“Kita mau berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap sama diri kita sendiri. Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita; Gibran.” (Closing Performance Mens Rea Pandji Pragiwaksono)
Tampaknya komedi masih menjadi sarana paling ampuh untuk melempar kritik, utamanya kepada pemerintah. Komedi seperti jembatan yang mampu menghubungkan dua hal dengan cara amat mudah. Mengemas suatu hal yang rumit menjadi sederhana. Mengemas suatu hal yang berat menjadi ringan. Dan mengemas suatu hal yang serius menjadi main-main—tanpa mengurangi esensi.
Pandji Pragiwaksono berhasil melakukannya. Ia menampilkan stand-up komedi berbau kritik pada pemerintah. Sekian nama disebut dengan jelas, sejumlah kasus diungkap sangat gamblang. Dengan gestur percaya diri dan ekspresi yang meyakinkan, Pandji mengguncang sepuluh ribu penonton offline. Itu belum ditambah jumlah penonton yang menyimak secara online. Per tanggal 4 Januari 2026, Mens Rea—tajuk stand-up Pandji—masih menduduki peringkat pertama top 10 TV Show in Indonesia Today di Netflix—layanan streaming video nomor satu di dunia berdasarkan jumlah pelanggan berbayar.
Dengan durasi sepanjang dua jam, Pandji memainkan isu “pinggir jurang”. Ia menyentil Jokowi, polisi, tentara, Presiden, Wakil Presiden, DPR, dan artis. Isu yang dibawa menarik para penonton memikirkan masalah yang bergumul di Indonesia, utamanya yang terjadi sejak era Jokowi dan kabinet Merah Putih berkuasa.
Pandji pandai memainkan perumpamaan, mengemas masalah berat menjadi mudah dipahami. Misalnya ia mengkritik inkompetensi para pejabat di Indonesia dengan menganalogikannya lewat cerita membangun sebuah rumah. Menurutnya, dibutuhkan arsitek sebagai perancang gagasan, lalu teknik sipil, mandor, dan tukang yang akan mengeksekusi. Pengerjaan harus sesuai kapasitas. Jika peran itu tertukar atau tumpang tindih, bangunan rumah akan bermasalah. Analogi itu lalu ia tarik ke program Lapor Mas Wapres yang dilakukan Gibran. Baginya tugas wakil presiden bukan di ranah teknis, tetapi gagasan. Ini berlanjut pada posisi lainnya dalam pemerintahan.
Selain soal rumah, Pandji banyak menceritakan analogi lain dengan tambahan lelucon soal lagu, seksualitas, pengalaman unik, dan sindiran pada intel. Pola ini berhasil membuat penampilannya pecah. Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, dibanjiri gelak tawa dan teriakan dari penonton.
Pola yang dilakukan Pandji mengingatkan saya dengan seorang tokoh yang juga menggunakan humor dan analogi sebagai strategi menyampaikan pesan. Tokoh ini banyak menyuguhkan perumpamaan unik yang tak pernah dipakai orang lain. Hanya bedanya, ia melakukannya lewat tulisan tidak stand-up komedi. Misalnya ketika ia menjelaskan soal kata priayi dalam salah satu tulisan di Asal usul (IRCiSoD, 2018).
"Priayi itu sebangsa manusia juga, tapi tidak semua manusia dapat disebut priayi. Zaman dulu, seorang ambtenar atau orang berdarah biru, tidak senang disebut ‘orang’ melainkan ‘priayi’. Ibarat jambu, priayi itu ‘jambu bangkok’. Ibarat ikan lele, priayi itu ‘lele jumbo’.”
“Priayi itu merasa mempunyai martabat lebih. Sebagian disebabkan oleh prestasi, sebagian tidak disebabkan apa-apa. Opini yang sudah terbentuk bertahun-tahun menobatkan priayi itu di atas anjungan, berbeda dengan orang kebanyakan.”
Tokoh itu berasal Jakarta, menghabiskan masa kecil di Solo, dikenal sebagai tokoh NU yang sering disebut 'Pendekar Pena'. Ia penulis kelas kakap. Gaya tulisannya selalu segar ditatap. Dalam dirinya ada tiga ciri menonjol: sastrawan, wartawan, dan humoris. Kombinasi ini membuat tulisannya mengandung unsur lawak, satire, cemooh kocak, dan kritik. Tak jarang, membuat pembaca terpingkal-pingkal sekaligus mengerutkan dahi.
Salah satu tajuk yang menarik adalah Telepon (Kompas, 1986). Dalam tulisannya itu, penulis menceritakan perkembangan teknologi komunikasi. Ia menceritakan kemudahan yang ditawarkan telepon: Pertama tentu saja untuk mengangkat harga diri, dari Sudra menjadi bukan Sudra. Kedua untuk menceburkan diri ke dalam arus “revolusi komunikasi”. Dan ketiga untuk bermaksud -maksud ekonomis. Kalau kita ada perlu sama orang, tak perlu jauh-jauh ke tempatnya selain buang energi dan bensin, juga tidak zamannya. Cukup kita angkat telepon dan bicara lewat pesawat itu.
Tapi kisah itu kemudian dihadapkan pada realitas di lapangan. Nyatanya, meski ada jalan yang lebih mudah, birokrasi tetap mempersulit. Aturan yang diberlakukan masih tetap rumit dan konvensional. Meski sudah hadir telepon, bila ada perlu dengan seorang direktur atau bapak kepala kantor tetap mesti datang langsung, mendaftar, mengisi formulir, dan membuat janji seminggu atau sebulan sebelumnya. Begitu yang ditulis Mahbub Djunaidi, si Pendekar Pena.
Telepon (1986) sejalan dengan salah satu materi yang dibawakan dalam Mens Rea: keruwetan birokrasi. Pandji menyoroti momen ketika Elon Musk berkunjung ke Indonesia dan harus menghadapi banyak sekali pintu jika ingin berinvestasi. Keruwetan model seperti ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, masyarakat hingga hafal sebuah pameo “kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”.
Tempo (23/6/2025) menulis daya saing Indonesia anjlok 13 peringkat. Laporan World Competitiveness Ranking 2025 mencatat daya saing Indonesia mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya, kini berada di urutan ke-40 dari total 69 negara. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan rumitnya birokrasi pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu pemicu.
Mengulik dalam jejak pendapat di Quora, ada banyak jawaban muncul dari masyarakat tentang keruwetan birokrasi. Misalnya disampaikan oleh Muhammad Kanedi. Ia menyoroti selusin surat izin yang harus dikantongi calon pengusaha agar bisa membuat dan menjalankan bisnis. Untuk memperoleh masing-masing surat izin tersebut, si calon pengusaha harus melampirkan setengah lusin syarat lagi.
Hal yang menjadi keluhan tentang dokumen tersebut adalah harus diurus dari instansi yang berbeda-beda. Celakanya setiap instansi menerapkan aturan yang tidak sama. Akibat dari perbedaan aturan itu, waktu dan biaya terkuras banyak. Ini membuat rakyat menepuk dahi. Sebenarnya, tak hanya di bidang usaha, ruang akademik kampus pun tak kalah njelimetnya. Sering kali yang membuat mahasiswa stres bukan tugas akhir tetapi aturan birokrasi yang ruwet, korup, dan bertele-tele.
Setelah menonton Mens Rea Pandji Pragiwaksono sampai closing statement, mengulik tulisan Mahbub Djunaidi, dan membaca banyak berita, menurut keyakinan saya, Indonesia masih diliputi masalah yang isinya itu-itu juga. Rakyat banyak yang susah, pemimpinnya tak kunjung berbenah.
Editor:
