Jakarta, Arina.id-Meski memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan pasar halal yang sangat besar, Indonesia belum mampu menjadi pemain utama dalam industri halal. Pemerintah menilai posisi Indonesia masih sebatas konsumen, sementara produk halal yang beredar justru didominasi dari negara-negara non-Muslim.
Pemerintah kini semakin serius mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Langkah awal yang paling krusial adalah memasukkan pengembangan ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah.
Hal ini disampaikan Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas Rosy Rosy Wediawaty dalam Training of Trainer Ekonomi Syariah yang digelar Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) dan Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat 14 November 2025.
"Dokumen itu menjadi acuan pembangunan. Kalau di perencanaan saja tidak muncul, siapa yang akan menjalankan?" ujar Rosy.
Beberapa negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand sudah lebih dahulu fokus pada sektor ekonomi syariah.
"Potensinya besar, ini potensi perputaran uang yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena itu kita targetkan mengejar Malaysia," ucapnya.
Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah melalui integrasi kebijakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah.
Saat ini, 26 provinsi telah memuat narasi arah kebijakan ekonomi syariah dalam rencana pembangunan daerah, dan 19 provinsi serta 171 kabupaten/kota telah mencantumkan indikator ekonomi syariah.
“Keberhasilan ekonomi syariah sangat memerlukan peran daerah. Karena itu, seluruh dokumen perencanaan harus memuat strategi penguatan ekonomi syariah,” tegasnya.
Deputi Direktur Promosi dan Kerja Sama Strategis Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Inza Putra, menilai Indonesia tidak kalah dari Malaysia dalam penyelenggaraan program-program ekonomi syariah berskala internasional.
Ia mencontohkan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang disebut lebih terstruktur dibanding Malaysia International Halal Showcase (MIHAS).
"ISF itu ada VESA, ada Road to ISF. Kalau MIHAS ya langsung MIHAS saja, tidak ada pra-kegiatan. Sekarang mereka memang punya VESA, tapi kita lebih komprehensif," ujar Inza.
kata Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, Imam Hartono menambahkan media massa memiliki peran vital dalam menyukseskan Ekonomi Syariah (Eksyar), terutama soal literasi. Eksyar ini, BI mengharapkan, media massa masif memberitakan agar generasi muda Indonesia bisa memahaminya.
"Pers, media ini perannya vital, mengkampanyekan kepada generasi muda digital, membangun 'trust' dan akuntabilitas, transparan serta kredibel. Ini akan dicapai, para jurnalis dapat menulis tentang Eksyar agar literasinya mudah dipahami dan menarik," ujarnya.
Imam menjelaskan, Eksyar ini merupakan sistem ekonomi berbasis nilai dalam mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Eksyar menerapkan, prinsip leluhur, kerja sama, dan kebaikan.
"Potensi Eksyar dalam mendukung ekonomi ansional makin lama, makin bertambah. Apa bila di dukung pergesaran demografi tahun 2030, anak muda jadi calon potensi kekuatan kita," kata Imam.
Sumber PilihanEditor: Muhammad Taufiq
