Jombang, Arina.id—Di tengah berbagai krisis yang dihadapi dunia mulai dari kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, lonjakan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) hingga konflik global, manusia dinilai perlu kembali menengok akar kebudayaannya. Kesadaran sebagai khalifah di bumi menjadi titik tolak untuk membangun kebudayaan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Gagasan itu mengemuka dalam Muktamar Kebudayaan Indonesia 2026 yang digelar Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU di Kampus Universitas KH Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Jombang, Jumat (12/6/2026).
Mengusung tema “Kembali kepada Akar”, forum ini mempertemukan budayawan, seniman, ulama, akademisi, dan aktivis Lesbumi dari berbagai daerah untuk mendiskusikan masa depan kebudayaan dan peradaban Indonesia.
Bagi Ketua Lesbumi PBNU, KH Muhammad Jadul Maula, kebudayaan tidak sekadar dimaknai sebagai tradisi, karya seni, atau warisan masa lalu. Kebudayaan adalah tindakan nyata manusia dalam menjawab tantangan kehidupan.
Ia mengutip pandangan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan budayawan Asrul Sani yang memandang kebudayaan sebagai kerja keras bangsa dan umat dalam menghadapi persoalan zaman.
"Kebudayaan adalah sebuah kerja keras dari bangsa dan umat untuk mengatasi tantangan kehidupan. Jadi, kebudayaan di sini adalah kata kerja, sebuah tindakan," ujarnya.
Dari pemahaman tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar: jika kebudayaan adalah tindakan, lalu apa akarnya? Menurut Jadul, adalah kesadaran manusia bagaimana manusia berpikir dan menghidupkan kesadaran dirinya.
Jadul menyebut definisi akar manusia sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyebut manusia sebagai Khalifah di bumi. Kunci untuk memenuhi kualifikasi tersebut ialah dengan mengamalkan asma-asma Allah dan membudayakannya.
"Jika kita membudayakan semua asma itu, maka kita akan mampu menjadi Khalifah sebagaimana firman Allah SWT tersebut, dengan begitu tatanan kehidupan akan baik-baik saja," tegasnya.
NU dan Respons atas Krisis Zaman
Jika persoalan lingkungan menjadi tantangan masa kini, maka Intelektual Nahdlatul Ulama KH Abdul Mun'im DZ mengajak peserta muktamar menengok akar sejarah perjuangan NU dalam menghadapi krisis pada masanya.
Menurutnya, kelahiran NU tidak bisa dilepaskan dari kondisi Nusantara yang saat itu berada dalam cengkeraman kolonialisme. Penjajahan tidak hanya hadir dalam bentuk penguasaan wilayah, tetapi juga melalui penindasan ekonomi, dominasi intelektual, dan pelemahan spiritual masyarakat.
"Ketika NU berdiri, penjajahan sangat masif. Kita dijajah secara ekonomi dengan sistem tanam paksa, rakyat dimiskinkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kolonialisme juga bekerja melalui berbagai kebijakan yang memecah belah masyarakat serta melemahkan kekuatan sosial umat. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga melahirkan stagnasi dalam kehidupan intelektual dan spiritual bangsa.
"Bukan hanya ekonomi, tetapi juga penjajahan intelektual dan spiritual. Muncul gerakan-gerakan seperti Freemason yang semakin memperparah stagnasi bangsa,” jelasnya.
Bagi Mun'im, pengalaman sejarah tersebut menunjukkan bahwa NU sejak awal hadir sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan ancaman terhadap martabat manusia.
Respons NU juga dibutuhkan dalam pembacaan terhadap situasi global hari ini. Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Najib Azca mengajak peserta melihat kembali makna Resolusi Jihad yang dulu diperjuangkan para ulama dan santri dalam konteks yang lebih luas.
Menurutnya, Resolusi Jihad bukan sekadar dokumen teologis, melainkan tindakan sosial dan politik yang lahir dari situasi krisis ketika Indonesia menghadapi ancaman kolonialisme pascakemerdekaan.
"Resolusi Jihad lahir dalam situasi krisis pemerintahan yang baru berdiri. Saat itu NU mampu mengisi kekosongan otoritas ketika perangkat negara belum terbentuk secara sempurna,” ujarnya.
Keberhasilan Resolusi Jihad, lanjut Najib, menunjukkan kemampuan NU membaca momentum sejarah dan menggerakkan masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa.
Namun, bentuk ancaman yang dihadapi saat ini telah berubah. Konflik modern tidak lagi berlangsung semata-mata di medan perang, tetapi juga dalam bidang ekonomi, teknologi digital, ruang siber, hingga budaya.
"Kita berada dalam situasi geopolitik yang baru ketika perang tidak lagi berbentuk perang fisik. Konflik global saat ini berlangsung di berbagai domain, yakni militer, ekonomi, siber, budaya, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ia menyinggung sejumlah persoalan global seperti krisis kemanusiaan di Palestina dan Gaza, ketimpangan antara negara-negara Global South dan Global North, hingga hegemoni budaya yang berpotensi menggerus identitas lokal dan keislaman Nusantara.
Karena itu, Najib menawarkan gagasan tentang jihad peradaban, yakni upaya membangun kekuatan masyarakat untuk menghadapi tantangan zaman secara lebih luas.
Salah satu dimensinya adalah jihad epistemik atau jihad pengetahuan. Dalam konteks ini, pesantren didorong tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu, tetapi juga pusat produksi pengetahuan yang mampu melahirkan gagasan dan perspektif baru.
"Peran pesantren diharapkan tidak hanya sebagai pusat transformasi pengetahuan, tetapi lebih ke arah menjadi pusat produksi pengetahuan," pungkas Akademisi dan sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
Tantangan Generasi di Era Artificial Intelligence
Selain tantangan geopolitik dan krisis lingkungan, Muktamar Kebudayaan juga menyoroti dampak perkembangan teknologi digital terhadap manusia. Ketua PBNU H Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, terutama AI, membawa tantangan baru bagi generasi saat ini.
Menurut Savic, kemudahan yang ditawarkan teknologi berpotensi memunculkan pelemahan kapasitas fisik manusia karena banyak pekerjaan telah diambil alih oleh mesin.
"Fisik kita lebih lemah daripada kakek-kakek, bapak-bapak kita. Kakek kita biasa jalan kaki ke mana-mana sehingga fisiknya bagus. Kenapa kita berbeda? Karena pekerjaan fisik kita sudah diambil alih oleh teknologi, mulai dari motor, mobil, dan sebagainya," ujarnya saat menjadi pemantik dalam Komisi Aswaja An-Nahdliyah dan Tantangan Emerging Technology.
Ia juga menyoroti gejala melemahnya kemampuan berpikir. Padahal, ketika pekerjaan fisik semakin ringan, manusia seharusnya memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan kapasitas kognitifnya.
"Fisik yang lemah itu sebenarnya memberikan privilege agar otak kita bisa lebih mengembangkan kemampuan kognitif dan kecerdasan berpikir. Padahal, yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah karena kita memiliki kecerdasan berpikir," jelasnya.
Meski demikian, Savic tetap optimistis manusia memiliki kemampuan untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki diri. Ia meyakini akan selalu lahir individu-individu unggul yang mampu melampaui capaian generasi sebelumnya.
Namun, ia mengingatkan adanya risiko ketimpangan peradaban jika kemampuan unggul hanya dimiliki segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat mengalami pelemahan kapasitas fisik dan intelektual.
"Bagaimana nanti sebuah peradaban berjalan jika yang pintar hanya segelintir orang, dan yang kuat secara fisik juga hanya segelintir orang?" pungkasnya.
Editor:
