Pertemuan kedua Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia-China di Jakarta pada 21 Agustus 2026 bukan sekadar agenda diplomatik rutin. Pertemuan itu menunjukkan sesuatu yang lebih penting, yaitu kesenjangan antara kedalaman kerja sama yang sedang dibangun dan kejelasan posisi politik Indonesia. Beijing datang dengan bahasa strategis yang terang. Jakarta datang dengan daftar kegiatan.
China berbicara tentang kepentingan inti, campur tangan eksternal, kemitraan keamanan, serta tantangan dari luar. Indonesia menjelaskan latihan bersama, pendidikan militer, transfer teknologi, dan kerja sama industri pertahanan. Perbedaannya bukan soal gaya komunikasi. Pihak yang mampu mendefinisikan makna hubungan biasanya juga memperoleh keuntungan politik dari hubungan tersebut.
Pernyataan resmi China setelah pertemuan menyebut kedua negara akan saling mendukung kepentingan inti dan menentang campur tangan eksternal. Istilah itu tidak berdiri di ruang kosong. Dalam diplomasi Beijing, campur tangan eksternal sering muncul dalam pembicaraan mengenai Taiwan, Laut China Selatan, dan kehadiran kekuatan di kawasan.
Masalah bagi Indonesia bukan penggunaan istilah tersebut oleh China. Beijing sedang menggunakan bahasa diplomatik yang sesuai dengan kepentingannya sendiri. Masalahnya muncul karena Jakarta tidak memberikan definisi publik yang sama tegasnya. Akibatnya, pembaca justru harus merujuk pada dokumen pemerintah China untuk memahami bagaimana hubungan keamanan kedua negara dibingkai setelah pertemuan di Jakarta.
Kekosongan itu membuat prinsip bebas-aktif terdengar semakin mekanis. Pemerintah kerap menjelaskan bahwa Indonesia dapat berlatih dengan China sekaligus Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara lain karena Indonesia tidak berpihak. Penjelasan tersebut hanya menjawab siapa mitra Indonesia, bukan untuk apa setiap hubungan tersebut dibangun.
Bebas-aktif tidak identik dengan membagi kedekatan secara merata kepada semua kekuatan besar. Prinsip itu bernilai jika setiap kerja sama memperbesar pilihan Indonesia, bukan menambah ketergantungan atau mengaburkan posisi. Dalam kasus 2+2, masalahnya bukan jumlah engagement dengan China. Masalahnya adalah peningkatan kualitas hubungan pertahanan tanpa penjelasan setara mengenai kepentingan apa yang hendak diamankan Indonesia.
Hal itu terlihat dari istilah interoperabilitas yang digunakan Kementerian Pertahanan. Pemerintah menyatakan latihan bersama dengan China akan ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan dan interoperabilitas kedua negara. Dalam hubungan militer, interoperabilitas bukan sinonim untuk persahabatan. Istilah itu merujuk pada kemampuan dua angkatan bersenjata beroperasi bersama secara lebih efektif. Konsekuensinya sangat konkret.
Interoperabilitas untuk bantuan kemanusiaan berbeda dari interoperabilitas untuk operasi maritim. Latihan pencarian dan penyelamatkan berbeda dari pembentukan kebiasaan operasi tempur. Tanpa penjelasan mengenai jenis operasi yang ingin dikembangkan bersama PLA, publik hanya diberi tahu bahwa kemampuan bekerja bersama akan diperbesar, sementara tujuan strategisnya tetap kabur.
Kekaburan serupa muncul dalam kerja sama industri pertahanan. Indonesia dan China membicarakan transfer teknologi, produksi amunisi, serta kemampuan roket dan misil. Bagi Indonesia, keuntungan jangka pendeknya mudah dijelaskan. Industri pertahanan membutuhkan teknologi, kapasitas produksi, dan alternatif pemasok.
Persoalan strategis muncul pada tahap berikutnya. Sistem persenjataan menciptakan hubungan jangka panjang melalui suku cadang, perangkat lunak, pemeliharaan, pembaruan, pelatihan, dan akses teknis. Diversifikasi pemasok bisa memperbesar otonomi, tetapi bisa pula memindahkan ketergantungan. Tidak ada indikasi publik bahwa pemerintah telah menjelaskan sejauh mana teknologi China akan masuk ke arsitektur pertahanan Indonesia atau bagaimana ketergantungan teknis tersebut akan dibatasi.
Dimensi maritim membuat pertanyaan itu lebih serius. China adalah mitra ekonomi utama Indonesia, tetapi kedua negara tetap memiliki perbedaan kepentingan di Laut Natuna Utara. Kapal China dan Indonesia tidak selalu bekerja dengan pemahaman yang sama mengenai hak maritim di kawasan tersebut. Fakta ini tidak berarti kerja sama pertahanan harus dihentikan. Justru fakta itu mengubah standar penilaiannya.
Kerja sama dengan negara yang juga memiliki friksi kepentingan maritim tidak dapat dinilai hanya dari jumlah latihan atau nilai transfer teknologi. Nilainya harus dibandingkan dengan risiko terhadap informasi, pola operasi, ketergantungan teknis, dan ruang Indonesia mengambil tindakan berbeda jika ketegangan di Natuna kembali meningkat.
Sikap China dalam pertemuan ini sebenarnya cukup konsisten. Beijing ingin menunjukkan bahwa hubungan dengan Indonesia memiliki makna lebih luas daripada transaksi bilateral. China menempatkan kerja sama tersebut dalam narasi Global South, penolakan terhadap campur tangan eksternal, dan tatanan regional yang semakin multipolar.
Tidak ada alasan menganggap langkah itu mengejutkan. Negara besar menggunakan hubungan bilateral untuk memperkuat legitimasi atas pandangan regionalnya. Beijing memperoleh keuntungan jika Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, terlihat nyaman dengan istilah dan kerangka tersebut. Justru ketenangan China dalam mendefinisikan kepentingannya membuat ketidakjelasan Indonesia semakin mencolok.
Pemerintah Indonesia terlihat jauh lebih percaya diri menjelaskan bentuk kerja sama daripada menjelaskan batasnya. Publik mengetahui bahwa latihan akan bertambah, pertukaran personel diperluas, teknologi ditransfer, dan industri pertahanan dikembangkan. Publik tidak memperoleh kejelasan setara mengenai bagian mana dari konsep keamanan China yang diterima Indonesia, ruang lingkup interoperabilitas yang dikehendaki, atau jenis ketergantungan teknologi yang dianggap masih dapat diterima.
Kekurangan informasi ini bukan sekadar persoalan transparansi. Tanpa definisi politik sendiri, Indonesia membiarkan setiap mitra memberi interpretasi atas kebijakannya. Dalam hubungan dengan kekuatan besar, ambiguitas semacam itu dapat menghasilkan keuntungan diplomatik bagi mitra tanpa memberikan manfaat sebanding bagi Indonesia.
Pertemuan 2+2 juga menunjukkan kelemahan cara pemerintah memakai bebas-aktif. Prinsip tersebut terlalu sering diperlakukan sebagai bukti bahwa setiap hubungan otomatis aman selama Indonesia tetap berhubungan dengan pihak lain. Logika itu keliru.
Kerja sama dengan China tidak menjadi kurang berisiko hanya karena Indonesia juga berlatih dengan Amerika Serikat. Hubungan dengan Washington juga tidak otomatis mengurangi otonomi Indonesia hanya karena Jakarta membeli sistem pertahanan dari Beijing. Pertanyaan relevannya selalu sama: Apakah sebuah hubungan memperbesar kemampuan Indonesia mengambil keputusan sendiri, atau justru menciptakan biaya baru jika Indonesia kelak harus mengambil posisi yang berbeda dari mitranya?
Ukuran itu membuat hasil pertemuan Jakarta terlihat belum meyakinkan. China berhasil memperluas kerja sama pertahanan sekaligus menempatkannya dalam bahasa strategis yang menguntungkan Beijing. Indonesia memperoleh peluang latihan, teknologi, dan industri, tetapi belum menunjukkan kerangka publik yang sama jelas mengenai tujuan dan batas hubungan tersebut. Kesimpulan paling penting bukan bahwa Indonesia sedang berpihak kepada China. Bukti untuk klaim itu belum cukup. Persoolannya lebih mendasar.
Perbedaan itu menentukan apakah bebas-aktif tetap menjadi instrumen otonomi atau sekadar label bagi kebijakan yang terus bertambah tanpa prioritas. Semakin dalam hubungan keamanan, semakin mahal biaya salah membaca maksud mitra, dan semakin besar konsekuensi jika Indonesia terlambat menetapkan garis kepentingannya sendiri secara jelas.
Beijing terlihat mengetahui apa yang ingin diperoleh dari pendalaman hubungan ini. Jakarta terlihat mengetahui apa yang ingin dikerjakan, tetapi belum menunjukkan dengan ketegasan yang sama apa yang tidak bersedia dipertukarkan.
Editor:
