100 Tahun Mahathir Mohamad: Sebuah Memoar Kekuasaan, Etnisitas, dan Islamisme dalam Duka Malaysia

Pada suatu pagi yang lembab di Kuala Lumpur, udara mengantuk, langit membatu seperti wajah yang kehilangan ingatan. Seorang pria kamitua dengan jas gelap dan mata setajam tahun-tahun yang dilaluinya kembali muncul di layar-layar kaca. Doktor Mahathir bin Mohamad, pria yang kiwari genap seratus tahun, berbicara seperti biasa dengan suara yang nyaris tidak terpengaruh usia, dengan semangat yang tidak pernah dirundung penyesalan, dan dengan ambisi yang, entah bagaimana, masih tersisa.

Tidak ada yang benar-benar pensiun dari kekuasaan. Tidak di Malaysia. Dan terutama tidak dia. Mahathir bukan hanya tokoh politik. Ia adalah musim yang menetap, bukan sekadar berlalu. Dalam tubuhnya mengalir mimpi kolonialisme yang dibunuh oleh semangat nasionalisme, disusui oleh kapitalisme negara, dan ditahbiskan dalam nama Islamisasi.

Ia adalah dokter yang menyuntikkan serum pembangunan pada bangsa yang masih luka, tetapi lupa mensterilkan jarumnya. Ia membangun jalan tol, menara, dan universitas. Ia juga membangun rasa takut, pembatas bahasa, dan pengawasan yang begitu halus hingga bahkan para penyair menjadi birokrat sunyi. Dalam satu kalimatnya, ia bisa mengguncang bursa saham. Dalam satu diamnya, ia bisa membungkam perlawanan.

Dalam ingatan bangsa, ia bukan sekadar kepala pemerintahan. Ia adalah arsitek mentalitas negara-bangsa. Ia adalah the godfather dari rasa identitas Melayu. Ia adalah raja tanpa mahkota yang mencetak birokrat, membentuk wacana, dan merumuskan makna ke-Malaysia-an dalam satu warna: seragam, tertib, dan patuh. Akan tetapi dalam diamnya desa-desa di Sabah, dalam bisu gereja-gereja kecil di Sarawak, dalam tangis lirih jurnalis dan aktivis yang hilang dari catatan sejarah resmi, nama pria kelahiran titimangsa 10 Juli 1925 di Alor Setar, Malaysia ini mengendap seperti jejak debu di atas kaca museum bangsa.

Semen dan Darah

Di negara yang dibentuk oleh sungai dan selat, oleh penjajah dan perahu dagang, Mahathir tidak membangun sebuah Bangsa Melayu sebagai fondasi negara. Sejak awal kekuasaannya, Mahathir tahu bahwa nasionalisme di tanah yang dibelah ribuan pulau ini tidak akan tumbuh dari kisah bersama, tetapi dari pembatas yang dibingkai dalam hukum dan kebijakan ekonomi. 

Ia merancang New Economic Policy (NEP) sebagai manifesto ketimpangan yang dilembagakan. Bukan untuk menghancurkan dominasi ekonomi kelompok Tionghoa, melainkan untuk mematri dominasi politik kaum Melayu. Sejak 1970-an, Mahathir menulis laksana seorang dokter yang tahu penyakit bangsanya: “kaum Melayu lemah, malas, miskin, dan harus ditolong oleh negara”, sebuah diagnosis yang sekaligus menjadi dekrit kekuasaan. Lewat NEP, ia menumbuhkan elit-elit Melayu baru, bukan dari desa, tetapi dari koridor kekuasaan politisi UMNO, birokrat, pengusaha kroni.

“Pembangunan,” tulis Muhamad Nadzri, “adalah cara Mahathir menyuntikkan nasionalisme pada Melayu tanpa melibatkan sejarah yang plural”. Karena itu, Malaysia dibangun bukan untuk semua rakyatnya, melainkan untuk sebagian yang terpilih: yang berbahasa Melayu, beragama Islam, dan bernaung dalam warna biru tua UMNO (Nadzri 2025).

Etnis Tionghoa dan India dijanjikan stabilitas sebagai kompensasi dari kesetaraan yang diredam. Mereka diundang menjadi investor, tetapi dilarang menjadi penguasa wacana. Pendidikan dirancang untuk mengakomodasi, tetapi tidak untuk mengintegrasikan. Politik dirancang untuk memobilisasi, tetapi tidak untuk mempersatukan. Dalam sistem ini, perbedaan bukanlah kekayaan, tetapi alat kelola. Dalam setiap pemilu, Mahathir menuliskan sejarah sebagai algoritma. Koalisi Barisan Nasional dibentuk bukan untuk menyatukan, tetapi untuk menaklukkan kebhinnekaan lewat kalkulasi. Politik etnis adalah teknik manajemen, bukan ideologi.

Tatkala kerusuhan rasial meledak laksana bara yang tersimpan terlalu lama dalam tanah, Mahathir tidak menyiram api dengan rekonsiliasi. Ia menyiramnya dengan pembangunan. Dengan menara, bendungan, dan janji yang hanya dapat dimengerti oleh mereka yang sudah lama belajar menunduk. “Melayu adalah tulang belakang bangsa,” ujar Mahathir suatu kali, “dan bangsa yang kuat harus menjaga tulangnya.” Namun bagaimana dengan darahnya? Bagaimana dengan urat-urat yang mengalir dari Tionghoa di Petaling Street, dari India di Klang, dari Dayak dan Kadazan di Sabah dan Sarawak, dari gereja-gereja tua yang tersembunyi di balik supermarket?

Pui Yee Choong (2024) mencatat bagaimana selama masa Mahathir, komunitas Kristen tidak hanya menjadi minoritas secara jumlah, tetapi juga dalam ruang publik dan legislasi. Larangan penggunaan kata “Allah”, pembatasan kitab suci, dan birokratisasi pembangunan gereja adalah wajah liyan dari nasionalisme Melayu yang menyaru dalam bahasa Islam dan hukum negara.  Dalam doktrin Mahathir, nasionalisme bukanlah tentang cinta tanah air tetapi perihal siapa yang diizinkan mencintainya. Nasionalisme bukan tentang sejarah bersama, tetapi tentang siapa yang diizinkan menuliskannya. Dan dalam peta itu, mereka yang berdoa dalam bahasa selain Arab, atau menyembah Tuhan dalam ruang tanpa menara, selalu ditulis dalam huruf yang lebih kecil.

Menjinakkan Islam

Agama bukan sekadar iman di Malaysia. Ia adalah infrastruktur. Islam di tangan Mahathir tidak tumbuh sebagai bunga liar yang tumbuh dari akar umat, tetapi sebagai taman resmi yang disiram dari atas, dikurung pagar hukum, dan dipelihara oleh pegawai negeri bersorban. “Islam yang berkembang di bawah Mahathir adalah Islam negara, bukan Islam rakyat,” tulis Khairudin Aljunied (2019). Di sinilah dakwah berubah menjadi regulasi, dan tauhid menjadi birokrasi.

Mahathir tahu: di era kebangkitan Islam global (pasca Revolusi Iran, pasca mujahidin Afghanistan, dan pasca populisme Islam PAS di Kelantan), agama bukan lagi sekadar urusan surga. Ia adalah mata uang anyar dalam politik. Maka ia tidak memerangi Islamisme dengan sekularisme, seperti Sukarno, atau dengan tentara, seperti Soeharto. Ia justru mengadopsinya. Ia menjinakkannya. Ia menjadikannya milik negara. Di bawah Mahathir, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dibentuk, bukan sebagai lembaga keagamaan, tetapi sebagai kementerian kebenaran. Mahkamah Syariah diperluas; pendidikan Islam dimasukkan ke dalam kurikulum nasional; dan setiap warga negara meski tak tahu hadis, harus tahu ke mana harus melapor bila istri dianggap tidak patuh.  

Liow (2022) meneroka bagaimana Mahathir mengintegrasikan jaringan dakwah seperti ABIM dan JIM ke dalam struktur negara. Ini bukan kooptasi semenjana, tetapi integrasi ideologis: aktivis menjadi pejabat, ustaz menjadi menteri, dan khutbah menjadi bagian dari nation branding. Namun ini bukan Islam yang menyejukkan, tetapi Islam yang teradministrasi. Islam yang dituliskan dalam peraturan daerah dan ditegakkan oleh petugas berseragam. Ini adalah corak Islam yang mengatur aurat tetapi bungkam terhadap korupsi. Islam yang membela akidah, tetapi menyingkirkan pluralisme. Islam yang dijadikan pagar untuk mengontrol warga non-Muslim dan lebih tragis lagi, untuk membungkam Muslim itu sendiri.

Michael Peletz (2018), mencatat bahwa Mahathir memperkenalkan legal modernism di ranah syariah, tapi justru dalam bentuk yang mempersempit ruang tafsir, bukan memperkaya maqashid. “Pengadilan Islam,” tulisnya, “berubah dari ruang spiritual menjadi mekanisme disiplin sosial.” Dalam politik Mahathir, perempuan Muslimah adalah simbol kesalehan negara: berjilbab rapi, tidak bertanya banyak, dan tampil anggun dalam upacara kenegaraan. Namun di ruang privat, hak-haknya sebagai istri, ibu, dan warga negara tetap ditentukan oleh interpretasi negara atas Islam, bukan oleh kemanusiaannya. Sementara itu, minoritas agama mengalami Islam bukan sebagai agama kasih, tetapi sebagai bentuk kekuasaan: dilarang memakai kata “Allah” dalam kitab suci mereka, dibatasi membangun rumah ibadah, dan selalu dicurigai hendak “mengganggu keharmonian”.

Mahathir memerintah bukan sebagai seorang ulama, tetapi sebagai pengendali institusi ulama. Ia tidak menjadi imam, tetapi direktur spiritual dari suatu birokrasi iman. “Islam di bawah Mahathir,” tulis Virginia Hooker (2003), “adalah narasi tunggal dalam negara yang dibangun di atas perbedaan.” Bukan hanya agama yang dipolitisasi, tetapi politik yang disucikan. Maka di sinilah garis menjadi kabur: antara amar ma’ruf dan amar negara, antara dakwah dan dekrit. Apa yang ditinggalkan Mahathir bukan sekadar undang-undang atau peraturan, tetapi kerangka berpikir: bahwa menjadi Muslim yang baik adalah menjadi warga negara yang patuh; bahwa menantang kebijakan adalah bentuk penyimpangan iman. Islam menjadi mercusuar dari atas, bukan lentera dari bawah.

Kelas, Kapital, dan Kekuasaan

Dalam dunia Mahathir, kemajuan adalah jalan tol. Pembangunan adalah angka. Modernitas adalah gedung kaca. Ia percaya bahwa negara bisa direkayasa seperti rencana kota, asalkan cukup banyak semen, saham, dan slogan. Namun seperti semua rencana kota yang terlalu sempurna, yang dibangun Mahathir menyisakan ruang kosong yang menganga: kampung-kampung yang dihancurkan atas nama urban renewal, petani yang terlempar dari tanahnya oleh proyek mega-dam, dan generasi yang tumbuh dengan utang sebagai warisan budaya.

Mahathir memulai proyek ekonomi besar Malaysia sebagai teknokrat yang percaya pada state-led capitalism. Akan teapi pada kenyataannya, ia tidak menciptakan pasar bebas. Ia menciptakan pasar yang dimiliki oleh segelintir bumiputera billionaire yang dekat dengan kursi kabinet. Pasar ini dikelola seperti kamar tidur kerajaan: tertutup, penuh loyalitas, dan tak tersentuh kritik. 

Muhamad Nadzri (2025) menyatakan dengan telak: “Proyek pembangunan Mahathir adalah aliansi antara elit politik Melayu dan kelas kapitalis negara.” Kebijakan seperti privatisasi bukanlah redistribusi sumber daya, tetapi redistribusi koneksi. Bandar Malaysia, Proton, Petronas, Multimedia Super Corridor. Semuanya dibungkus dengan retorika nasionalisme dan teknologi. Namun rakyat kebanyakan, terutama di pedalaman dan pinggiran kota, hanya melihat proyek-proyek ini sebagai “benda-benda mahal” yang tak pernah menyentuh nasi di piring mereka.

Ketika ekonomi tumbuh, ketimpangan ikut tumbuh. Ketika gedung-gedung pencakar langit dibangun, gubuk-gubuk hanya dipindahkan lebih jauh ke hutan beton. “Yang tumbuh di bawah Mahathir bukan hanya Gross Domestic Product (GDP),” catat Karolina Prasad (2015), “tetapi juga jurang antara desa dan kota, antara kaya dan cukup, antara pengusaha politik dan pengusaha warung.”

Namun Mahathir tidak menganggap ketimpangan sebagai masalah sosial, tetapi sebagai masalah persepsi. Maka ia membangun media state: media yang menayangkan kemenangan, menyembunyikan kegagalan, dan merayakan setiap megaproject seolah-olah itu adalah doa yang dikabulkan Tuhan. Dalam sistem ini, rakyat bukan lagi warga negara, melainkan target pasar. Pendidikan dijadikan ladang kompetisi, rumah sakit dijadikan investasi, bahkan Islam dijadikan nilai jual. Sebuah “nilai tambah spiritual” untuk industri halal, perbankan syariah, dan wisata religius.

Peletz (2018) menyebut ini sebagai “Islamic modernism à la Mahathir” di mana nilai-nilai agama diinjeksikan ke dalam ekonomi, bukan untuk mengoreksi keserakahan, tetapi untuk menghalalkannya. Sementara kelas pekerja kota dibanjiri iklan properti yang tak mampu mereka beli, mahasiswa dikreditkan mimpi lewat pinjaman pendidikan, dan anak muda diajari bahwa sukses adalah menjadi self-made, meskipun sistem telah ditentukan sejak mereka lahir.

Mahathir, sang dokter bangsa, tidak menyembuhkan ketimpangan. Ia menamainya sebagai “harga pembangunan.” Dan bangsa pun belajar untuk menelan pil pahit itu sambil meyakini bahwa sakit adalah bagian dari kemajuan. Liow (2022) meneroka bahwa “Mahathirisme adalah gabungan antara populisme otoriter, kapitalisme negara, dan simbolisme Islam.” Ia menciptakan model pemerintahan yang efisien dalam membungkam serikat buruh, mendisiplinkan mahasiswa, dan menertibkan kaum miskin. Di Malaysia Mahathir, utopia tidak pernah tiba. Tapi gambar-gambarnya ada di billboard. Sementara itu, rakyat diajari satu kebijaksanaan kuno yang baru: kalau tidak bisa kaya, paling tidak dukunglah mereka yang bisa.

Kecemasan Terbesar

Pada suatu titik dalam sejarah, semua pencipta akan bertemu dengan ciptaannya dan Mahathir Mohamad, di tahun-tahun senjanya, akhirnya berhadapan dengan Islam yang pernah ia bentuk. Tetapi yang menatapnya kembali dari balik jubah-jubah panjang dan mikrofon-mikrofon mimbar bukanlah Islam yang ia kenal. Bukan Islam birokratis ala JAKIM, bukan Islam yang bisa dijinakkan dalam cetakan Malaysia Incorporated. Yang menatapnya adalah hantu dari masa lampau: Islam yang beringas, tak terprediksi, dan tak tunduk pada agenda negara.

“Islamisasi yang diluncurkan Mahathir bukanlah benteng terhadap fundamentalisme,” tulis Hooker dan Othman (2003), “tetapi jalan tol menuju normalisasi ultrakonservatisme yang dilembagakan.” Tatkala PAS memperluas pengaruhnya ke ruang publik dan anak-anak muda mulai menghafal retorika agama seperti jargon bisnis, Mahathir mulai melihat kegelisahan dalam sistem yang ia bangun sendiri. Ketika anak muda berhenti bertanya dan mulai menyitir ayat sebagai argumen tunggal, Mahathir tahu: logika telah kalah. Ia yang membaptis agama ke dalam logika negara, kini melihat negara dibaptis ke dalam dogma.

Kasus-kasus seperti pelarangan penggunaan kata “Allah” oleh non-Muslim, penggerebekan oleh aparat syariah, dan konversi paksa atas minoritas menjadi gelombang balik. Negara yang dulu menggunakan agama sebagai tameng, kini menghadapi tekanan dari gerakan Islamis yang jauh lebih puritan daripada negara sendiri. Choong (2024) mencatat betapa gereja-gereja menghadapi represi secara “surreptitious” tanpa pembakaran, tapi dengan pelarangan izin, sensor kata-kata, dan pembatasan ekspresi. Islam yang diresmikan negara menciptakan Islam yang ingin menyingkirkan negara sebagai penengah.

Dalam satu dekade terakhir sebelum usia seabadnya, Mahathir menghadapi serangan dari dua arah: dari Islamis yang menyebutnya sekuler liberal, dan dari liberal yang menyebutnya akar dari konservatisme. Ia berdiri sendirian di tengah jalan yang ia aspal sendiri, memandang dua sisi yang keduanya tumbuh dari benih yang ia tabur. Aljunied (2019) menulis bahwa “pembentukan identitas Islam di Malaysia tidak pernah terpisah dari figur negara” dan Mahathir, lebih dari siapa pun, telah menciptakan Islam yang bukan sekadar agama, tapi juga instrumen nasionalisme etnis, moralitas publik, dan represi simbolik.

Maka ketika Mahathir mencoba kembali ke kekuasaan pasca 2018 dengan koalisi Pakatan Harapan (koalisi yang justru banyak diisi oleh kelompok reformis, progresif, dan non-bumiputera), ia seperti sedang memohon pada masa depan untuk memaafkan masa silamnya. Namun masa depan bukan tempat suci. Ia tidak menawarkan absolusi. Mahathir kembali berkuasa, tetapi bukan sebagai harapan, melainkan sebagai pengingat: bahwa yang lama tak pernah benar-benar mati di Malaysia. Mereka hanya berubah nama.
Kiwari, dalam ketakutan yang paling sunyi, Mahathir melihat Islam tak lagi menjadi alat. Ia menjadi tuan rumah yang tidak bisa diusir. Negara yang dulu mengatur kepercayaan, kini harus menunduk pada amarahnya. Negara yang dulu membimbing moral, kini dibimbing oleh yang lebih keras suaranya dan lebih khusyuk fanatismenya. Mahathir, sang arsitek, hanya bisa tersenyum getir karena bahkan hantu pun tahu dari siapa ia dilahirkan.

100 Tahun Mahathir, 100 Luka Bangsa

Seratus tahun bukanlah usia manusia biasa. Seratus tahun adalah usia mitos. Mahathir Mohamad, pada akhirnya, bukan sekadar bekas perdana menteri. Ia adalah satu abad yang berdetak dalam tubuh bangsa. Laksana pohon tua di tengah hutan beton, akarnya menjulur hingga ke ruang hukum, pendidikan, agama, bahasa, dan bahkan rasa cuak.

Ia adalah satu dari sedikit pemimpin dunia yang hidup cukup lama untuk melihat warisannya ditafsirkan ulang, dibongkar, disalahkan, dan kadang-kadang dipuja kembali. Di negeri di mana sejarah sering kali ditulis oleh yang menang dan dilupakan oleh yang kalah, Mahathir adalah keduanya. Ia adalah sang penakluk dan juga hantu yang menetap di ruang rapat generasi muda yang tak pernah memilihnya.

Apa yang ditinggalkan Mahathir? Gedung-gedung yang menyentuh langit. Sistem politik yang masih bergetar karena bayang-bayang etnisitas. Struktur ekonomi yang menjadikan kroni sebagai keutamaan. Islam yang disulap dari iman menjadi indeks moral nasional. Dan di atas semuanya: sebuah bangsa yang bingung apakah harus mencintai atau melupakan orang yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Seperti yang ditulis James Chin (2025): “Malaysia tidak pernah keluar dari orbit Mahathir. Bahkan ketika ia bukan lagi perdana menteri, ia tetap menjadi pusat gravitasi yang menentukan lintasan semua tokoh sesudahnya.”    

Dalam ironi nan getir, Mahathir yang pernah menjadi lambang kemajuan kini menjadi lambang stagnasi. Seorang patriarkal yang membangun negara modern, tetapi tak bisa melepaskan kendali darinya. Seorang visioner yang takut pada generasi yang tumbuh di luar visinya. Anak muda berorasi menuntut ruang di jalan-jalan Kuala Lumpur. Di Sabah dan Sarawak, suara-suara marginal menuntut pengakuan sejarah. Di gereja-gereja sunyi dan masjid-masjid mewah, doa-doa berbisik tentang masa depan yang tak lagi perlu ditentukan oleh satu nama, satu wajah, satu ideologi.

Kiwari, ketika waktu membungkuk pada punggungnya, dan suara menjadi serak oleh ribuan pidato, Mahathir berdiri di depan kaca sejarah. Ia melihat dirinya: sebagai dokter, perencana, pengendali, pembebas, penjara, dan akhirnya… pertanyaan. Pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh statistik. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh partai politik atau sensor televisi. Pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh generasi yang memilih untuk membongkar masa lalu dan membangun bangsa dengan fondasi yang berbeda.

Malaysia tidak membutuhkan Mahathir anyar. Malaysia membutuhkan cara baru untuk mencintai dan memperdebatkan dirinya sendiri tanpa rasa kimput. Seratus tahun Mahathir adalah seratus tahun bangsa yang belum selesai memaafkan, belum selesai melupakan, dan belum selesai menulis dirinya sendiri. Dan itu, justru, adalah ruang harapan paling besar.