Jakarta,Arina.id — Di tengah ketegangan geopolitik global transformasi untuk menjadi bangsa mandiri muncul sebagai tuntutan umum. Bagaimana peran Indonesia?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa ketidakpastian global bukanlah fenomena baru, melainkan akibat dari ketiadaan konstruksi tatanan internasional yang dapat diandalkan pasca Perang Dunia II.
"Sesudah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mencapai satu konsensus luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pembentukan tatanan internasional baru yang dituangkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,”ujar Gus Yahya dalam acara Gebyar Wawasan Kebangsaan 2025 di Gedung Lemhannas RI, Senin (30/6/2025).
Piagam tersebut kemudian termaterialisasi dalam bentuk organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konsensus ini berhasil menciptakan stabilitas dan kemapanan relatif, memungkinkan masyarakat dunia untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi.
"Keadaan relatif stabil, lebih bisa diramalkan sehingga pelaku-pelaku bisnis lebih mampu mengelola usahanya dengan baik," kata dia.
Namun, lanjut Gus Yahya, permasalahan muncul ketika konsensus internasional tersebut hanya bisa berfungsi jika negara-negara yang lahir pasca Perang Dunia II harus menyetujui Piagam PBB untuk mendapat pengakuan internasional.
"Kita tahu dalam organisasi PBB dibentuk Dewan Keamanan dengan lima anggota tetap, yaitu negara-negara pemenang Perang Dunia II Amerika Serikat, Uni Soviet, China, Prancis, dan Inggris. Tapi kemudian kita tahu bahwa secara umum stabilitas global lebih mengandalkan pada keseimbangan kekuatan antara Barat (AS dan sekutunya) dan Timur (Uni Soviet dan sekutunya)—yang dikenal sebagai Perang Dingin.
Perang Dingin ini, kata Gus Yahya, menjamin satu kemapanan tertentu. Ada perang tapi secara umum ada kemapanan tertentu, secara umum dunia juga relatif stabil sehingga secara ekonomi juga tumbuh.
Keseimbangan itu berubah ketika Uni Soviet berubah pada 1989 sehingga Amerika Serikat menjadi adidaya tunggal. Sejak saat itu, ketidakpastian global mulai dirasakan dan menimbulkan konsekuensi luas, termasuk di bidang ekonomi.
Belakangan, kata Gus Yahya, munculnya kekuatan-kekuatan baru dalam era disrupsi membuat dunia menjadi multipolar. Namun hingga kini belum terbentuk equilibrium (keseimbangan) baru dalam dinamika geopolitik global sehingga banyak aktor global cenderung bertindak semaunya, hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tak peduli pada dampak global.
"Perang-perang yang terjadi belakangan ini pecah karena dorongan kepentingan eksklusif bagi pelaku-pelakunya, tanpa ada deterrent global untuk mencegah semua Itu terjadi," kata dia.
Di tengah situasi sulit ini, Gus Yahya menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk bertahan hidup sebagai bangsa.
"Sebelum bicara tentang kemandirian, saya kira lebih dahulu berpikir bagaimana bisa bertahan dalam berbagai kesulitan ini. Maka saya kira di tengah berbagai macam isu perdebatan, pertentangan yang terjadi di masyarakat perlu membangkitkan kesadaran pentingnya survival bagi bangsa dan negara," tegasnya.
Selain itu, kata Gus Yahya, Indonesia juga harus berkontribusi dalam mencari solusi atas kesulitan global yang sedang terjadi.
"Kita harus berpikir bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah ini," ungkap Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Jawa Tengah.
Paradigma Baru
Gus Yahya mengungkapkan bahwa tatanan internasional membutuhkan paradigma yang benar-benar didasarkan pada konsensus, bukan sekadar perimbangan kekuatan seperti yang terjadi selama ini.
"Selama ini, stabilitas dan harmoni global lebih banyak bergantung pada perimbangan kekuatan sehingga konflik-konflik dan kekacauan dapat dikendalikan," ucapnya.
Padahal, kata Gus Yahya, dibutuhkan lebih dari sekadar perimbangan kekuatan, yakni tatanan yang benar-benar didasarkan pada konsensus, semua pihak setia pada kesepakatan tersebut.
Ia mencontohkan konsensus Indonesia yang terbentuk melalui proses panjang—mulai dari Sumpah Pemuda hingga lahirnya UUD 1945 dan Pancasila. Konsensus itu bertahan bukan karena tekanan kekuatan atau kekuasaan, melainkan karena adanya kehendak yang tulus untuk mempertahankannya.
"Dulu kita pernah membuat inisiatif Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia Afrika yang semuanya untuk mengokohkan konsesus internasional untuk menjamin satu tatanan internasional yang stabil berdasarkan perdamaian abadi," katanya.
Ke depan, imbuh Gus Yahya, perlu melakukan upaya-upaya tersebut agar masalah global dan masalah domestik menemukan jalan keluarnya.
"Ini prinsip dasar yang perlu kita wacanakan dan kembangkan ke depan supaya ketika menghadapi masalah yang rumit kita tetap punya rujukan," jelasnya.
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia
Sementara itu, Ekonom senior Raden Pardede menyatakan bahwa sebagai negara middle power, Indonesia memang tidak dapat memengaruhi dinamika global namun Indonesia mampu menjaga stabilitas domestik.
"Kalau dalam situasi global seperti ini minimum yang bisa kita lakukan jangan sampai internal pun tidak bisa kita kendalikan,”ujarnya.
Ia menjelaskan tiga arus utama bagaimana krisis global memengaruhi Indonesia. Pertama adalah arus sentimen dan kepercayaan pasar, yang langsung terpengaruh oleh pemberitaan media dan media sosial.
"Sentimen di pasar global langsung terjadi karena pemberitaan media, media sosial, dan itu langsung tercermin di harga saham. Itu arus yang memengaruhi kita,”jelasnya.
Arus kedua adalah arus barang dan jasa melalui ekspor. Kebijakan tarif internasional, seperti tarif IDF World, berdampak langsung terhadap keterlambatan ekspor ke Amerika Serikat.
"Kita dikenakan tarif sebesar 30 atau 36 persen. Hal itu yang langsung berpengaruh terhadap ekspor kita,” ungkapnya.
Arus ketiga, lanjut Pardede, adalah arus modal asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). Menurutnya, ketidakstabilan global berpengaruh terhadap arus modal dari negara-negara besar seperti AS dan China ke Indonesia.
"Jadi kalau kita lihat, eksternal berpengaruh ke kita? Iya. Tetapi apakah bisa kita kendalikan? Iya, tapi tidak sepenuhnya. Sangat kecil kemungkinan,”pungkasnya.
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzili menambahkan bahwa situasi dunia ini telah berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan sosial nasional, seperti fluktuasi harga energi, inflasi global, hingga krisis logistik dan pangan.
"Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia membangun kemandirian yang sejati hidup sederajat, sejajar, dan berdiri di atas kaki sendiri," pungkas Ace.
Editor:
