Arina.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan dalam fatwanya bahwa hukum penggunaan rokok elektrik atau vape adalah haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape tanggal 6 November 2026.
Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya menetapkan keharaman penggunaan vape, tetapi juga mengharamkan penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga ditetapkan haram.
Penetapan fatwa ini dilatarbelakangi oleh perkembangan penggunaan rokok elektrik yang semakin meluas di tengah masyarakat. Vape bahkan telah menjadi bagian dari gaya hidup, termasuk di kalangan anak-anak dan remaja.
Di sisi lain, penggunaan vape menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari dampak kesehatan, ketergantungan terhadap nikotin, kerusakan lingkungan, hingga penyalahgunaan perangkat tersebut sebagai media peredaran dan konsumsi narkotika.
MUI menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena syariat Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta melindungi lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain harus dihindari.
Pengertian Rokok Elektrik atau Vape
Dalam ketentuan umum fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik atau vape merupakan rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa sehingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup oleh penggunanya.
Sementara itu, nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis.
Nikotin digunakan dalam produk rokok konvensional maupun rokok elektrik. Zat ini memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berdampak negatif terhadap kesehatan.
Dengan demikian, vape tidak dapat dipandang sekadar sebagai perangkat elektronik yang menghasilkan uap. Kandungan zat di dalamnya serta dampak yang ditimbulkan menjadi bagian penting dalam menentukan hukum penggunaannya.
Dalil Larangan Membahayakan Diri Sendiri
Salah satu landasan utama MUI dalam menetapkan keharaman vape adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang melarang manusia melakukan tindakan yang dapat membinasakan dirinya sendiri.
Allah SWT berfirman:
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
Artinya: "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS Al-Baqarah [2]: 195).
Ayat ini memberikan pedoman bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan dirinya.
Selain itu, Allah SWT juga berfirman:
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
Artinya: "Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa' [4]: 29).
Imam Al-Qurthubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an menjelaskan bahwa larangan membunuh diri sendiri tidak hanya mencakup tindakan bunuh diri secara langsung, tetapi juga segala perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam bahaya yang berpotensi mengakibatkan kebinasaan.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu landasan bahwa tindakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa harus dihindari.
Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan kandungan zat yang dapat memengaruhi fungsi akal dan kesadaran manusia. Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." (QS Al-Ma'idah [5]: 90).
Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga menegaskan:
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
Artinya: "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar hukumnya haram." (HR Muslim).
Hadits lainnya yang diriwayatkan Ibnu Majah juga menyebutkan:
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
Artinya: "Setiap yang memabukkan hukumnya haram. Sesuatu yang apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram." (HR Ibnu Majah).
Rasulullah juga melarang hal yang memabukkan sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah RA:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ
Artinya: "Rasulullah SAW melarang setiap sesuatu yang memabukkan dan yang menyebabkan futur (lemah atau lesu)." (HR Abu Dawud).
Hadits ini dinilai menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan zat yang tidak hanya memabukkan, tetapi juga dapat melemahkan fungsi akal, kesadaran, dan kondisi tubuh.
Muhammad Syamsul Haq al-Azhim al-Abadi dalam kitab 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud juga menjelaskan bahwa zat yang menyebabkan futur adalah sesuatu yang menimbulkan kelemahan, kelesuan, dan mati rasa pada anggota tubuh. Zat semacam ini juga dapat menjadi sarana yang mengantarkan kepada kemabukan.
Larangan Membantu Perbuatan Dosa dan Kerusakan
MUI juga menggunakan dalil yang berkaitan dengan larangan membantu atau memfasilitasi terjadinya perbuatan dosa. Allah SWT berfirman:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya: "Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS Al-Ma'idah [5]: 2).
Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mengajak kepada kesesatan akan memperoleh dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.
Atas dasar pertimbangan ini, MUI menilai bahwa keterlibatan dalam produksi dan perdagangan barang yang menjadi sarana perbuatan terlarang juga perlu mendapatkan perhatian hukum.
Berdasarkan berbagai dalil dan pertimbangan tersebut, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan tiga ketentuan hukum utama yakni:
- Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari'ah) agar perangkat tersebut tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
- Menyalahgunakan rokok elektrik atau vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
- Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.
Ketetapan MUI ini tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI Keluarkan 12 Rekomendasi
Selain menetapkan ketentuan hukum, MUI juga memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. rekomendasi tersebut adalah:
- Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
- Pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pelarangan vape berjalan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.
- Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
- BPOM diminta memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
- Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
- Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN diminta menutup segala celah peredaran narkoba melalui vape serta melakukan penindakan secara tegas.
- Aparat penegak hukum diminta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai keharaman penggunaan rokok elektrik, bahaya kesehatan, dan potensi penyalahgunaannya.
- Masyarakat diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik serta berperan aktif melindungi anak-anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
- Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Editor:
