Jakarta, Arina.id—Wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan. Pasalnya, di tengah rencana tersebut, perairan sekitar Ujung Kulon justru ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah tidak mengorbankan habitat badak Jawa demi kepentingan pertambangan. Ia mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
"Saya kira Menteri ESDM harus segera mencabut keputusan ini. Jangan sampai kita terlalu bersemangat membuka wilayah tambang, tetapi lupa bahwa di sana ada habitat Badak Jawa yang harus kita lindungi. Ini bukan soal menolak pertambangan, tetapi soal jangan sampai kepentingan ekonomi mengorbankan kelestarian alam," kata Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, badak Jawa merupakan satwa langka berstatus kritis terancam punah. Taman Nasional Ujung Kulon menjadi satu-satunya habitat alami populasi liar badak Jawa yang tersisa di dunia.
"Tambang itu masih bisa dicari lokasinya di tempat lain. Investasi juga bisa diarahkan ke sektor lain. Tetapi kalau habitat Badak Jawa rusak, kita mau mencari penggantinya di mana? Jangan sampai kita baru sadar pentingnya konservasi setelah semuanya terlambat," ujarnya.
Syafruddin menilai pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak semestinya dipertentangkan. Ia mendorong pemerintah mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai alternatif penggerak ekonomi daerah.
Menurutnya, kawasan seluas 1.500 hektare tersebut memiliki potensi pengembangan pariwisata, perhotelan, ekonomi kreatif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
Wacana pemindahan badak Jawa mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Gagasan tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi membahayakan populasi badak Jawa di Ujung Kulon.
Kementerian Kehutanan menyatakan Taman Nasional Alas Purwo merupakan salah satu lokasi yang potensial untuk dikaji sebagai habitat kedua badak Jawa. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi keputusan resmi pemindahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa pengembangan habitat kedua harus melalui kajian ilmiah komprehensif.
Kajian tersebut mencakup daya dukung ekosistem, ketersediaan pakan alami dan sumber air, kesehatan satwa, keragaman genetika, hingga kesiapan pengamanan kawasan.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk mengubah peruntukan ataupun mengurangi perlindungan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Editor:



