Yerusalem, Arina.id – Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, berjanji mengerahkan segala upaya untuk membentuk pemerintahan baru setelah Presiden Isaac Herzog menunjuknya sebagai calon pembentuk kabinet. Penunjukan ini menjadi peluang bagi oposisi untuk mengakhiri kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
“Sekarang adalah waktunya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kami layak mengemban tanggung jawab ini,” tulis Eisenkot melalui akun X miliknya, Sabtu (7/11/2026).
Herzog memberikan mandat tersebut setelah berkonsultasi dengan seluruh partai politik menyusul pemilihan umum pada 27 Oktober 2026. Dalam pemilu tersebut, tidak ada satu pun kubu yang berhasil memperoleh mayoritas kursi parlemen.
Kebuntuan politik ini terjadi di tengah perpecahan masyarakat Israel akibat kebijakan pemerintahan Netanyahu yang berhaluan kanan keras serta kelelahan publik setelah tiga tahun konflik bersenjata.
Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang kini memimpin blok oposisi, memperoleh rekomendasi dari kelompok politik yang mewakili 67 anggota parlemen. Sementara itu, Netanyahu hanya mendapatkan dukungan dari kelompok yang mewakili 46 anggota parlemen.
Blok oposisi berupaya membangun koalisi dengan membuka peluang kerja sama bersama kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengamankan jumlah dukungan yang dibutuhkan dalam pembentukan pemerintahan.
Meski demikian, rencana tersebut menghadapi tantangan. Sebagian kelompok oposisi berhaluan kanan menolak jika pemerintahan baru harus bergantung pada dukungan anggota parlemen Arab Israel.
Penunjukan resmi Eisenkot dijadwalkan berlangsung melalui upacara di kediaman presiden di Yerusalem pada Ahad (8/11/2026).
Netanyahu Dorong Pemerintahan Persatuan
Di tengah upaya oposisi membentuk pemerintahan baru, Netanyahu justru kembali menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Ia menginginkan seluruh partai politik Zionis bergabung untuk menjaga kepentingan negara.
Netanyahu bahkan memperingatkan bahwa koalisi oposisi dengan kelompok politik Arab dapat mengancam keberadaan Israel.
“Koalisi semacam itu akan menghancurkan Negara Israel dari dalam,” ujarnya pada Sabtu.
Pernyataan tersebut merujuk pada kemungkinan kerja sama oposisi dengan kelompok Arab Israel, yang merupakan keturunan warga Palestina yang tetap tinggal di wilayah tersebut setelah berdirinya Israel pada 1948.
Namun, oposisi menolak gagasan pemerintahan persatuan selama Netanyahu masih memimpin. Mereka menilai pergantian kepemimpinan menjadi syarat utama untuk mengatasi krisis politik.
Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot bahkan mendesak sekutu Netanyahu dan anggota Partai Likud untuk bergabung dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinannya.
Di sisi lain, rencana koalisi Eisenkot juga menghadapi penolakan dari sejumlah tokoh oposisi. Avigdor Liberman, mantan sekutu Netanyahu yang kini menjadi pengkritiknya, menegaskan tidak akan bergabung jika pemerintahan baru bergantung pada suara anggota parlemen Arab Israel.
Meski demikian, Liberman mulai melunakkan sikapnya terhadap kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Ia menyatakan terbuka untuk membahas aturan yang memberikan pengecualian wajib militer bagi kelompok tersebut.
Sebelumnya, Liberman dan tokoh oposisi lainnya, Naftali Bennett, justru menjadikan penghapusan pengecualian wajib militer sebagai salah satu agenda utama kampanye mereka.
Isu ini menjadi sensitif karena banyak tentara cadangan Israel harus menjalani penugasan berulang kali di Gaza dan Lebanon, sementara kelompok ultra-Ortodoks selama ini memperoleh pengecualian dari kewajiban dinas militer.
Eisenkot menawarkan alternatif berupa kewajiban pengabdian nasional bagi seluruh warga Israel. Mereka dapat memilih menjalankan tugas sipil sebagai pengganti dinas militer.
Sebelum penunjukan tersebut, Eisenkot juga mendesak agar pemerintahan Netanyahu segera diganti. Ia menyebut perdana menteri petahana itu sebagai ancaman bagi keberlangsungan demokrasi Israel.
Setelah menerima mandat, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk mengumpulkan dukungan minimal 61 anggota parlemen. Presiden dapat memberikan tambahan waktu 14 hari jika upaya tersebut belum berhasil.
Apabila Eisenkot gagal membentuk pemerintahan, Herzog dapat menyerahkan mandat kepada tokoh lain. Jika seluruh upaya pembentukan pemerintahan menemui jalan buntu, Israel harus kembali menggelar pemilihan umum.
Editor:
