Jakarta, Arina.id—Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengingatkan pemerintah agar tidak larut dalam dinamika politik nasional hingga mengabaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Mulai dari kebakaran hutan, dugaan penyadapan ilegal, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, hingga krisis kemanusiaan di Papua.
Peringatan tersebut disampaikan melalui delapan pesan kebangsaan yang ditujukan kepada pemerintah, aparat pemerintahan, penegak hukum, dan seluruh pemegang otoritas kebijakan.
GNB menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius, terutama di tengah dinamika politik terkait mundurnya Wakil Presiden RI pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Pesan kebangsaan itu ditandatangani sejumlah tokoh lintas agama, akademisi, budayawan, dan aktivis. Di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dan Alissa Q Wahid.
Dalam pesannya, para tokoh mengingatkan agar proses pergantian wakil presiden tidak menggeser perhatian pemerintah dari berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
GNB menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari kebakaran hutan di berbagai wilayah, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam merespons demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, hingga persoalan ekonomi dan sosial akibat tata kelola pemerintahan yang belum membaik.
Selain itu, isu dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian dan aparat negara lainnya melalui praktik penyadapan ilegal terhadap pejabat negara, masyarakat sipil, aktivis, tokoh politik, serta warga yang menyampaikan kritik.
"Maka kami, Gerakan Nurani Bangsa, sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cita Indonesia merasa perlu menyampaikan pesan kebangsaan kepada penyelenggara negara, aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan semua pemegang otoritas kebijakan," demikian pernyataan GNB dalam dokumen tersebut, Senin (16/11/2026).
Pertama, GNB meminta pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas. Persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, tata kelola pemerintahan, dan lingkungan hidup harus mendapatkan perhatian utama serta tidak terpinggirkan oleh dinamika politik pergantian wakil presiden.
Kedua, pemerintah diminta mengoptimalkan seluruh sumber daya, termasuk anggaran, untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya pemulihan juga perlu dilakukan, disertai jaminan agar tidak terjadi alih fungsi hutan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
Ketiga, GNB mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk memulihkan kesehatan warga terdampak kebakaran hutan. Penanganan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan orang tua, dinilai perlu menjadi perhatian.
Keempat, GNB mengingatkan aparat agar menghormati prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam menangani kebebasan berpendapat masyarakat. Penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force harus dihindari, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi mahasiswa.
Kelima, GNB meminta adanya proses hukum yang adil dan transparan terhadap kasus penyadapan ilegal. Seluruh pihak yang terlibat harus dihukum setimpal, sementara aparat penegak hukum wajib menjamin perlindungan dan pemulihan hak para korban.
Keenam, GNB menegaskan pentingnya prinsip supremasi sipil sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Pemerintah diminta memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer dalam berbagai ranah sipil, terlebih di lingkungan institusi perguruan tinggi.
Ketujuh, GNB meminta penyelesaian krisis kemanusiaan berkepanjangan di Papua mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog yang menghormati martabat manusia. Perlindungan hak warga, termasuk masyarakat yang mengungsi akibat konflik dan kekerasan, juga harus dipastikan.
Kedelapan, GNB mendesak penghentian ujaran yang merendahkan, memberikan stigma, maupun mengintimidasi kalangan intelektual dan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan serta tata kelola penyelenggaraan negara di ruang publik.
GNB menegaskan kesadaran kolektif untuk melindungi seluruh bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia harus menjadi landasan komitmen bersama.
"Dengannya Indonesia akan mewujudkan negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," demikian penutup pesan kebangsaan tersebut.
Editor:


