Ketika Donald J. Trump menginjakkan kaki di Riyadh pada pertengahan Mei 2025, itu bukan hanya kunjungan kenegaraan, tetapi sebuah penegasan ulang terhadap geometri baru kekuasaan global yang tidak lagi ditopang oleh norma, institusi, atau multilateralitas, melainkan oleh transaksi personal, kalkulasi finansial, dan formasi patronase yang melintasi batas negara. Ini adalah bentuk relasi yang tidak asing bagi kawasan Teluk—yang telah lama mengandalkan stabilitas kekuasaan melalui hubungan patron-klien baik dalam struktur domestik maupun dalam hubungan luar negerinya. Namun kali ini, simbiosis yang ditawarkan berbeda: Trump bukan sekadar presiden Amerika Serikat; ia adalah pemilik merk pribadi yang menjual negara sebagai ekstensi dari jaringan bisnisnya, dan menjadikan diplomasi sebagai arsitektur dari ekspansi pribadi.
Kunjungan ini menjadi lebih signifikan bukan karena siapa yang dikunjungi, melainkan karena siapa yang tidak dikunjungi. Tidak seperti pada lawatan pertamanya di masa jabatan awal, kali ini Trump menghindari Israel, dan secara simbolik menempatkan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis primer. Ini bukan pengabaian spontan, melainkan sinyal strategis: bahwa dalam kalkulasi kekuasaan global yang baru, kekuatan finansial jauh lebih determinan dibandingkan konsistensi ideologis atau sejarah aliansi. Dalam hal ini, Teluk tidak lagi menjadi arena periferal dalam politik luar negeri AS, tetapi telah direduksi—atau dalam kasus Trump, dinaikkan—menjadi mitra ko-investor dalam realitas geopolitik berbasis proyek dan laba.
Namun yang paling mencolok dari dinamika ini bukanlah siapa yang ditemui atau kontrak apa yang ditandatangani, melainkan transformasi hubungan internasional menjadi bentuk kapitalisme politik yang semakin vulgar. Trump tidak berkunjung sebagai negosiator keamanan kawasan, melainkan sebagai makelar pengaruh yang menyusun peta relasi berdasarkan jumlah dolar yang bersedia ditanamkan ke dalam proyek-proyek yang tidak selalu terikat pada kebutuhan strategis negara. Keterlibatan CEO Tesla, CEO Blackrock, dan CEO Blackstone dalam rombongan resmi Trump hanyalah permukaan dari struktur yang lebih dalam: bahwa logika privat korporat telah menyatu secara sistemik ke dalam struktur relasi antarnegara. Negara-negara Teluk, dengan surplus petrodolar dan kebutuhan legitimasi internasional pasca-Arab Spring, menemukan dalam Trump bukan hanya mitra, tapi kendaraan politik yang dapat dikendalikan melalui jalur investasi langsung.
Dalam konteks ekonomi-politik global, apa yang kita saksikan adalah artikulasi baru dari kapitalisme patronal, di mana negara-negara otoriter kaya sumber daya berperan bukan sebagai klien pasif dari kekuatan hegemonik, melainkan sebagai sponsor aktif dari formasi kekuasaan di jantung kekuasaan Barat. Bahwa Trump secara terang-terangan mengejar investasi sebesar satu triliun dolar dari Arab Saudi bukan sekadar bentuk keberanian bisnis, tapi juga manifestasi ideologi politiknya: bahwa legitimasi dapat dibeli, bahwa keamanan adalah komoditas yang dinegosiasikan, dan bahwa masa depan hubungan antarnegara bukan dibangun melalui norma, tapi ditentukan oleh kemampuan membayar harga dari stabilitas semu.
Tentu saja, transaksi semacam ini bukan hal baru. Hubungan AS dan Arab Saudi telah lama didasarkan pada pertukaran minyak dan keamanan. Namun yang berubah secara mendasar adalah intensitas personalisasi dan keterputusan hubungan ini dari pertimbangan normatif. Pada masa sebelumnya, walaupun relasi itu eksploitatif, ia tetap dijustifikasi dalam kerangka geopolitik formal: Perang Dingin, stabilitas Teluk, atau ancaman Iran. Di bawah Trump, pembenaran geopolitik ditanggalkan sepenuhnya dan digantikan oleh logika return on investment. Diplomasi bukan lagi instrumen negara, melainkan instrumen kelas oligarkis yang menjadikan negara sebagai instrumen investasi.
Bahwa proyek Trump Organization sedang berjalan di Jeddah, Doha, dan Dubai adalah indikator paling jujur dari konfigurasi ini. Tidak ada upaya untuk menyamarkan konflik kepentingan, karena struktur global saat ini tidak lagi menuntutnya. Dunia yang terbiasa dengan pelanggaran norma etika oleh kekuatan besar kini hanya menatap dengan pasrah. Bahkan di dalam negeri AS sendiri, penggabungan kekuasaan eksekutif dengan kepentingan pribadi tidak lagi memantik kemarahan publik yang luas. Dalam kondisi seperti ini, Teluk menawarkan panggung yang sempurna bagi model kekuasaan Trump: elite ekonomi-politik yang terkonsolidasi, pers lemah, populasi yang depolitisasi, dan logika pembangunan yang digerakkan oleh spektakel arsitektural dan prestise internasional.
Dari sudut pandang studi kawasan Timur Tengah, ini bukanlah sekadar episode dalam hubungan bilateral AS–Teluk, melainkan proses struktural yang mengafirmasi tesis-tesis tentang transformasi negara di era pasca-hegemonik. Negara-negara Teluk tidak lagi sekadar mencari jaminan keamanan dari Barat, tetapi mengupayakan reproduksi kekuasaan mereka melalui kooptasi elite Barat itu sendiri. Investasi triliunan dolar ke dalam ekonomi AS bukan bentuk subordinasi, melainkan bentuk kooptasi balik terhadap struktur kekuasaan global yang selama ini mereka nilai timpang. Namun, upaya ini sarat paradoks: untuk mendapatkan pengaruh di jantung kekuasaan global, mereka harus mengandalkan figur paling non-institusional dalam sistem tersebut.
Dalam kajian hubungan internasional, Trump telah menghapus garis antara politik luar negeri dan politik domestik, antara kebijakan publik dan motif privat, antara negara sebagai entitas rasional dan negara sebagai jaringan personal. Dalam hal ini, ia bukan hanya penyimpangan dari norma liberal internasional, melainkan kristalisasi dari krisis yang telah lama membusuk di dalamnya. Bahwa dunia menerima ini tanpa sanggahan berarti kita sedang memasuki fase pasca-normatif dari sistem internasional, di mana institusi hanyalah façade, dan diplomasi hanyalah pertunjukan yang menyembunyikan relasi finansial di baliknya.
Apa yang dipertaruhkan dalam kunjungan ini bukan hanya relasi AS–Teluk, tetapi fondasi dari hubungan internasional itu sendiri. Jika investasi dapat membeli posisi strategis, jika persenjataan dapat dijadikan alat tukar untuk menunda transisi politik domestik, dan jika relasi bilateral sepenuhnya ditentukan oleh afiliasi personal, maka kita sedang menyaksikan kematian tatanan dunia berbasis hukum dan kelahiran dunia baru yang ditentukan oleh korporasi, dinasti, dan rezim yang saling mengasuransikan satu sama lain dalam jaring transaksi yang tak tersentuh akuntabilitas.
Trump, tentu saja, bukan penyebab utama dari semua ini. Ia hanyalah cermin—walaupun cermin yang memperbesar dan menertawakan apa yang telah lama berlangsung: bahwa hubungan internasional modern tidak pernah sepenuhnya bebas dari motif privat. Namun dalam dirinya, batas-batas antara publik dan privat, antara diplomasi dan dagang, telah benar-benar runtuh. Dan dalam kekosongan itu, negara-negara seperti Arab Saudi menemukan mitra paling kompatibel: seorang pemimpin yang tidak membutuhkan norma, tidak menginginkan multilateralisme, dan hanya mengerti satu bahasa: harga.
Jika dunia tidak mampu membangun ulang struktur hubungan internasional di atas fondasi etika, transparansi, dan keadilan, maka fenomena seperti kunjungan Trump ke Teluk akan menjadi bukan anomali, tetapi norma baru. Dan ketika itu terjadi, studi hubungan internasional tidak lagi berbicara tentang sistem negara, tapi tentang pasar kekuasaan yang diisi oleh aktor-aktor yang tidak dipilih secara demokratis, tidak tunduk pada hukum, dan tidak peduli pada masa depan selain laba mereka sendiri.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
