Demokrasi di Indonesia tersimpan dalam berita-berita lama. Pada saat ingin menilik demokrasi mutakhir, kita kadang terpanggil membaca demokrasi masa lalu. Kita telah terbiasa membaca buku-buku untuk menilai demokrasi berlatar masa kekuasaan Soekarno dan Soeharto. Di pilihan berbeda, demokrasi itu album ribuan berita dimuat dalam majalah, tabloid, dan koran selama puluhan tahun.
Para pembaca koran, tabloid, dan majalah masa lalu biasa melihat foto Gus Dur. Di arus pemberitaan, Gus Dur memiliki pikat. Ia sering menjadi berita. Ia pun sering diminta menjadi narasumber saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Sejak dulu, Gus Dur dipastikan turut melariskan keterjualan koran, tabloid, dan majalah. Kita menduga pemasangan foto Gus Dur di sampul depan ikut menentukan angka penjualan. Dampak bakal bertambah bila kehadiran foto digenapi kutipan dari omongan Gus Dur.
Desember, bulan kangen Gus Dur. Kita boleh kangen Gus Dur dalam arus pers masa Orde Baru. Puluhan tahun berlalu dari masa Orde Baru, kita penasaran dengan kata-kata Gus Dur dan dampak dalam demokrasi. Dulu, Gus Dur bertema besar demokrasi menghadapi Soeharto atau rezim Orde Baru. Di berita, Gus Dur tentu menjadi sosok berpengaruh dengan tafsir keberpihakan atas gerakan demokrasi atau “memaklumi” dusta penguasa.
Kita membaca majalah-majalah lama tapi berharap mendapat pantulan untuk mengerti demokrasi mutakhir. Sumber memikirkan demokrasi itu Gus Dur. Kita membuka majalah Editor, 12 Juni 1993. Foto di sampul depan: Ali Sadikin dan BJ Habibie. Judul utama membikin penasaran pembaca: “Misi Rahasia Petisi 50.” Orang-orang masa lalu paham bila Petisi 50 itu ikhtiar demokrasi.
Kita mengingat Petisi 50 melalui penjelasan Ali Sadikin: “Supaya Orde Baru ini melaksanakan yang menjadi tekad Orde Baru, menjalankan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sudah banyak penyimpangannya. Berarti kita membuat kesalahan.” Agenda dari Petisi 50 diistilahkan “amar ma’ruf nahi munkar.”
Berita itu mendapat perhatian besar. Kadar pikat mungkin dipengaruhi pendapat Gus Dur mengenai hubungan Soeharto-Habibie dengan para penandatangan Petisi 50. Gus Dur bersuara memakai pijakan demokrasi: “Yang jelas yang dituntut Petisi 50 itu sesuatu yang fundamental. Mereka meminta sistem pemerintahan ini diubah, susunan DPR, MPR, wewenang presiden dibatasi. Semua itu hal-hal fundamental bagi Pak Harto. Dan itu berarti akan berhadapan dengan sistem yang sudah dikembangkan Pak Harto.”
Gus Dur mengamati demokrasi sedang berantakan. Pada situasi tak keruan, Gus Dur terus bersuara demokrasi meski tekanan dari penguasa terus menguat. Indonesia masa 1990-an, Indonesia “sakit” akibat pelbagai pelanggaran kaidah-kaidah demokrasi. Soeharto cerewet tentang demokrasi Pancasila tapi demokrasi sedang “sakit” dan “babak belur” akibat dusta-dusta rezim Orde Baru.
Gus Dur berani bersuara dan bersiasat saat penguasa represif: “Saya sudah belajar jangan terlalu banyak berharap dengan sistem pemerintahan yang sekarang.” Kita mungkin tergoda menaruh Petisi 50 dalam lakon demokrasi mutakhir saat Prabowo-Gibran berkuasa melalui pemilu penuh kejutan.
Kita lanjutkan membuka majalah Editor, 7 Agustus 1993. Foto di sampul depan: AH Nasution dan Soeharto. Pada masa lalu, malapetaka 1965 memunculkan peran besar AH Nasution dan Soeharto. Di hari-hari penentuan, Soeharto tampil sebagai penguasa. AH Nasution tetap mendapat penghormatan walau peran perlahan dipinggirkan. Konon, dua tokoh terlibat persaingan sengit dalam pemenangan demokrasi setelah malapetaka 1965. Di lakon Orde Baru, hubungan dua tokoh tampak kaku dan mengandung teka-teki.
Pertemuan bersejarah terjadi di Jakarta. Peristiwa mendapat beragam komentar. Redaksi majalah Editor memasang judul penting: “Setelah 10 Menit.” Dua tokoh penting dalam sejarah bertemu 10 menit tapi sangat berdampak dalam perkembangan politik di Indonesia, masa 1990-an.
Gus Dur dijadikan narasumber, berdampak dalam pemberitaan dimuat di Editor. Gus Dur tetap sosok penting bagi publik turut beropini. Gus Dur mengatakan: “Yang mengundang Pak Nas ke Istana Negara untuk menghadiri pelantikan perwira muda ABRI adalah ABRI. Di situ, Pak Nas ketemu dengan Pak Harto. Tapi, apa tujuannya, saya tidak tahu. Bisa jadi itu dikarenakan ABRI ingin menghormati Pak Nas. Selama ini, ABRI dianggap mencekal Pak Nas.”
Gus Dur mengajak publik berpikir tenang dan urut. Publik jangan mudah terpengaruh seolah pertemuan itu dikehendaki Soeharto. Gus Dur tampak memiliki sumber-sumber data saat mengeluarkan pendapat. Ia berhitung posisi AH Nasution dalam ABRI dan konsekuensi berseru demokrasi di hadapan Soeharto. Hitungan 10 menit menjadi peristiwa menggegerkan saat para pembaca berita kurang cermat dalam menilai posisi para tokoh dan institusi. Gus Dur paham hubungan dan situasi rumit di Indonesia.
Dua majalah lama membuka lagi kenangan demokrasi di Indonesia. Gus Dur dijadikan narasumber dalam menguat berita-berita dalam Editor. Pendapat Gus Dur sangat dinantikan gara-gara menguak misteri tapi kadang bermain teka-teki. Gus Dur menguak kerumitan demokrasi sambil memainkan bahasa agar terjadi pendewasaan demokrasi.
Kini, pendapat-pendapat Gus Dur bisa “disalin” saat kita memikirkan Indonesia. Demokrasi mutakhir membingungkan publik. Kebingungan terbesar: demokrasi dan militer. Situasi berbeda dengan rezim Orde Baru masa 1990-an. Kita kadang melihat terjadi “pengulangan” atau “peniruan” jalianan demokrasi dan militer saat Soeharto berkuasa. Kita lumrah kangen Gus Dur. Kangen dengan cara mengamati dan mengungkapkan pendapat kepada publik mudah “dilinglungkan” berita-berita. Dulu, pers itu mendapat tekanan dan sensor dari penguasa.
Pada 2021, kita dibujuk Rolf Dobelli agar berhenti membaca berita. Buku itu berjudul Stop Membaca Berita: Manifesto untuk Hidup yang Lebih Bahagia, Tenang, dan Bijaksana. Buku ingin tebar pengaruh tapi para pembaca di Indonesia terus bernafsu bila bertema politik. Rol Dobelli mengungkapkan: “Zaman dahulu, orang-orang membaca, menonton, dan mendengarkan berita pada jam-jam tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Ada jendela-jendela waktu dengan berita, ada jendela-jendela waktu tanpa berita. Kini, berita telah menyusupi banyak kehidupan publik dan kehidupan pribadi setiap jam.”
Kita dapat membuktikan penjelasan Rolf Dobelli. Kita mengerti keberlimpahan berita masa sekarang. Berita-berita kadang berdampak siksaan dan “kebodohan”. Penjelasan itu justru membuat kita kangen dengan berita-berita bertema demokrasi masa lalu untuk dibandingkan dengan masa sekarang. Kita memilih berita-berita mengikutkan pendapat-pendapat Gus Dur. Pelacakan dan pembacaan lagi majalah-majalah lama membuat kita insaf demokrasi Indonesia abad XXI seolah “salinan” dari masa 1990-an.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Zunus
