Jakarta, Arina.id—Rabu, 28 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kelompok mahasiswa dan pemuda di berbagai daerah menggelar aksi Indonesia Sadar. Salah satu yang menarik dari demo ini adalah simbol kampanye yang digunakan. Di media sosial (medsos), belakangan ini ramai beredar simbol tiga jari yang menyertai aksi demo 28 Oktober.
Simbol tiga jari atau dikenal juga dengan "three-finger salute" tidak memiliki arti tunggal, tetapi kerap bermakna sebagai lambang perlawanan terhadap kekuasaan. Simbol tiga jari itu juga menandakan semangat pembebasan dari ketidakadilan.
Gestur atau simbol tiga jari bukan kali pertama dipakai dalam demonstrasi di Indonesia. Pada demonstrasi di negara-negara lain, simbol three-finger salute juga sudah banyak dipakai untuk kampanye atau menyampaikan protes.
Di Jakarta, massa aksi ini berhasil menembus barikade keamanan dan menguasai Kawasan Monumen Selamat Datang dengan pengawalan ketat polisi dan TNI. Tak kehabisan akal rombongan mahasiswa menggunakan angkot berwarna merah memadati area kolam bundaran HI. Di barisan terdepan, para pemuda dan aktivis sipil tampak saling merapatkan barisan seraya berhadapan langsung dengan jajaran aparat yang berjaga.
"Buka, buka, buka jalannya! Buka jalannya sekarang juga!" seru mereka. Pekikan yel-yel penuntutan lantang dikumandangkan massa aksi. Usai berhasil menembus barikade personel kepolisian. Mereka melanjutkan untuk bergerak menuju Jalan MH Thamrin arah Patung Kuda. Namun, tepat di depan Halte Transjakarta Wisma Nusantara, pergerakan massa kembali tertahan oleh barikade yang dibentuk personel kepolisian bersama TNI Angkatan Darat (AD).
Spanduk besar berwarna kuning bertuliskan "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah" dibentangkan para unjuk rasa menyuarakan kondisi nyata masyarakat Indonesia yang kini terpuruk akibat kabut asap, banjir, dan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan.
Dalam orasi, mahasiswa menyoroti meluasnya karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat. Mereka menyebut kebakaran terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Kalimantan, Papua, Sumatra, Sulawesi, dan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menilai penanganan pemerintah belum menunjukkan komitmen serius.
Salah satu orator, Supriyadi, menilai pemerintah abai dalam menangani bencana lingkungan. Ia juga menyinggung bencana di Sumatra yang menurutnya belum sepenuhnya pulih.
“Kasus karhutla terbaru ini adalah peristiwa yang tak pernah diselesaikan oleh negara. Ini menjadi tanda tanya besar, mengapa negara selalu abai terhadap apa yang seharusnya dia pertanggungjawabkan,” kata Supriyadi.
Dia mendesak Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas penanganan bencana lingkungan. Supriyadi juga menilai pemerintah lalai karena bencana di Sumatra belum benar-benar pulih.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Azzahra dalam orasinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kompak menyuarakan aspirasi agar memberi dampak yang luas dan didengar pemerintah.
"Hari ini secara simbolis kita telah mendapatkan kebebasan kita dan hak kita di Bundaran HI. Tapi dalam hal-hal lainnya, bagaimana anggaran kita dikeluarkan, bagaimana lahan-lahan kita dikelola, bagaimana ruang-ruang sipil kita harus dipertahankan, itu semua bergantung pada kita seperti hari ini," ujar Fatimah.
Fatimah mengatakan hari Sumpah Pemuda saatnya menyatukan langkah turun ke jalan bersama.
"Kita bukanlah mereka yang hanya bersumpah satu hari kemudian besoknya langsung melanggarnya, teman-teman. Kita adalah manusia-manusia yang bersumpah puluhan tahun yang lalu, tapi kita masih menghidupinya hingga hari ini. Dan hari ini adalah salah satu bentuknya. Di hari di mana kita memperingati sumpah yang pernah kita ucapkan, yang pernah bangsa kita lantunkan. Kita membuktikan bahwa kita menyimpan sumpah-sumpah itu dengan perjuangan yang tidak pernah berhenti sampai akhirnya kita bisa berhasil dari sini," ujarnya.
Tidak hanya mahasiswa deretan artis turut turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan memberikan bantuan para demonstran. Unjuk rasa ini diinisiasi Komite SADAR (Selamatkan Daulat Rakyat) yang meliputi BEM UI, Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Universitas Padjajaran, BEM Universitas Diponegoro, BEM Unnes, Serikat Mahasiswa UGM, BEM Universitas Airlangga, dan BEM Universitas Brawijaya menuntut lima hal:
1. Tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggungjawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP
3. Turunkan biaya pendidikan dan berikan akses layanan dasar yang merata
4. Hentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN
5. Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil
Tak hanya di Jakarta, aksi ini digelar mahasiswa dan masyarakat di sejumlah daerah salah satunya di Yogayakarta. Mahasiswa bersama gabungan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY), Rabu (28/10/2026).
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Zainal Arifin Mochtar, yang hadir turut menyoroti keresahan masyarakat, menilai persoalan utama yang mengemuka adalah kualitas pemerintahan, mulai dari lembaga legislatif, kabinet, hingga kepemimpinan presiden.
"Saya kira keresahannya adalah kualitas pemerintahannya. Jelas kualitasnya. Anda mau sebutkan apa saja yang baik dan maju, hampir tidak bisa disebutkan," kata pria yang akrab disapa Uceng itu.
Sementara itu, Pengamat politik dan kebijakan publik Cecep Handoko menilai, gerakan mahasiswa merupakan elemen penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah melemahnya peran partai politik nonpemerintah sebagai penyeimbang kekuasaan.
"Saya mendukung dan mengajak masyarakat untuk mengawal aksi mahasiswa. Ini bukan semata-mata persoalan demonstrasi, tetapi momentum untuk mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan membutuhkan kontrol publik," kata Ceko dilansir Tribunnews.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Polisi Listyo Sigit mempersilakan masyarakat termasuk mahasiswa yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi hari ini. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
"Silahkan dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Pemerintah dan Undang-Undang memberikan ruang," kata Listyo Sigit menanggapi unjuk rasa.
Listyo menegaskan, KSP terbuka untuk menerima aspirasi dari perwakilan mahasiswa maupun kelompok pengunjuk rasa lainnya. Ia berharap momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda dapat memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.
"KSP mewakili pemerintah siap menampung aspirasi dari perwakilan adik-adik mahasiswa maupun perwakilan pengunjuk rasa yang lain,sekaligus hari adalah momentum hari peringatan Sumpah Pemuda yang harus terus kita jaga semangat persatuan untuk terus jaga dan kita rawat bersama untuk membangun bangsa. Semua masukan dari para peserta unjuk rasa adalah bagian dari kita untuk bersama sama menjaga dan merawat bangsa ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda," kata dia.
Editor:
