internal PDIP dan kubu Jokowi sendiri. Kedua kubu saling sindir, dan saling membuka kartu atas dinamika hubungan mereka selama ini.

Ganjar aslinya tidak terlibat secara langsung dalam perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Ganjar malah bisa dibilang awalnya merupakan ‘orangnya’ Jokowi ketika internal PDIP belum menerimanya sebagai bakal capres. Lebih dari itu, dalam berbagai momentum cukup sering dipromosikan oleh Jokowi sebagai pemimpin masa depan. Ganjar menjadi terseret konflik di antara keduanya karena ia adalah kandidat capres PDIP yang secara kepentingan politik 2024 berbeda dengan Jokowi. Situasi itulah yang akhirnya membuat Ganjar juga turun gelanggang untuk mengekspresikan perbedaan politik antara dirinya dengan Jokowi.

Perbedaan sikap itu tercermin dari pernyataan publik Ganjar yang menyebut dengan tegas bahwa penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi sangat buruk. Ganjar memberikan skor lima untuk menggambarkan rendahnya penegakkan hukum saat ini. Ganjar mengklaim bahwa skor yang ia berikan adalah penilaian objektif berdasar data dan fakta di lapangan.

Pernyataan ini di satu sisi bisa dimengerti jika berkaca pada realitas yang terjadi. Tapi di sisi lain pernyataan Ganjar sebenarnya problematik. Ganjar menyebut penegakkan hukum di Indonesia buruk di saat cawapres dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab mengurusi persoalan tersebut. Mahfud MD adalah Menkopolhukam yang jelas-jelas bekerja mengurusi apa yang dimaksud Ganjar. Kalau Ganjar mengatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia bermasalah, secara tidak langsung ia juga menyorot kinerja cawapresnya sendiri. Situasi demikian aneh untuk dua orang yang menjadi pasangan capres-cawapres. Seharusnya keduanya kompak dan tidak terkesan bebeda pandangan.

Terlepas dari itu, pernyataan Ganjar jelas merupakan bentuk kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Kritik ini menandakan bahwa Ganjar telah ikut serta dalam arena perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Dalam konteks perseteruan itulah kemudian tagline ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’ menjadi menarik dicermati. Slogan ini tidak hanya bermakna sebagai strategi Ganjar menggaet suara, tapi di tengah gonjang-ganjing politik belakangan, taglinetersebut bisa juga diartikan menjadi dua hal, pertama, untuk menegaskan identitas Ganjar dan PDIP bahwa mereka pro terhadap rakyat. Dengan menyebut rakyat sebagai tuan, Ganjar membangun citra keberpihakan terhadap rakyat.

Kedua, tagline ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’ memberi kesan kepada publik bahwa Ganjar berbeda dengan Jokowi yang selama ini kerap dicap sebagai petugas partai. Label petugas partai berimplikasi pada ketertundukan seseorang kepada ketua umum partai. Lewat kata-kata ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’, Ganjar justru seperti memberi sinyal kalau atasan dia yang sebenarnya adalah rakyat, bukan ketua umum partai. Istilah petugas partai hanya diksi dalam internal PDIP untuk memberi tugas atau mandat pekerjaan. Tapi secara substansi, atasan sesungguhnya ialah rakyat. Pembedaan ini penting karena selama 9 tahun terakhir, Jokowi tidak sekalipun memberi reaksi untuk menolak atau mengiyakan label sebagai petugas partai.

Diamnya Jokowi menimbulkan polemik di ruang publik. Mereka yang tidak setuju mengatakan bahwa tidak pantas presiden diberi label demikian. Sedangkan yang setuju menilai tidak ada yang keliru dari label tersebut. Jokowi adalah kader PDIP yang diberi tugas untuk menjalankan konstitusi lewat jalan menjadi presiden. Jokowi sendiri tidak menyatakan pendapat apa pun atas polemik tersebut. Sedangkan Ganjar justru sebaliknya. Ia sadar bahwa dirinya bakal disorot karena label petugas partai seperti Jokowi, maka ia menjawab hal itu dengan slogan ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’. Dengan menyebut bahwa bosnya adalah rakyat, Ganjar membuat diferensiasi tegas antara dirinya dengan Jokowi. Ia ingin memberi pesan ke publik bahwa dirinya tidak seperti Jokowi yang adalah petugas partai.

Sebagai sebuah strategi politik, apa yang dilakukan Ganjar terbilang cerdik. Ia memanfaatkan sentimen publik yang melekat kepada Jokowi selama ini, untuk mendongkrak citra dirinya menjadi lebih positif. Apalagi hari-hari terakhir ini hubungan Ganjar dan Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Hal itu membuat tagline ‘tuanku ya rakyat jabatan cuma mandat’ bisa menjadi semacam sindiran juga kepada Jokowi yang selama ini tidak bersikap atas tuduhan petugas partai. Pembedaan identitas semacam ini penting dilakukan dalam iklim politik di Indonesia yang didominasi oleh perang citra daripada perang gagasan. Akan sangat naif apabila ada kandidat yang kekeuh tidak mau memakai politik citra di saat lawan-lawannya memanfaatkan hal tersebut untuk meraih suara. Ganjar beserta tim suksesnya menyadari hal itu dan memakai politik citra dengan cerdas.​​​​​