Akan sangat sulit mengharapkan guru mampu memberikan pengabdian terbaik apabila mereka masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Realitas ini menjadi lumrah di tengah tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, namun di belahan lain persoalan kesejahteraan guru—khususnya guru madrasah dan sekolah keagamaan—masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Karena itu, pernyataan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah, termasuk guru swasta, patut dipandang sebagai sinyal penting. Lebih dari sekadar janji politik, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat akar persoalan secara lebih utuh: kesejahteraan guru tidak dapat diselesaikan tanpa data yang akurat dan kebijakan yang berpijak pada kondisi riil di lapangan.
Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai kesejahteraan guru sering kali berhenti pada angka anggaran atau besaran tunjangan. Padahal, persoalan sebenarnya jauh lebih kompleks. Di lingkungan Kementerian Agama misalnya, terdapat ribuan lembaga pendidikan swasta yang menjadi penyangga utama layanan pendidikan Islam di Indonesia. Sebagian besar guru di lembaga tersebut mengabdi dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Fakta bahwa masih terdapat guru yang menerima honor hanya Rp300 ribu, bahkan Rp150 ribu per bulan, bukan sekadar statistik. Itu adalah potret nyata tentang ketimpangan yang telah berlangsung terlalu lama. Jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari, apalagi membiayai keluarga, meningkatkan kompetensi, atau membeli bahan ajar.
Ironisnya, guru-guru tersebut tetap memikul tanggung jawab yang sama besarnya dengan guru di sekolah negeri. Mereka mengajar, membimbing karakter peserta didik, mendampingi kegiatan keagamaan, hingga menjadi teladan di tengah masyarakat. Pengabdian mereka tidak berkurang hanya karena status kelembagaannya berbeda.
Dalam konteks itulah, langkah Kementerian Agama melakukan validasi data layak diapresiasi. Kebijakan publik yang baik selalu dimulai dari data yang baik. Selama pemerintah belum memiliki gambaran utuh mengenai jumlah guru, status kepegawaiannya, kondisi inpassing, jumlah guru PPPK, hingga besaran penghasilan yang diterima, maka setiap kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran.
Validasi yang tengah dilakukan bukan sekadar pekerjaan administratif. Ia merupakan fondasi bagi lahirnya reformasi tata kelola guru madrasah. Dengan data yang akurat, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk menyusun kebutuhan anggaran, menentukan prioritas, sekaligus bernegosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai tambahan dukungan fiskal.
Pendekatan berbasis data juga akan mengurangi praktik kebijakan yang selama ini cenderung parsial. Persoalan kesejahteraan guru tidak lagi diselesaikan berdasarkan perkiraan atau tekanan kelompok tertentu, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata yang terukur. Transparansi seperti ini penting agar kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan rasa keadilan.
Namun, validasi data hanyalah langkah awal. Tahap berikutnya justru jauh lebih menentukan, yaitu keberanian menerjemahkan data tersebut menjadi kebijakan yang konkret.
Salah satu persoalan yang perlu segera mendapatkan perhatian adalah nasib 31.629 guru yang telah lulus nilai ambang batas (passing grade) dalam seleksi PPPK 2023, tetapi belum memperoleh formasi. Mereka sesungguhnya telah dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan negara. Yang belum mereka miliki hanyalah ruang dalam formasi pengangkatan.
Situasi ini menciptakan paradoks. Negara mengakui kompetensi mereka, tetapi belum mampu memberikan kepastian karier. Akibatnya, ribuan guru tetap mengajar dengan status yang tidak menentu, meskipun telah membuktikan kualitasnya melalui proses seleksi nasional.
Tentu pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Namun, yang dibutuhkan para guru bukan hanya kepastian kapan mereka akan diangkat, melainkan juga kepastian bahwa perjuangan mereka tidak berhenti setelah lulus seleksi. Peta jalan yang jelas mengenai pengangkatan bertahap akan jauh lebih memberikan harapan dibanding ketidakpastian yang berkepanjangan.
Di sisi lain, konsep kesejahteraan guru juga perlu diperluas. Selama ini, kesejahteraan sering dimaknai sebatas kenaikan honor atau tunjangan. Padahal, kesejahteraan mencakup banyak aspek, mulai dari kepastian status kepegawaian, kesempatan pengembangan kompetensi, perlindungan sosial, akses terhadap pelatihan, hingga jenjang karier yang jelas.
Guru yang merasa aman secara ekonomi akan memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka tidak lagi dipaksa mencari pekerjaan tambahan sekadar memenuhi kebutuhan hidup. Energi dan pikirannya dapat difokuskan pada tugas utama, yakni mendidik generasi muda.
Lebih jauh lagi, peningkatan kesejahteraan guru sesungguhnya merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki pengaruh paling besar terhadap mutu hasil belajar peserta didik dibandingkan banyak faktor lainnya. Ketika guru memperoleh penghargaan yang layak, motivasi kerja meningkat, tingkat pergantian tenaga pendidik menurun, dan kualitas pendidikan ikut terdongkrak.
Bagi Kementerian Agama, investasi ini memiliki nilai strategis yang lebih luas. Madrasah dan sekolah keagamaan bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, memperbaiki kesejahteraan guru madrasah berarti memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara utuh.
Momentum yang dibangun saat ini tidak boleh berhenti pada forum audiensi atau komitmen normatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil validasi data benar-benar menjadi dasar lahirnya kebijakan yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak kepada guru. Mulai dari penataan status guru, percepatan penyelesaian inpassing, perluasan formasi PPPK, hingga penyusunan standar penghasilan minimum bagi guru madrasah swasta.
Pada akhirnya, penghormatan kepada guru tidak diukur dari banyaknya slogan yang diucapkan setiap Hari Guru Nasional. Penghormatan itu tercermin dari keberanian negara memastikan bahwa tidak ada lagi guru yang mengabdi puluhan tahun dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup paling dasar.
Ketika guru memperoleh kehidupan yang layak, mereka tidak hanya mengajar dengan lebih tenang, tetapi juga mampu menumbuhkan optimisme, karakter, dan masa depan yang lebih baik bagi jutaan anak Indonesia. Dan dari ruang-ruang kelas madrasah itulah, kualitas bangsa sesungguhnya sedang dibangun.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
