Demokrasi mungkin akan begitu-begitu saja jika tidak dilandasi imajinasi yang kuat terhadap lintasan zaman. Ini berarti, Pemilihan Umum (Pemilu) hanya menegaskan parade kolosal baliho para calon legislatif, statistik elektabilitas, sampah visual, kerumunan pendengung (buzzer), dan rutinan janji manis kepada rakyat. Kita sulit mengandaikan nasib Indonesia yang telah melalui 78 tahun kemerdekannya.
Perhelatan Pemilu tahun 2024 kalau melihat ke belakang, tentu ada catatan penting yang telah kita lalui bersama. Pandemi Covid-19, krisis iklim, kecerdasan buatan, hingga konflik lingkungan hidup. Yang tersirat adalah kemauan kolektif untuk mengerti dan memahami perubahan zaman dengan didasarkan pada sains. Tentu, sains yang terhubung pada kemanusiaan.
Politik mudah menjadi banal tersebabkan dengan didasarkan pada keyakinan individu maupun partai yang menjadikannya sebagai basis kuasa. Hal yang mengherankan adalah dalam percakapan politik kita belum mampu beranjak dewasa. Politik yang belum mau menjadikan sains sebagai bagian demokratisasi dalam ruang publik. Itu ditambah watak licik dari politik yang mudah menjadikan sesuatu hal mudah “dikendalikan”, “dikondisikan”, dan “diatur”.
Bagaimana untuk mendedah aspek politik dan upaya pengarusutamaan sains yang didasari pada otoritas ilmiah, bukan sebatas kepentingan politik? Sebuah buku terbaru ahli fisika kelahiran Irak yang mengajar di Universitas Surrey, Inggris, Jim Al-Khalili menarik mendedah persoalan itu. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Amin Widyatama dengan judul Sukacita Sains (Kepustakaan Populer Gramedia, 2023).
Jim memberi analisis bahwa relasi antara sains, masyarakat, dan politik mengandung lingkaran umpan balik yang rumit. Dalam praktiknya, sains di mata politikus digunakannya seirama dengan preferensi dan ideologi mereka. Masalah yang dikemukakan oleh Jim adalah mereka—para politikus itu tidak terlatih mengomunikasikan data dan temuan secara jelas dan akurat.
Pernyataan itu menarik dikontekstualisasikan dalam wacana demi wacana yang ada di dalam politik Indonesia. Kajian tiga intelektual; Jemma Purdey, Antje Purdey, dan Dave McRae dalam Indonesia: Negara dan Masyarakat dalam Transisi (Marjin Kiri, 2023) cukup menarik. Mereka memberi babak perubahan Indonesia dalam beberapa bidang. Mereka sedikit memberi uraian terkait sains. Sains dalam integralisasinya tak lepas dari proses pendidikan.
Catatan mereka terasa penting, dengan anggaran pendidikan yang lebih banyak ketimbang beberapa negara lain, termasuk Inggris dan Amerika Serikat—kualitas pendidikan Indonesia masih sangat rendah dalam kompetensi internasional. Meski pernyataan itu tak bisa langsung digeneralisasi, namun tetaplah penting jika mengacu survei dari World Population Review 2022—menunjukkan kecerdasan intelektual Indonesia dengan angka rata-rata 78,49.
Kait kelindan politik dan sains terletak pada keberadaan teknokrasi. Itu sebagai sebuah sistem yang memberikan ruang penuh dalam percakapan panjang antara kebijakan, keterlibatan pakar, otoritas keilmuan, hingga kewarganegaraan. Sebagai sebuah sistem, keberadannya menjadi jembatan penghubung antara ilmu dan pengetahuan dengan kebudayaan politik.
Sosiolog, Ignas Kleden dalam bukunya, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1987) pamrih dalam memberikan tafsir akan teknokrasi. Baginya, teknokrasi merupakan suatu bentuk rasionalitas dan cara berpikir yang khas, yang dapat membawa dampak penting, juga di bidang politik. Untuk menuju ke sana butuh kesiapan yang banyak dan didasarkan pada visi berpikir serius untuk negara.
Walakin, yang saat ini kita saksikan bagaimana realitas politik masih menyiratkan setumpuk masalah. Pelemahan bidang hukum, rentannya konflik di tataran horizontal, lemahnya birokrasi, budaya korup, hingga ketidakpercayaan terhadap sains. Ini menjadi dilema saat menuju momentum pemilu, para calon bertebaran di hadapan publik dengan menyampaikan janji saat kampanye. Di sana ada kecenderungan sebagian publik untuk tidak mudah terperangah.
Kesadaran bagi sebagian masyarakat Indonesia menjadi ujian penting kepada calon legislatif juga calon presiden. Itu dengan dasar dugaan dasar: janji hanyalah janji, namun yang terjadi adalah masalah yang terus silih berganti. Kalakian, kita menyadari bahwa begitu penting dalam proses demokrasi untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden serta anggota lagislatif dengan mendasarkan kapasitas maupun kemampuan mencanangkan visi terhadap sains.
Perangai-ilmiah (scientific temper) belum menjadi watak warga. Ilmu pengetahuan belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan, sejumlah kebijakan dianggap antisains (Yanuar Nugroho, 2022). Proses politik mengandaikan pergantian generasi dengan kecakapan yang dibutuhkan seiring perubahan zaman. Itu pula juga mengidealkan demokratisasi sains. Masyarakat dilibatkan dalam integralisasi, bukan sebatas hanya sebagai lumbung suara yang diperjualbelikan—melanggengkan konsep stimulus dan respons.
Pemilu tahun 2024 tentu sangat erat dengan keterbacaan pada situasi masa depan. Seperti halnya bonus demografi yang diproyeksikan mulai tahun 2025 hingga persiapan menuju Generasi Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, banyak tantangan yang meski dipikirkan bersama. Baik itu krisis iklim, kesinambungan pembangunan, indeks pembangunan manusia, hingga budaya inovasi. Pelibatan sains sebagai proses politik menjadi sebuah jalan untuk meneroka itu.
Editor:
