Arina.id - Penerapan skema kerja di rumah atau work from home (WFH) kembali diberlakukan pemerintah Indonesia. WFH diberlakukan suatu hari dalam sepekan. Pemberlakuan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026.
Kebijakan ini mentransformasi budaya kerja nasional menjadi adaptif dan efisien. Kebijakan WFH sendiri diberlakukan pertama kali secara nasional ketika pandemi Covid-19 lalu. Berbeda dengan dulu, WFH kali ini hanya belaku sehari dalam sepekan.
Pemerintah membuat kebijakan WFH di tengah perekonomian dunia yang terus menggerus fiskal. Kebijakan ini tidak hanya diperuntukkan bagi kantor pemerintahan, namun juga swasta. Sehingga optimalisasi dan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Seperti disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Eko Wahyuanto, dalam kacamata manajemen publik, WFH bertindak sebagai mesin efisiensi. Menekan biaya operasional dan menciptakan penghematan dari pengurangan penggunaan fasilitas kantor dalam satu hari merupakan keuntungan bagi anggaran.
“Biaya barang dan jasa, seperti penggunaan air bersih, perlengkapan kantor, hingga pemeliharaan rutin mekanikal-elektrikal gedung, dapat ditekan secara signifikan. Hal ini menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dan stabil,” katanya seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, efisiensi waktu bagi pekerja memiliki dampak ekonomi tidak langsung tetapi nyata. Pengurangan durasi perjalanan rumah-kantor menurunkan tingkat kelelahan mental dan fisik para pegawai secara masif.
Pekerjaan dengan waktu istirahat yang cukup akan menjadi jauh lebih berkualitas. Efisiensi pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan dan birokrasi Indonesia dalam menghadapi tantangan persaingan global masa kini.
Indonesia menetapkan kebijakan dengan mengambil pelajaran dari praktik terbaik di berbagai negara. Islandia telah membuktikan bahwa pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah justru mampu menjaga produktivitas tetap stabil.
Belgia memberikan hak kepada pegawainya untuk tidak terhubung dengan urusan pekerjaan di luar jam kantor. Hak memutus kontak digital ini sangat penting guna menjaga kesehatan mental para pekerja.
Beberapa negara lain bahkan menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu. Di Inggris, uji coba skala besar menunjukkan bahwa 92% perusahaan memilih melanjutkan skema kerja fleksibel tersebut.
Hasilnya terjadi penurunan angka pengunduran diri pegawai dan penghematan biaya rekrutmen. Indonesia memilih skema WFH satu hari sepekan sebagai bentuk transisi moderat, terfokus pada hasil terukur.
Dampak keekonomian
Data PT PLN memberikan gambaran kalkulatif potensi efisiensi listrik. Sektor perkantoran memiliki beban listrik tinggi pada siang hari, terutama untuk penggunaan pendingin udara sentral dan penerangan gedung.
Jika diperkirakan terdapat 50.000 gedung non-esensial yang menerapkan WFH, maka penghematan beban listrik diperkirakan mencapai 200 kWh per gedung setiap hari. Ini merupakan angka penghematan yang sangat fantastis bagi negara.
Dengan hitung-hitungan tarif listrik Rp1.500 per kWh, maka penghematan tagihan listrik nasional mencapai Rp15 miliar per hari. Potensi anggaran belanja barang bisa dihemat sebesar Rp780 miliar setahun.
Angka ini mengurangi pengurangan beban di pusat bisnis jauh lebih besar daripada kenaikan beban di pemukiman. Penggunaan energi di kantor bersifat masif dan kerongkongan sehingga efisiensinya sangat terasa.
Sementara efisiensi sektor transportasi dapat ditekan luar biasa melalui WFH. Berdasar nasional kalkulasi mentah, pengurangan mobilitas pekerja secara serentak berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak secara.
Estimasi pemerintah menunjukkan terdapat sekitar 5 juta kendaraan mobil dan motor tidak bergerak untuk urusan komuting. Hal ini mengurangi kepadatan lalu lintas dan menghemat cadangan energi fosil kita.
Jika satu kendaraan rata-rata menghemat 2 liter BBM, maka terjadi pengurangan konsumsi 10 juta liter BBM per hari. Ini merupakan langkah nyata dalam melakukan penghematan sumber daya alam.
Negara dapat menghemat anggaran pengeluaran sebesar Rp20 miliar per hari dari subsidi energi. Secara tahunan, efisiensi dari sisi subsidi energi transportasi ini menembus angka Rp1,04 triliun rupiah.
Penurunan konsumsi tidak hanya menyehatkan fiskal, tetapi juga membantu menurunkan kebergantungan pada impor minyak mentah. Ini memperkuat kedaulatan energi nasional dalam jangka panjang bagi seluruh rakyat Indonesia.
Efisiensi multisektor
Jika menggabungkan seluruh komponen, maka kebijakan WFH satu hari sepekan menghasilkan dampak efisiensi multisektor secara signifikan bagi APBN. Sektor listrik, BBM, dan operasional gedung menyediakan angka cukup besar.
Secara akumulasi ada penghematan sebesar Rp2,08 triliun per tahun. Angka ini tentu moderat dan bisa jauh lebih tinggi jika budaya kerja dikendalikan dalam protokol penghematan ketat.
Selain dampak finansial, efisiensi multisektor juga mencakup aspek lingkungan hidup. Penurunan volume kendaraan di jalan raya secara otomatis menurunkan emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara di kota besar.
Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission atau nol emisi. Penghematan anggaran dapat dialokasikan untuk program pembangunan manusia seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan WFH satu hari sepekan bukan soal anjuran bekerja dari rumah, tetapi gerakan kolektif guna memangkas inefisiensi nasional. Dengan dukungan teknologi, transformasi budaya kerja menjadi fondasi ekonomi yang kokoh.
Angka kalkulatif PLN dan Pertamina membuktikan bahwa dengan mengubah cara bekerja, kita menyelamatkan sumber daya negara. Transformasi ini demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
