Dark
Light
Dark
Light

Hampir Punah, Habitat Orangutan Tapanuli Terancam Ekspansi Tambang

Hampir Punah, Habitat Orangutan Tapanuli Terancam Ekspansi Tambang

Jakarta, Arina.id—Menjelang COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Armenia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mempertanyakan skema biodiversity offset yang dijalankan PT Agincourt Resources (PTAR) di kawasan Batang Toru, Sumatera Utara.

Walhi menilai perlindungan kawasan lain tidak dapat menggantikan potensi hilangnya habitat Orangutan Tapanuli, spesies orangutan paling langka di dunia yang berstatus kritis.

"Jangan sampai biodiversity offset menjadi cara untuk memberi legitimasi pada kerusakan yang seharusnya bisa dicegah. Hutan bukan angka yang bisa ditukar, dan habitat Orangutan Tapanuli tidak bisa begitu saja diganti dengan hektare di lokasi lain,” ujar Koordinator Pengkampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Uli Arta Siagian di Jakarta, Selasa (20/10).

Uli mengungkapkan Batang Toru merupakan habitat Orangutan Tapanuli diperkirakan hanya 719 individu pada 2023 dan tersebar di tiga blok habitat. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi siamang, simpai, harimau Sumatera, dan trenggiling, sekaligus mencakup hulu lima daerah aliran sungai (DAS) utama.

Berdasarkan data Walhi Sumatera Utara, konsesi PTAR seluas 130.252 hektare berada di kawasan yang memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati. Organisasi itu menyoroti rencana pembangunan tailings management facility (TMF), perluasan pit Tor Ulu Ala, serta pembangunan jalan akses yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap habitat Orangutan Tapanuli.

Selain dampak ekologis, Walhi juga menyoroti proses pengadaan lahan untuk program offset. Organisasi tersebut menyebut sekitar 149 hektare tanah ulayat milik 52 kepala keluarga di Padang Mandailing Garugur telah dibeli, sementara sekitar 200 hektare lahan di Somba Debata Purba disewa untuk kebutuhan program yang sama.

"Proses tersebut perlu diawasi karena menyangkut hak masyarakat adat dan transparansi informasi," kata Dia.

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Dana Prima Tarigan juga menyoroti transparansi pendanaan program. Menurutnya, pertanyaan yang harus dijawab jika proyek offset ini dijalankan, siapa yang akan menjadi pemilik lahan yang telah dibeli tersebut nantinya?

"Pertanyaan ini harus clear, agar public dan masyarakat yang telah menyerahkan tanahnya atau tengah diincar dalam proyek ini mengetahui kebenarannya,” kata Dana.

Sementara itu, PTAR menyatakan program biodiversity offset merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai net positive impactterhadap keanekaragaman hayati di Batang Toru.

Perusahaan sebelumnya mengumumkan pengembangan kawasan biodiversity refugiasekitar 2.000 hektare di dalam wilayah kontrak karya dan proyek biodiversity offset sekitar 3.700 hektare di luar area operasi tambang.

Perdebatan mengenai efektivitas biodiversity offset kini menjadi salah satu isu yang mengemuka menjelang COP17. PTAR menyebut pendekatan itu sebagai bagian dari strategi konservasi jangka panjang, sementara Walhi menilai habitat alami spesies yang sangat terancam tidak dapat digantikan melalui perlindungan kawasan lain di luar lokasi yang terdampak.


Editor: Suci
Al-Quran Digital

Berita Lainnya

Hadits Online

Terbaru Lainnya

logo