Indonesia pra-Kemerdekaan: Hikayat Pendudukan Jepang

Tatkala Aldolf Hitler dari Jerman menginvasi Kerajaan Belanda bulan Mei 1940, darurat militer segera diterapkan di Hindia Belanda dan segala jenis pertemuan publik pun dilarang. Perang di benua Eropa lagi-lagi menghasilkan konsekuensi mendalam bagi masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, berbeda dengan periode Peperangan Napoleon sebelumnya, keterlibatan kekuatan Asia dalam konflik bersenjata yang bereskalasi menjadi perang dunia itu, dan pergeseran lokus konflik ke Samudra Pasifik memiliki arti, bahwa posisi Hindia Belanda tidak lagi sekadar “sapi perah” bagi negara-negara besar dalam upaya pemenuhan logistik perangnya, melainkan pusat strategis baru dalam pertikaian global.

Kekaisaran Jepang menyerang Pearl Harbor titimangsa 7 Desember 1941, setelah Amerika Serikat memberlakukan embargo terhadap Negeri Sakura itu selama dua tahun sebagai upaya menghalau pembentukan aliansi antara Jepang, Jerman, dan Italia.

Embargo telah menyulitkan Jepang mendapatkan bahan baku bagi pembangunan angkatan bersenjatanya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jepang lantas berusaha membuka hubungan dagang dengan Indonesia. Belanda menangkal upaya itu dengan cara menghentikan ekspor Indonesia ke Jepang dan membekukan aset-aset Jepang di Indonesia bulan Juni 1941. 

Beberapa bulan setelah serangan Pearl Harbour, Belanda pun berperang melawan Jepang. Tidak butuh waktu lama bagi Jepang untuk menembus benteng pertahanan Hindia Belanda. 

Jepang pertama kali memasuki wilayah Sumatra Selatan bulan Februari 1942, hingga melanjutkan invasinya ke Pulau Jawa tanggal 1 Maret 1942, setelah mengalahkan Belanda dan sekutunya dalam Perang Laut Jawa. Singapura, pada saat itu menjadi koloni Inggris, juga jatuh ke tangan Jepang pada Februari 1942.

Para sejarawan berpendapat bahwa periode penjajahan Jepang merupakan salah satu babak paling penting dalam sejarah Indonesia. 

Sebelum pendudukan Jepang, Belanda telah meredam gerakan nasionalis di Indonesia, menyingkirkan para pemimpinnya, dan mengancam organisasi liyan yang berhaluan nasionalis. Namun, setelah tiga setengah tahun penjajahan Jepang, gerakan nasionalis di Indonesia justru kian tumbuh berkembang dan didukung oleh kalangan masyarakat dari pelbagai latar belakang etnik dan bahasa. Mereka semua bersatu dalam perjuangan revolusioner menuju kemerdekaan Indonesia.

Semula, masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang yang dinilai sebagai penakluk Belanda, dan juga karena sentimen positif yang telah terbangun semenjak 1930-an. Pada era itu, banyak pedagang dan pengusaha Jepang berkunjung ke Hindia Belanda. 

Pemerintah Jepang mengizinkan pengibaran bendera Merah Putih serta lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dikumandangkan ke seantero tanah air. Jepang juga lekas meraih simpati karena dengan taajul menurunkan orang-orang Belanda dan Eropa dari posisi administrasi senior, lalu menggantinya dengan pegawai pemerintah asal Indonesia. 

Namun, sentimen positif terhadap Jepang itu hanya berlangsung singkat. 

Niat Jepang yang sesungguhnya di bidang ekonomi dan intervensi Jepang terhadap struktur serta kehidupan sosial masyarakat memicu rasa antipati meluas. Semua prasangka baik terhadap kekuasaan Jepang menguap begitu saja dua belas bulan sejak kedatangan mereka.

Seperti halnya Belanda, pemerintah Jepang juga ingin mengeruk sumber daya Indonesia demi keuntungannya sendiri. Jepang sangat membutuhkan bahan mentah, seperti minyak, karet, dan timah, untuk persiapan perang menghadapi Perang Dunia II dan mewujudkan visi Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, yang terdiri atas Manchuria, Tiongkok, serta sebagian Asia Tenggara, demi mengalahkan imperialisme Barat.

Pada tahun perdana pendudukan Jepang, orang-orang Eropa di Indonesia, di antaranya warga Belanda, bala tentara Sekutu, dan kalangan sipil (kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak), ditahan di berbagai kamp interniran dan hidup dalam kondisi amat memilukan, termasuk menjadi korban kekerasan dan budak seksual bagi pasukan Jepang.

Setelah para pegawai Eropa tersebut ditawan, Jepang menempatkan orang Indonesia dalam macam-macam posisi administrasi sipil–yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi orang Belanda atau staf asal Indonesia didikan Belanda, misalnya di kantor pos dan telegraf, manajemen sampah serta air, dan transportasi publik. Pembukaan lapangan kerja baru itu membawa perubahan signifikan bagi struktur sosial di daerah perkotaan dan perdesaan.

Jepang dengan cerkas mengalihkan orientasi ekonomi Indonesia ke arah persiapan perang Negeri Sakura tersebut, dengan cara menetapkan kewajiban penyerahan pangan (termasuk beras) dan kerja paksa–yang kemudian menyebabkan bencana kelaparan.

Praktik kerja paksa ekstrem masa itu tampak dari pembentukan romusha. Para buruh paksa itu dikirim ke seluruh penjuru Indonesia dan luar negeri untuk bekerja demi persiapan perang Jepang. Perdesaan menjadi korban paling utama dari tindakan biadab Jepang tersebut. Suplai makanan dan tenaga kerja berkurang drastis, sehingga menyebabkan banyak warga bermigrasi ke daerah perkotaan.

Bahasa Belanda dan Inggris yang sebelumnya digunakan serta diajarkan di sekolah-sekolah diganti dengan bahasa Jepang. Kesempatan orang di Indonesia mengenyam pendidikan tinggi semakin sulit–atau musykil sama sekali. Kalender Jepang digunakan dalam berbagai keperluan resmi, nama-nama jalan diubah, termasuk nama Batavia diganti menjadi Jakarta.

Jepang memborbardir kampanye propaganda anti-Barat agar penduduk Indonesia merasa bahwa mereka sedang berjuang demi tata dunia baru di Asia. Kendati sentimen anti-Barat dalam propaganda Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia, Jepang meremehkan pengaruhnya bagi penguatan gerakan nasionalis dan strategi politik yang dikembangkan para tokoh pengusungnya, termasuk Sukarno, untuk mengambil keuntungan dari perkembangan itu.

Lebih jauh, kekejaman Jepang dan penderitaan yang ditimbulkan oleh kekurangan pangan serta penerapan kerja paksa dengan cepat menggerogoti dukungan masyarakat terhadap Kekaisaran Jepang serta rencana pembentukan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Rakyat Indonesia kian menyadari bahwa Jepang adalah penjajah baru, dan oleh sebab itu, mesti dilawan.

Arkian, satu aspek krusial dalam upaya Jepang menimba dukungan penduduk Indonesia ialah membentuk organisasi massa untuk menyebarkan propaganda Jepang, yakni gerakan “Tiga A” (Nippon: Tjahaja Asia, Pelindoeng Asia, Pemimpin Asia), mengalami patah pucuk.

Pemerintah Jepang mawas diri bahwa mereka memerlukan dukungan pemimpin politik setempat untuk menyukseskan agendanya. Seiring waktu berjalan dan kian tersudutnya militer Jepang dalam Perang Pasifik, para tokoh nasionalis Indonesia segera bergerak kunjung dan memanfaatkan alat-alat propaganda Jepang untuk mengabarkan pesan perjuangan kemerdekaan serta kebebasan dari segala bentuk penjajahan di tanah air.