Literasi di Tangan Warga: Apakah Negara Masih Relevan?

Kebangkitan Literasi dari Akar Rumput
Dalam beberapa tahun terakhir, geliat literasi di Indonesia bergerak kembali; bukan terutama dari lembaga formal negara, melainkan dari tangan-tangan warga. Di berbagai sudut kampung dan kota, taman baca dan komunitas belajar bermunculan sebagai ruang alternatif pembelajaran.

Di Banyumas, Jawa Tengah, Rumah Kreatif Wadas Kelir (RKWK) tumbuh dari halaman rumah sejak 2013, merangkul anak-anak, remaja, hingga orang tua untuk belajar, membaca, dan menulis bersama. Di Tangerang Selatan, Banten, taman bacaan muncul di lingkungan RT seperti Sudimara Pinang, digerakkan warga dengan semangat gotong-royong. Di Serang, juga masih di Provinsi Banten, kampung literasi digital tumbuh dengan pengelolaan yang sepenuhnya berbasis komunitas desa.

Fenomena ini menyiratkan satu pertanyaan penting: jika warga sudah mampu membangun budaya literasi secara mandiri, apakah peran negara masih relevan dalam proyek literasi nasional? Ataukah negara justru perlu meninjau ulang pendekatannya agar tidak menjadi hambatan yang justru menumpulkan semangat warga?

Gerakan dari Bawah: Lahir dari Kebutuhan, Bukan Program
Gerakan literasi yang lahir dari komunitas biasanya tidak bermula dari seruan formal atau anggaran proyek. Ia muncul karena kebutuhan sehari-hari yang nyata. Anak-anak butuh akses buku. Remaja memerlukan ruang aman untuk berdiskusi. Warga dewasa ingin menyambung pendidikan yang sempat tertunda karena alasan ekonomi atau sosial.

Maka ruang-ruang baca dan belajar pun lahir, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai tanggapan terhadap realitas hidup. Taman bacaan bukan sekadar tempat menumpuk buku, melainkan ekosistem yang hidup: ruang bermain yang mendidik, tempat curhat yang aman, dan wadah tumbuhnya rasa ingin tahu.

Rumah Kreatif Wadas Kelir, misalnya, tidak berhenti pada aktivitas membaca. Anak-anak diajak menulis, berdongeng, bahkan menerbitkan karya sendiri. Ada pelatihan menulis zine, dokumentasi sejarah lokal, kelas menulis surat untuk orang tua, dan program literasi berbasis empati. Semua tumbuh dari interaksi harian dan kepercayaan warga terhadap manfaat belajar bersama. Literasi menjadi bagian dari kehidupan, bukan proyek sesaat.

Ketika Negara Hadir: Harapan yang Kadang Tumpul
Sayangnya, ketika negara hadir ke ruang-ruang ini, tidak jarang pendekatannya justru terlalu birokratis. Bantuan buku dikirim tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan minat pembaca. Buku-buku itu sering kali adalah sisa proyek cetakan besar, bukan hasil kurasi yang kontekstual. Pelatihan literasi dilakukan dengan modul seragam dan pendekatan top-down, padahal latar sosial tiap komunitas sangat beragam.

Alih-alih mendukung, pendekatan semacam itu justru menciptakan jarak. Komunitas yang sebelumnya dinamis bisa jadi canggung karena dibebani laporan dan target. Wadah baca warga pun tidak lagi dilihat sebagai aktor aktif, tetapi sekadar pelaksana kegiatan dari atas. Mereka kehilangan otonomi, kehilangan rasa milik.

Padahal, literasi sejati tidak diukur dari banyaknya buku yang dibagikan atau jumlah pelatihan yang digelar. Ia diukur dari sejauh mana kegiatan itu menumbuhkan kebiasaan membaca, kemampuan berpikir kritis, dan memperkuat interaksi sosial. Warga membangun praksis. Negara, sering kali, mengejar angka.

Dari Kontrol Menuju Kolaborasi: Negara sebagai Mitra
Agar tetap relevan, negara perlu mengubah posisinya: dari pengatur menjadi fasilitator, dari pemberi instruksi menjadi pendengar dan mitra. Ini bukan berarti negara melepas tanggung jawab, melainkan merendahkan ego struktural agar bisa bekerja lebih luwes bersama komunitas.

Negara bisa memperkuat infrastruktur: menyederhanakan legalitas komunitas, menyediakan insentif bagi taman baca mandiri, membuka akses pelatihan berbasis lokal, dan memastikan distribusi buku disesuaikan dengan minat pembaca daerah. Kebijakan literasi pun perlu didesentralisasi. Pemerintah daerah, kampus, organisasi keagamaan, dan sektor swasta bisa bersinergi dalam merawat ekosistem baca yang tumbuh sesuai konteks kultural masing-masing.

Contoh menarik datang dari Kabupaten Lebak. Perpustakaan keliling mereka tidak hanya membawa buku, tapi juga menghadirkan ruang edukasi yang hangat. Anak-anak desa bukan hanya membaca, tapi berdialog, bermain, dan mengenal dunia lewat cerita. Model inklusif ini jauh lebih bermakna ketimbang seremoni pembagian buku yang tak menyentuh akar.

Literasi sebagai Modal Sosial dan Peradaban
Gerakan literasi dari bawah bukan sekadar aktivitas membaca atau menulis. Ia adalah pembentukan modal sosial yang kuat. Literasi mengasah kepekaan terhadap sesama, membiasakan dialog antarwarga, dan membuka ruang berpikir kritis yang sangat penting dalam demokrasi.

Dalam masyarakat yang terbiasa membaca dan berdiskusi, hoaks lebih mudah dibantah, intoleransi lebih mungkin dilunakkan melalui empati, dan perbedaan bisa dirayakan melalui percakapan. Literasi menciptakan warga yang tangguh, cerdas secara emosional, dan berdaya pikir mandiri.

Lebih jauh, warga yang membaca dan menulis adalah warga yang sadar. Mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi pelaku perubahan. Mereka bukan hanya pembaca, tetapi juga pencipta narasi. Literasi bukan soal akademik, tapi tentang bagaimana seseorang memahami hidup, merespons persoalan, dan membangun relasi sosial yang sehat.

Kedaulatan Literasi Ada di Warga
Pertanyaan di awal tulisan ini sejatinya telah terjawab oleh kenyataan di lapangan: kedaulatan literasi kini berada di tangan warga. Mereka tidak lagi menunggu dikirimi buku. Tidak berharap proyek tahunan. Mereka bergerak dengan sumber daya seadanya, tapi dengan semangat yang tidak bisa dibeli oleh anggaran manapun.

Dan di sinilah makna kedaulatan literasi: ketika warga mampu menentukan sendiri apa yang ingin mereka baca, bagaimana mereka ingin belajar, dan dengan siapa mereka ingin tumbuh. Negara tetap relevan jika ia mau belajar dari gerakan warga—bukan menggurui, melainkan mendampingi.

Jika negara hadir sebagai mitra yang tulus, bersedia mendengar, dan memberikan ruang tumbuh yang adil, maka sinergi itu bisa melahirkan ekosistem literasi yang tangguh. Sebaliknya, jika negara bersikukuh dengan pendekatan seragam dan target formal, maka ia akan semakin tertinggal dari gerakan masyarakat yang lebih gesit dan kontekstual.

Menuju Ekosistem Literasi yang Berkeadilan
Literasi bukan urusan membaca buku saja. Ia adalah fondasi membangun bangsa: membentuk karakter, memperkuat demokrasi, dan menjembatani perbedaan. Dalam jangka panjang, literasi yang hidup akan menghasilkan warga yang lebih sadar hukum, lebih peka terhadap lingkungan, dan lebih mampu menyelesaikan konflik sosial tanpa kekerasan.

Untuk itu, diperlukan ekosistem literasi yang berkeadilan—tempat warga desa dan kota sama-sama punya akses, anak-anak dan orang tua sama-sama diberi ruang, dan setiap komunitas didengar suara serta kebutuhannya. Perpustakaan bukan hanya gedung, melainkan jembatan dialog. Buku bukan hanya benda, melainkan peristiwa yang mengubah cara pandang.

Penutup: Harapan dari Ruang Kecil
Selama warga masih membaca dengan hati, menulis dengan nurani, serta belajar bersama tanpa pamrih, maka harapan itu selalu hidup, meski tanpa seremoni, meski dari ruang kecil di sudut kampung. Literasi yang tumbuh dari bawah bukanlah perlawanan terhadap negara, melainkan ajakan: mari kita tumbuh bersama, bukan saling membebani.

Negara tidak boleh sekadar hadir secara simbolik, tapi harus hadir secara etis, sebagai sahabat bagi warga yang terus menyalakan obor pengetahuan, dari lorong kampung, emper rumah, hingga jendela dunia.